GRAFIS MELAWAN LUPA

Sebuah pengantar kurasi

Grafis atau gambar adalah alat ungkap pikiran dan perasaan manusia, yang mencakup – tidak saja garis, bidang, dan warna yang membawa pesan dan makna tertentu – termasuk bentuk-bentuk huruf yang mengekspresikan makna tertentu secara implisit, selain arti kata itu sendiri. Merancang grafis, atau desain grafis, makin berkembang sebagai alat penyebar pesan massal, setelah revolusi cetak Guttenberg di abad ke-15.

Pameran ini bermaksud menampilkan potensi desain grafis – melalui keberagaman media – sebagai alat perjuangan untuk merespons berbagai peristiwa pelanggaran HAM di jaman Orde Baru dan beberapa isu yang terjadi sesudah Soeharto turun, namun masih terkait dengan sistem Orde Baru. Penggunaan desain grafis secara komprehensif dalam berbagai jenis media berperan penting dalam memperebutkan kesadaran publik. Ranah kesadaran publik inilah yang coba dipertahankan oleh jaringan kerja masyarakat sipil, terhadap kooptasi pemerintah maupun partai politik, serta juga korporasi besar.

Upaya perlawanan yang dirancang menggunakan rancang grafis sebagai alat perjuangan selama rejim Orde Baru pada umumnya dimulai dari basis kampus seperti koran kampus dan jurnal kemahasiswaan. Di luar kampus, desain grafis digunakan secara optimal melalui pemanfaatan desain grafis oleh jaringan lembaga swadaya masyarakat. Kaum muda terdidik tahun 70an dengan basis kampus, merancang media komunikasi cetak murah-meriah. Namun dalam kesederhanaan produksi dan pendistribusian itulah desain grafis yang muncul memanfaatkan simbol-simbol visual yang kreatif didukung oleh karya karya para seniman muda kritis. Hal ini sejalan dengan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengembangkan desain grafis yang juga berkembang pesat. Eskalasi perlawanan yang dilakukan pun terus meningkat. Hal ini berpengaruh pada gaya-gaya desain yang diproduksi oleh berbagai lembaga tersebut. LSM dengan strategi perlawanan yang makin keras, memanfaatkan bahasa visual yang lebih eksplisit dan keras menyuarakan perlawanan.

Teknologi media terkini berupa internet menjadi sarana penyadaran yang cukup efektif dan efisien. Media-media demikian menjadi sebuah demokratisasi dalam konteks penerbitan dan pers yang selama ini dikuasai oleh modal besar, sebuah jurnalisme publik, atau juga desain publik – dimana siapapun dapat menjadi desainer kritis yang karyanya dapat dinikmati oleh publik, tanpa rintangan modal besar. Namun penggunaan media baru berbasis teknologi dijital tidak serta merta menghilangkan peran media poster, atau bahkan spanduk dan payung, di jalanan. Fenomena menarik adalah ketika ikon yang menyebar luas di ranah internet direproduksi menjadi media-media fisik di jalanan, untuk kebutuhan unjuk rasa seperti spanduk, sticker, dan t-shirt. Sebaliknya desain grafis jalanan ini tidak berhenti dalam ruang-waktu lokal sebatas area demonstrasi, ketika diliput pers sehingga dapat direproduksi secara masif tanpa batas ruang dan waktu.

Dari materi pameran yang berhasil terkumpul dari berbagai LSM maupun individu, terlihat betapa penting proses pendokumentasian media-media penyadaran publik. Demikian penting namun nyatanya demikian sulit mengumpulkan materi desain grafis pameran ini menjadi satu. Hal ini juga berakibat pada kelemahan pendataan nama-nama desainer yang merancang media-media yang dipamerkan.

