Antara Bencana dan Politik

Korban Lapindo yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) berdoa bersama di depan Monas, 19 Maret lalu

Korban Lapindo yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) berdoa bersama di depan Monas, 19 Maret lalu

Bencana waduk Situ Gintung yang terjadi Jum’at subuh, 27 Maret yang lalu sungguh memilukan. Menurut harian Kompas, total korban jiwa hingga Minggu siang ini telah mencapai lebih dari 97 orang. Presiden dan Wakil Presiden datang menjenguk. Bantuan dari pemerintah dan warga berdatangan. Hal ini merupakan setitik keindahan diantara duka cita kita, bahwa masih terdapat kepedulian diantara sesama kita.

Keluarga yang terkatung-katung

Keluarga yang terkatung-katung

Namun diantara keprihatinan itu, partai partai politik pun menggelar kampanye. mereka mencampuradukkan antara upaya membantu korban bencana dan berkampanye. Hal ini diungkapkan oleh Rahman Seblat, salah seorang kawan relawan yang bekerja di lokasi Situ Gintung. Rahman yang selama ini aktif menjadi relawan di lokasi lumpur Lapindo merasa kesal dengan pemandangan tersebut. Rahman menulis dalam Catatan pada Facebook miliknya:

“….beberapa meter dari tempat tersebut, berdiri posko parpol lain dengan aktifisnya yang berseragam atribut partai lengkap, mengatur lalu lintas yang padat merayap. Bergeser beberapa meter lagi, sebuah posko dari parpol lainnya membagi-bagi minuman ke pengguna jalan yang harus sabar terjebak macet. Dan, masih banyak parpol-parpol lainnya, berlomba-lomba berbuat baik dan menunjukkan simpatinya. dengan tak lupa memajang atribut parpolnya“.

Mereka hanyamenuntut apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Mereka hanyamenuntut apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sementara itu pemerintah tampak tak peduli dengan korban lumpur Lapindo yang nasibnya masih digantung oleh PT Lapindo Brantas, perusahaan milik keluarga Bakrie itu. Beberapa hari yang lalu sekitar 300an warga Lapindo yang berupaya mengadukan nasibnya di muka istana merdeka Jakarta terpaksa pulang kampung, karena kehabisan dana logistik. Bencana lumpur Lapindo memang merupakan “hutang” yang masih tersisa dari pemerintahan koalisi partai Demokrat dan Golkar. Penanganan ganti-rugi yang berganti menjadi jual-beli, penyelesaian hukum yang berlarut-larut, menunjukkan ketidakpekaan pemerintahan SBY-JK terhadap hak-hak rakyatnya. Tentu saja “blunder” di atas bukan masalah dua partai yang memerintah. Partai-partai lain pun tak ada yang peduli dengan kasus lumpur Lapindo. Lalu kepada siapa korban lapindo harus mengadukan nasib mereka?

geppres6

2 responses to “Antara Bencana dan Politik

  1. Halo, link blog ini keluar di blogku, mungkin karna sama2 ada lapindonya

  2. parah ya gan bencana alam masa di barengi sama politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s