Monthly Archives: February 2008

Lumpur Lapindo Langgar HAM

jangan-percayajpeg.jpg

 

Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo yang beranggotakan antara lain …Badrus Zaman, Usman Hamid, dan Syafi’ Alielha, memberikan keterangan pers tentang perkembangan kasus lumpur Lapindo di Kantor Kontras, Jakarta. Selasa (26/2)Mereka mengkritisi Laporan Tim Pengawas dan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR yang sulit diterima akal sehat (Kompas, Rabu 27 Februari 2008).   Sebelumnya Tim Pengawas DPR yang menyatakan bahwa semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo di atas merupakan sebuah peristiwa (bencana) alam, bukan kesalahan manusia. Hal itu menurut Tamam Achda, Wakil Ketua Tim Pengawas merujuk pada pendapat para ahli (Koran Tempo, Selasa 19 Februari 2008). Hasil kerja TPPLS ini bahkan juga ditandatangani oleh anggota yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya menolak kesimpulan itu. Sebagaimana kita ketahui daerah Sidoarjo khususnya, Jawa Timur pada umumnya merupakan ‘daerah surplus’ pendukung PKB. Masih menurut Koran Tempo, banyak pihak seperti Komnas HAM dan Walhi sangat menentang kesimpulan hasil kerja tim TPPLS DPR tersebut. Sebagian ahli menyatakan bahwa semburan lumpur bukan kesalahan Lapindo Brantas namun akibat gempa bumi. Sebagian ahli lainnya menyatakan bahwa gempa yang bersumber di sekitar Yogya dan sampai di Porong dengan kekuatan sekitar 2.2 SR tidak cukup menyebabkan semburan tersebut. Menurut dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada bulan Mei 2006 bencana itu adalah akibat kesalahan teknis saat pengeboran (Firdaus Cahyadi, Koran Tempo 19 Februari 2008). Seharusnya, menurut Editorial Koran Tempo 19 Februari, Anggota DPR jelas tak memiliki dasar hukum, kompetensi teknis, dan kewenangan menentukan bahwa Lumpur Lapindo adalah bencana alam.  Kesimpangsiuran kasus ini bertambah parah oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang menetapkan daerah-daerah mana yang harus mendapat ganti rugi dari Lapindo Brantas. Masalahnya PP No. 14 tersebut tidak mempertimbangkan kemungkinan meluasnya daerah terkena dampak. Akibatnya Lapindo Brantas bersikap masa bodoh terhadap tuntutan ganti rugi dari warga yang desanya tidak disebutkan dalam PP itu – walaupun nyata tergenang lumpur. Yang jelas akibat kelalaian para penambang Lapindo Brantas tersebut tercatat lebih dari 30.000 jiwa terpaksa mengungsi meninggalkan rumah, kampung halaman dan mata pencahariannya, hingga waktu yang belum ditentukan. M. Ridha Saleh, dalam tulisannya di Koran Tempo 21 Februari 2008 mengaitkan bencana lumpur Lapindo ini dengan wacana ecocide dan culture genocide. Secara keseluruhan, para wakil rakyat serta Parpol tidak tanggap, aparat penegak hukum maju-mundur, bahkan pemerintahan SBY tampak tak memiliki sikap tegas untuk melindungi hak asasi manusia dari rakyatnya. kalau sudah demikian kepada siapa puluhan ribu jiwa korban lumpur Lapindo harus meminta perlindungan? (a.a.s)CATATAN: Hak Cipta dari desain pamflet “Jangan Percaya” di atas adalah milik publik. Silakan gunakan desain tersebut untuk kepentingan publik.