Upaya menembus represi informasi yang bersifat satu arah, demi kuasa terhadap ruang publik menjadi signifikan. Hal ini semakin terasa ketika Pemilu dengan sistem banyak partai berlangsung. Demikian banyak kandidat anggota legislatif maupun Presiden dan Wapres yang menyampaikan pesan penuh penanda, namun tanpa petanda atau makna kongkrit. Publik diguyur oleh simulakra yang menyilaukan, dengan jargon jargon besar yang memabukkan seperti: kesejahteraan, kemakmuran, kerakyatan, keadilan, dan lain sebagainya. Propaganda demikian harus dilawan dengan kontra propaganda dan pengawasan propaganda oleh setiap individu, dan jaringan-jaringan kerja masyarakat sipil. Termasuk komunitas-komunitas budaya visual di akar rumput, seperti Propagraphic Taring Padi, dan sebagainya. Dengan kekuatan media media publik inilah sebuah kesadaran kritis sebagai gerakan kebudayaan dapat terus digulirkan. Agar proses pelupaan sistematis terahadap pelanggaran HAM masa lalu dapat di lawan – demi menghindari pelanggaran HAM di masa depan.

Jakarta, Juli 2009
Ade Darmawan
Arief Adityawan S.

Catatan:
Pameran “Grafis Melawan Lupa” berlangsung dari tanggal 3-7 Juli 2009 di Galeri Cipta 3, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Terselenggara atas kerjasama Elsam, Kontras, Grafisosial, Institut Sejarah Sosial Jakarta, dan Dewan Kesenian Jakarta.

Pakai baju Hitam atau Putih untuk Tragedi Mei ‘98

Mempertahankan ingatan bersama mengenai sebuah tragedi menjadi penting, terutama ketika negara secara resmi tidak menganggap peristiwa ini nyata ada. Ketika negara dan banyak warga meragukan adanya Tragedi 13 – 14 Mei, maka peristiwa ini nyaris hilang dari perbincangan. Ketika para korban yang merasa tidak mendapatkan haknya untuk diperlakukan adil berusaha melupakan dan menekan ingatan terhadap tragedi sedalam mungkin dibawah sadar, maka peristiwa ini akan semakin dianggap fiktif oleh generasi mendatang. Demikian pula dengan peristiwa penculikan para aktivis reformasi yang hingga kini masih gelap, tanpa adanya perhatian dari pemerintah dan publik luas, maka yang tersisa hanyalah kepedihan keluarga korban penculikan. Bahkan dikhawatirkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pengusutan kasus Tragedi Mei 98, adalah sebuah proses pembiaran dan pelupaan yang disengaja oleh negara, sebuah amnesia politik untuk mengubur dalam-dalam lembar hitam sejarah bangsa – tanpa ingin belajar darinya agar tak terulang lagi di masa depan.

Poster di atas mengajak kita bersama untuk gunakan baju hitam atau putih disekitar tanggal 12 -15 Mei 2009, sebagai sebuah gerakan simbolik untuk bersimpati serta mengenang para korban Tragedi Mei 1998. Diharapkan hal ini menjadi awal dari sebuah upaya untuk mempertahankan ingatan kolektif tentang Tragedi Mei, agar kebenaran dapat terungkap. Karena sesungguhnya kita berhutang pada para korban, dan pada kebenaran.

Link dokumen: Poster Mei 98 format pdf: Poster Mei 98

Mereka yang Hilang, Hadir disini

Setangkai Mawar merah dari Sumarsih untuk Ibu Plaza de Mayo

Aksi Ibu-ibu di Plaza de Mayo, Buenos Aires Argentina (Foto: www.madres.org)

Foto: www.madres.org

Pada satu sore di Tahun 1977, di depan Istana kepresidenan Argentina di Buenos Aires sekelompok ibu-ibu dengan kerudung kepala berwarna putih melakukan sebuah aksi damai – yang kemudian akan berlangung terus selama lebih dari tiga puluh tahun. Ibu-ibu Plaza de Mayo itu, demikian nama plaza di depan istana kepresidenan itu, melakukan aksi protes atas hilang dan dibunuhnya anak-anak mereka oleh Junta Militer Argentina saat itu.

Dua buah pin yang digunakan ibu dari Plaza de Mayo

Kelompok ibu-ibu tersebut kemudian menamakan dirinya Asociacion Madres de Plaza de Mayo. Aksi mereka itu bahkan mengakibatkan salah satu pendirinya diculik dan dibunuh oleh Junta Militer. Namun keteguhan dan cinta akhirnya berhasil menembus benteng militer. banyak kasus yang terungkap melalui pengakuan para jenderal pelaku tindak kejahatan. Ibu-ibu Plaza de Mayo ini kemudian menggunakan logo bergambarl kerudung kepala putih, simbol yang selalu mereka gunakan saat berdiri di Plaza de Mayo.

Dua buah pin: satu pin untuk korban yang dicintai, satu pin untuk Asosiasi Ibu Plaza de Mayo.

Kemarin, Kamis sore 16 April, di lapangan Monumen Nasional di depan Istana Kepresidenan, Medan Merdeka utara – Jakarta, dua orang ibu dari Argentina itu turut hadir memberi dukungan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia – yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK). Aksi diam Kamisan yang dilakukan JSKK di depan istana Merdeka memang diinspirasi oleh aksi Plaza de Mayo itu. Aksi Kamisan Sore Kemarin adalah aksi Kamis ke 106 yang dilakukan oleh JSKK.

Suciwati mengkritik para Jenderalyang sedang berebut kursi

Suciwati – isteri dari pejuang HAM Munir almarhum – sebagai salah seorang koordinator JSKK berorasi sebagai sebuah refleksi Kamisan. Suciwati menyatakan kemarahan dan kepedihannya ketika para pelanggar HAM di masa Orde Baru kini malah menjadi politisi yang berteriak-teriak tentang demokrasi dan HAM. Hadir di aksi diam Kamisan itu Fadjroel Rahman dan Romo Sandyawan, dan para pendukung lainnya. Fadroel Rahman, yang selama ini sangat aktif memperjuangkan ide Calon Presiden Independen hingga ke Mahkamah Konstitusi, adalah seorang aktivis yang sangat peduli pada perjuangan para korban pelanggaran HAM. Fadjroel menyatakan bahwa aksi Kamisan ini membuat dia tergugah dan merinding ketika dia mendengar seruan para Ibu Plaza de Mayo menyerukan dalam bahasa Spanyol: “sMereka yang hilang, hadir disini!”.

Fadjroel Rahman dan Romo Sandyawan

Tampak dalam aksi ini JSKK memanfaatkan spanduk, spanduk yang di rancang dengan baik, huruf yang digunakan memiliki legibilitas tinggi. Untuk menambah sarana aksi, digunakan kentongan bambu yang dipukul-pukul agar menarik perhatian pengguna jalan. sementara itu payung hitam sebagai simbol bagi JSKK tampak di tulisi dengan seruan “Usut Tuntas Tragedi Trisakti”, “Usut Kasus Talangsari..”, “Hapus Impunitas” dan lain sebagainya. Sementara dress code berupa baju berwarna hitam, dan T-shirt yang pada umumnya digunakan mengandung

Sakitnya mengingat, susahnya melupakan

Payung adalah media komunikasi (1)

Payung adalah media komunikasi (2)

pesan sosial, menjadi media kampanye sosial yang sangat kuat. Kesemua media disini bersifat mendukung dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang diperjuangkan JSKKK. Namun bagaimanapun harus diakui media utama yang paling kuat dalam aksi ini bukanlah media media desain grafis – namun media performance dari para pendukung aksi Kamisan – yang telah bertahan selama dua tahun lebih ini. Kehadiran para korban di muka istana negara adalah sebuah simbol protes yang paling kuat.

Upaya mereka yang menjadi korban kekerasan, penghilangan paksa, dan pelanggaran HAM, yang kemudian tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), KontraS, didukung didukung oleh Madres de the Plaza de Mayo, Argentina, AFAD dan Amnesty Internasional kemudian mengeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 17 April 2009 kemarin. Isi pernyataan adalah: meminta Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap lambannya proses penandatanganan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagaimana dijanjikan Pemerintah Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB, Maret 2007 lalu.

Payung adalah media komunikasi (3)

payung adalah media komunikasi (4)

Payung adalah media komunikasi (5)

ARSIP DARI MEDIA LAIN YANG TERKAIT DENGAN TULISAN DI ATAS

Majalah Tempo Edisi 20-26 April 2009 (hlm 35).