Gerobak Baca Nurani Dunia

smpngversibaru2.jpgblkgversibaru.jpgsmpngversibaru.jpg Yayasan Nurani Dunia yang diketuai oleh Imam B. Prasodjo adalah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, budaya dan pendidikan. Salah satu upaya untuk memajukan pendidikan dan wawasan serta pengetahuan masyarakat di pedesaan adalah dengan membuat perpustakaan keliling. Perpustakan keliling yang pertama untuk daerah Banjarnegara, Jawa Tengah dibuat menggunakan moda transportasi Bajaj dengan gerobak tambahannya. Grafisosial (Desainer: Toto M. Mukmin) membantu Nurani Dunia merancang tampilan luar dari Perpustakaan keliling tersebut.  

T-Shirts 4 sale

poster.jpg The unity of fashion and propaganda

Propaganda Gaya Pasfoto

 

fauzi-1.jpg

                                                                     

Beberapa waktu yang lalu DKI Jakarta diguyur oleh Poster, pamflet hingga billboard yang mengusung wajah-wajah calon gubernur dan wakilnya. Jagoannya adalah Fauzi  versus Adang. Akhirnya kita tahu bang Kumis lah yang berhasil meraih kursi kekuasaan orang nomor wahid di ibukota negeri ini.Propaganda pemilu itu sangat meriah, walaupun sebenarnya cukup membosankan. Bagaimana tidak: seluruh poster menjual wajah, wajah, dan wajah. Perbedaan hanya ada pada judul dan sub-judul, atau paling-paling kostum dari si ‘bintang-pilem’.  Inilah mungkin yang disebut dengan “Propaganda pasfoto” –  hanya bermodalkan pas foto sudah bisa mencetak ribuan poster yang tidak kreatif.    

Kenapa bisa demikian? Banyak kemungkinan: Pertama, Si Calon punya sikap gemar ‘tebar-pesona’ atau istilah anak-gaul: “narsis”. Kedua, si Calon bukanlah tokoh yang terkenal dan dikenal publik, sehingga perlulah dikenal – tak kenal maka tak sayang. Ketiga, tak ada program yang jelas dan terfokus dari masing-masing kandidat, sehingga sulitlah divisualisasikan.  Mungkin ketiga kemungkinan benar. Tampanya kita masih harus terus belajar berdemokrasi. Bagaimana dalam pilkada hingga Pemilu wakil rakyat dan Pemilu Presiden, tiap calon harus memiliki program jelas, janji yang kongkrit, dan janji yang (akan) ditepati. Ngomong-ngomong, ketika musim hujan sekarang menguyur Ibukota, maka Banjir pun merajalela tanpa tindakan-tindakan pencegahan ataupun antisipasi yang memadai. Ketika lalu lintas semakin amburadul akibat macet, kebijakan transportasi massal pun masih belum ditangani serius. Lalu apa guna ribuan pamflet dan poster? (a.a.s.) 

 

 adang-2.jpgbanjir-3.jpgfauzi-2.jpgbanjir-2.jpg

Desain Grafis untuk Perubahan Sosial

boeng.jpg

 

Desain Grafis adalah disiplin ilmu dan profesi untuk menyampaikan pesan berupa gambar (dalam bentuk foto, ilustrasi, dan tulisan) kepada publik dengan efektif. Medianya mulai dari surat kabar, majalah, hingga poster dan pamflet, dan terakhir audio visual serta animasi di televisi, film, multimedia interaktif serta situs web. Jenis pesan yang disampaikan pun beragam, mulai dari berjualan sabun dan pasta gigi hingga berjualan ide Hak Asasi Manusia ataupun berjualan tokoh publik dalam Pemilu Presiden.

Berangkat dari kesadaran untuk menggunakan desain grafis sebagai sarana edukasi publik secara kritis, maka Perhimpunan Grafisosial Indonesia atau Grafos didirikan. Grafos adalah sebuah lembaga non-profit dan non-partisan dengan misi pemberdayaan Desain Grafis demi perubahan sosial menuju masyarakat Indonesia yang inklusif, multikultur, dan kritis serta menjunjung Hak Asasi Manusia. 

Dalam kegiatannya Grafos – secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan visi dan misi – merancang berbagai media desain grafis yang berguna bagi publik dalam melakukan perubahan sosial menuju kehidupan yang semakin baik.