Mesra di Atas Luka (oleh Budi Riza, Akbar Tri Kurniawan, Agung Sedayu)
Tulisan di bawah dikutip dari majalah Tempo edisi 20-26 April 2009
……
Dua belas tahun lalu, Yani hilang. Diduga ia menjadi bagian dari aktivis prodemokrasi yang diculik militer Orde Baru. Walujo Djati, korban penculikan oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus, meyakini Yani bagian dari korban. ”Saya menempati sel yang sebelumnya dihuni Yani,” katanya kepada Tempo. Ia mengetahui itu dari Pius Lustrilanang—kini pengurus pusat Gerindra— yang mendiami sel di samping kirinya. Pius tahu, ”Karena, sebelum saya masuk, Pius sudah masuk duluan.” Dalam pembicaraan lewat telepon dengan Tempo, Pius mengakuinya.

Dari 22 orang korban penculikan, hanya sembilan yang hidup. Anggota Tim Mawar telah dihukum. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, telah pula diberhentikan dari dinas militer. Baik Prabowo maupun anggota Tim Mawar menyatakan hanya menculik sembilan aktivis yang kini selamat.

……..

Beragam langkah telah ditempuh Mami untuk meminta kejelasan tentang nasib anaknya. Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, ia mendesak pemerintah mengungkap penculikan itu. Namun, saat Megawati menjadi presiden, Mami merasa tidak mendapat bantuan apa pun, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk menyampaikan unek-unek ke Presiden Megawati, ia bersama keluarga korban penculikan tak diizinkan masuk Istana. ”Semua cuma omong besar,” katanya.

……..

Ketika televisi menayangkan Megawati bersalaman akrab dengan Prabowo Subianto, Mami kian bingung. Mega dari PDI Perjuangan dan Prabowo dari Partai Gerindra sepekan terakhir memang tengah mengusahakan membangun koalisi menghadapi pemilu presiden. Dalam pertemuan di rumah Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta itu, tampak pula mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Purnawirawan Wiranto, yang kini memimpin Partai Hanura.

Branding Partai di Situ Gintung

Posko partai Golkar

Branding adalah sebuah hal sangat penting dalam strategi pemasaran perusahaan perusahaan komersial dewasa ini. Branding bukan hanya merancang logo (atau corporate identity) dan mengaplikasikannya dimanapun. Branding adalah bagaimana sebuah perusahaan menjiwai, menjalankan, dan menghidupi “baju” dan peran, serta visi-misi yang diakui oleh perusahaan atau lembaga itu. Partai politik kini melakukan proses branding yang sangat intensif. Hal ini dilakukan dalam konteks kompetisi yang sangat ketat diantara partai-partai lain.

Posko PDI-P

Bahkan dalam konteks bencana alam di Situ Gintung pun partai-partai melakukan proses branding, melalui program bantuan kemanusiaan sambil memasang bendera-bendera partai. Tentu saja bantuan-bantuan – dari siapapun – akan sangat dibutuhkan dan perlu disyukuri. Namun ketika para sukarelawan non-partai, bekerja banting-tulang siang dan malam membantu para korban, maka banyak orang bertanya-tanya akan niat baik dan ketulusan partai-partai itu. Dalam konteks demikian maka proses branding partai dapat menjadi bumerang yang akan merusak citra partai itu sendiri. Partai dapat dianggap tidak peka, dan membuat orang bertanya: kok tega-teganya, kampanye ditengah-tengah bencana dan penderitaan orang?

Posko PKS

Posko Partai Demokrat

Posko PAN

Posko Partai Bulan Bintang

Mencintai Tugu (bazaar) Proklamasi

Tugu Proklamasi, dengan patung Soekarno-Hatta tampak berdiri megah. Sayang disekelilingnya tampak kotor tak terawat. Saat penulis berkunjung pada hari Minggu 29 Maret 2009, tampak digunakan untuk lahan bazaar yang berjualan tanaman hias, dan lain-lain, serta playground berbayar bagaikan pasar malam. Di satu sisi hal ini patut disyukuri, karena dengan demikian tugu proklamasi menjadi hidup dan dikunjungi warga, tua dan muda. Namun pertanyaannya apakah hanya dengan cara demikian saja kita dapat ‘menghidupkan” suasana Tugu Proklamasi? Kita sebagai bangsa yang mudah lupa memang perlu berupaya mencari cara untuk terus menghayati perjuangan para pendiri Republik Indonesia.

Antara Bencana dan Politik

Korban Lapindo yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) berdoa bersama di depan Monas, 19 Maret lalu

Bencana waduk Situ Gintung yang terjadi Jum’at subuh, 27 Maret yang lalu sungguh memilukan. Menurut harian Kompas, total korban jiwa hingga Minggu siang ini telah mencapai lebih dari 97 orang. Presiden dan Wakil Presiden datang menjenguk. Bantuan dari pemerintah dan warga berdatangan. Hal ini merupakan setitik keindahan diantara duka cita kita, bahwa masih terdapat kepedulian diantara sesama kita.

Keluarga yang terkatung-katung

Namun diantara keprihatinan itu, partai partai politik pun menggelar kampanye. mereka mencampuradukkan antara upaya membantu korban bencana dan berkampanye. Hal ini diungkapkan oleh Rahman Seblat, salah seorang kawan relawan yang bekerja di lokasi Situ Gintung. Rahman yang selama ini aktif menjadi relawan di lokasi lumpur Lapindo merasa kesal dengan pemandangan tersebut. Rahman menulis dalam Catatan pada Facebook miliknya:

“….beberapa meter dari tempat tersebut, berdiri posko parpol lain dengan aktifisnya yang berseragam atribut partai lengkap, mengatur lalu lintas yang padat merayap. Bergeser beberapa meter lagi, sebuah posko dari parpol lainnya membagi-bagi minuman ke pengguna jalan yang harus sabar terjebak macet. Dan, masih banyak parpol-parpol lainnya, berlomba-lomba berbuat baik dan menunjukkan simpatinya. dengan tak lupa memajang atribut parpolnya“.

Mereka hanyamenuntut apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sementara itu pemerintah tampak tak peduli dengan korban lumpur Lapindo yang nasibnya masih digantung oleh PT Lapindo Brantas, perusahaan milik keluarga Bakrie itu. Beberapa hari yang lalu sekitar 300an warga Lapindo yang berupaya mengadukan nasibnya di muka istana merdeka Jakarta terpaksa pulang kampung, karena kehabisan dana logistik. Bencana lumpur Lapindo memang merupakan “hutang” yang masih tersisa dari pemerintahan koalisi partai Demokrat dan Golkar. Penanganan ganti-rugi yang berganti menjadi jual-beli, penyelesaian hukum yang berlarut-larut, menunjukkan ketidakpekaan pemerintahan SBY-JK terhadap hak-hak rakyatnya. Tentu saja “blunder” di atas bukan masalah dua partai yang memerintah. Partai-partai lain pun tak ada yang peduli dengan kasus lumpur Lapindo. Lalu kepada siapa korban lapindo harus mengadukan nasib mereka?

Propaganda Walikota Depok (ada apa dibaliknya?)

 

Kini tidak hanya orang yang sedang berebut kursi legislatif saja yang gemar tampil dalam poster, spanduk, atau baliho. Walikota, Gubernur, dan pejabat-pejabat tinggi yang sudah mendapat kursi pun tetap gemar menampilkan diri melalui berbagai media desain grafis. Tujuannya adalah memasyarakatkan program kerjanya. Namun banyak orang menduga, teknik demikian dilatarbelakangi oleh tujuan lain yang  lebih bersifat politis, demi masa jabatan berikutnya atau demi jabatan lain yang lebih tinggi. Itulah lika-liku dunia politk yang sulit dimengerti.

Walikota Depok Nurmahmudi Ismail sangat gemar tampil di berbagai pelosok kota Depok. Terakhir sang Walikota menampilkan dirinya dalam sebuah baliho dengan pesan mengajak warga kota Depok untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Hal ini menurut baliho tersebut, untuk mengembalikan jatidiri bangsa. Dalam desain baliho itu ditampilkan wajah berbagai pejabat dan tokoh sedang makan dengan tangan kanan. Secara keseluruhan isi pesan dari baliho ini – maupun bagaimana cara penyampaian pesannya – sangat menyedihkan. Pertama, apa kaitan jati diri bangsa dengan tangan sebelah mana yang kita gunakan untuk makan.  Kedua, menggunakan tokoh/pejabat yang tidak pernah kita kenal sebagai role model, tidak akan mampu menggugah warga. Tidakkah ada program lain yang lebih penting untuk dijadikan program kerja pak Walikota – misalnya saja bagaimana menata sistem lalu lintas kota Depok? Sebuah desain yang baik pun tidak akan mampu menolong isu yang lemah, apalagi bila desainnya pun lemah.

Ajakan sang Walikota menjadi makin tak relevan ketika kini makin banyak penelitian Psikologi yang mengungkapkan bahwa otak belahan kanan yang mengendalikan tangan kiri akan makin ampuh dalam berpikir kreatif, bila tangan kiri seseorang sama aktifnya dengan tangan kanannya. Pola berpikir yang ideal, dimana kemampuan kreatif dan kemampuan rasional pada diri seseorang bekerja sama baiknya, akan didapat bila otak kanan dan otak kiri bekerja imbang. Artinya, kita perlu menimbang kembali sikap fobia terhadap tangan kiri secara berlebihan. Pertanyaan lebih jauh, masih perlukah budaya yang mengagungkan “kanan = baik”, dan “kiri = buruk” dipertahankan berlebihan? Kecuali tentu saja untuk adab bersalaman, yang kini merupakan kode sosial yang nyaris universal.

Pertanyaan umum yang muncul - terkait dengan munculnya wajah pemimpin di media – adalah: siapakah yang punya inisiatif untuk menampilkan wajah sang pemimpin dalam komunikasi politik demikian? sang pemimpin, ataukah pejabat-pejabat bawahan yang berupaya menyenangkan atasan? Pertanyaan sama muncul dalam kasus propaganda Soeharto di masa Orde Baru. Tampaknya inilah ciri khas bekerjanya mesin propaganda. Mesin propaganda sebagai sebuah sistem merupakan hasil kerja berbagai komponen yang saling mendukung – tanpa dapat dibedakan lagi siapakah aktor penggerak sesungguhnya. Mesin propaganda Walikota Depok mereproduksi mitos feodalisme - yang tersimpan rapi dibalik rangkaian tanda visual.  Mungkinkah mesin propaganda ini menyimpan “ideologi kanan”  yang menjadi latar belakang politik sang Walikota?

Spanduk Eros Djarot untuk Melawan Isu Komunis

Beberapa waktu yang lalu di berbagai media, seperti harian  Harian Kompas, atau Tempo Interaktif, dan sebagainya, tersiar kabar bahwa Eros Djarot, sutradara dan ketua umum Partai Nasionalis Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sedang membuat sebuah film dengan setting G30S. Namun hal yang memprihatinkan adalah bahwa film ini terhambat oleh ulah sekelompok warga yang tidak menyetujui pembuatan film itu. Sementara itu pihak Kepolisian RI dan Pemerintah Daerah setempat tidak dapat bertindak tegas terhadap aksi sepihak sekelompok warga terhadap warga lainnya. Fenomena ini menyiratkan dua hal: masih kuatnya kekhawatiran sebagian warga (dan juga pemerintah) terhadap berbagai hal yang membuka kasus PKI. Kedua, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dikaitkan dengan fokus perhatian Jurnal Grafisosial, maka fenomena pertama tersebut membuktikan bahwa mesin propaganda Orde Baru masih terus bekerja mereproduksi secara terus menerus ketakutan dan fobia terhadap PKI. Mesin propaganda ini bekerja pertama kalinya pada tahun 1965, ketika kontrol terhadap informasi diberlakukan sehingga rakyat Indonesia hanya disuguhi satu versi peristiwa G30S, yaitu versi Soeharto dan Angkatan Darat. Kasus film Lastri ini sesungguhnya merupakan bukti paling aktual akan kerja mesin propaganda itu.

Untuk melawan upaya menghentikan pembuatan film. dan bahkan memojokkan pembuatnya, maka partai PNBKI memasang spanduk panjang (kurang-lebih 20 meter) di muka kantor PNBKI jalan Penjernihan I, Pejompongan, Jakarta Pusat. Bunyi spanduk itu adalah: “Eros Djarot Bukan Komunis”. Kalimat yang ditulis dengan huruf besar itu berbunyi langsung dan jelas, melawan isu bahwa Eros Djarot adalah Komunis. Walaupun cukup informatif, namun sayangnya desainnya kaku dan tidak bersifat persuasif. Spanduk lainnya menyatakan bahwa “Tuduhan terhadap Eros Djarot adalah upaya memecah belah bangsa”.

Fobia terhadap komunisme memang masih menghinggapi sebagian rakyat Indonesia. Padahal kini keterlibatan, keterkaitan, serta peran PKI dan Soeharto, dalam peristiwa G30S terus dipertanyakan dalam berbagai publikasi kritis. Tampak sudah saatnya pemerintah segera meluruskan problem politik dan sejarah. Salah satu hal paling penting untuk dilakukan pemerintah SBY adalah dengan membentuk tim investigasi untuk penyusunan buku putih tentang G30S PKI versi SBY. Hanya dengan memahami sejarah secara seksama, menyenangkan atau tidak, maka Bangsa Indonesia dapat melangkah maju, tanpa terbebani sejarah dan tanpa melupakan sejarah.

Humor Propaganda Caleg

 

Efektivitas pesan dalam media propaganda tidak hanya dilihat dari segi desain grafis, namun juga dari segi lokasi – dimana media propaganda itu diletakkan. Relasi antara satu media dengan media lain di dekatnya dapat menimbulkan asosiasi yang beragam. Propaganda Caleg Partai Amanat Nasional di daerah Depok yang diletakkan di bawah mini billboard bergambar simpanse dapat menciptakan relasi dan interpretasi tanda yang beragam. Penggunaan gambar close-up Simpanse sebagai model iklan, menjadi pelengkap yang mengelikan bagi “propaganda bergaya pasfoto” yang kini marak digunakan oleh para politisi. Penafsiran tanda yang menyimpang menimbulkan pertanyaan humor: Apakah dalam Pemilu kali ini Simpanse diijinkan mencalonkan diri? Masih banyak pertanyaan menyimpang dapat dikembangkan dari foto di atas.

Pertanyaannya, efektifkah cara propaganda pasfoto melalui poster, billboard dan baliho? Mengapa para politisi tidak mengunakan uangnya untuk melakukan silaturahmi atau menciptakan program-program kongkrit yang dirasakan publik – daripada sekedar memajang wajahnya di ruang publik. Kita semua sangat paham bahwa komunikasi tatap-muka adalah komunikasi yang paling ampuh dibandingkan media-media komunikasi lainnya.

Mega Di bawah Bayangan Sang Ayah

Bila kita berjalan melalui depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, akan kita lihat terpasang sebuah spanduk (lebih tepat disebut baliho) dari partai PDI-P. Ada dua pertanyaan yang dapat dimunculkan: Pertama, tepatkah sekretariat atau bagian rumah tangga DPR mengijinkan (ataumembiarkan?) PDI-P memasang media propaganda di pagar DPR yang harusnya netral? Seharusnyalah pagar DPR menjadi kawasan netral. Kedua, Mengapa seorang pemimpin partai selalu memanfaatkan figur ayahnya sebagai strategi komunikasi? Bayangkan bila seorang Megawati melepaskan diri dari citra Soekarno, apakah yang akan “dijual” untuk menarik hati rakyat  konstituen? Tampaknya tim komunikasi PDI-P perlu bekerja lebih kreatif dan lebih keras. Mengapa? karena jauh lebih mudah “menjual” pemimpin muda yang belum berpengalaman namun cerdas, dibandingkan “menjual” tokoh yang sudah pernah mendapat kesempatan menjadi Presiden tanpa prestasi yang mengagumkan.

Foto: Arief Adityawan S.