Monthly Archives: November 2008

Pameran Fotografi 10 Years Later – Refleksi 10 Tahun Reformasi 1998

Pameran Fotografi oleh Kurnia Setiawan

Setelah reformasi berjalan selama 10 tahun, ternyata masih banyak agenda reformasi bangsa ini yang belum tuntas. Kemana dan bagaimana nasib para aktivis 98? Kurnia Setiawan memotret kejadian yang berlangsung pada tahun 1998 diantara aktivis Famred (Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi). Kini dia memotret kembali para aktivis Famred tersebut dengan berbagai kegiatan dan pandangan mereka. Rangkaia foto itu ditampilkan dalam sebuah format poster yang bersifat persuasif, sebuah bentuk yang mendekati poster propaganda – berteriak untuk membangkitkan semangat, bahwa reformasi belum selesai.

bramphie-13

Pameran foto (berbentuk poster) ini setidaknya ditampilkan dalam tiga rangkaian pameran: Pameran pertama berlangsung tanggal 13 November di Kampus Atmajaya – memperingati Tragedi Semanggi. Pameran kedua di kampus Universitas Tarumanagara Grogol, Pameran ketiga di Cafe Darmin – Jalan Tebet Utara I No.8 Jakarta Selatan. Tidak tertutup kemungkinan pameran akan dibawa ke berbagai kampus lain yang ingin menampilkannya.

kamal-171

Untuk Pameran di Universitas Tarumanagara pameran akan dibuka hari Kamis tanggal 27 November – 4 Desember 2008 dan akan dilanjutkan dengan diskusi sebagai berikut:

Diskusi: “Fotografi sebagai Media Propaganda”

Pembicara:  Oscar Motuloh, Galeri Foto Jurnalistik Antara.

Tempat/Waktu Diskusi:

Kamis 27 November 2008 Pukul 13.00

Griya Rupa Reka, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara

Kampus I – Jalan S.Parman No.1 Jakarta

Telp. 021 566 3125.

Dolorosa Sinaga dan Korban Lumpur Lapindo

photo004

Foto: Paul Kadarisman

Dolorosa Sinaga adalah pematung yang memiliki kepedulian sosial sangat tinggi. Karya-karya patungnya sangat ekspresif, mengingatkan  kita pada goresan kepedihan seniman Edward Munch, atau pegrafis Jerman dari periode perang dunia pertama, Kaethe Kolwitz. Goresan dan pahatan Dolorosa menggambarkan kepedihan, kekuatan , dan ketegaran. Namun dalam beberapa patung tampil pula ekspresi cinta dan kelembutan.

photo0052

Melalui berbagai pahatan patungnya dia memberitakan dan menyuarakan perjuangan dan keberanian seorang Widji Thukul (2002), atau Dalai Lama . Dolo juga merayakan keberanian perempuan yang berjuang mempertahankan haknya yang direnggut kaum lelaki. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam bencana semburan lumpur Lapindo pun tak luput mengusik hati Dolorosa, sehingga dia membuatkan patung yang menyuarakan penderitaan para korban. Hasilnya Patung berjudul “Monumen Lapindo Brantas” (2006), dan terakhir, “Semburan Lumpur itu tidak akan Berhenti” (2008).

Foto (karya Paul Kadarisman) diambil dari katalog pameran “Have you seen a sculpture from the body” – Dolorosa Sinaga Sculpture Exhibition. Galeri Nasional Indonesia 15 Oktober – 1 November 2008.

Menolong Bos Yes, Menolong Rakyat No!

Firdaus Cahyadi/Pengamat lingkungan hidup, tinggal di Jakarta

“Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh. Tidak ada diskriminasi. Itu terlalu kecil bantuannya kalau hanya minta tolong diawasi jika dibanding yang lain,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti ditulis Koran Tempo, 15 November 2008. Pernyataan itu sekaligus sebuah pengakuan bahwa pemerintah benar-benar telah menolong PT Bumi Resources, salah satu bagian Grup Bakrie, dari kebangkrutan.

Dalih nasionalisme pun dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membenarkan tindakan tersebut. Logika yang dipakai adalah Grup Bakrie merupakan perusahaan nasional, maka wajar dibantu, apalagi korporasi tersebut juga merupakan pembayar pajak di negeri ini. Mungkin Wakil Presiden lupa bahwa bukan kali ini saja pemerintah ?menolong? Grup Bakrie. Saat Lapindo, yang merupakan bagian dari Grup Bakrie, mengalami konflik dengan penduduk lokal Sidoarjo akibat semburan lumpur panas, pemerintah juga dengan sigap menolongnya.

Di saat ribuan warga Sidoarjo terusir dari tempat tinggalnya dan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk akibat semburan lumpur Lapindo, pemerintah dengan cepat mereduksi persoalan ganti rugi yang harus ditanggung oleh Lapindo menjadi sekadar jual-beli aset fisik korban. Akibatnya, kerugian warga yang berupa meningkatnya biaya kesehatan akibat semburan lumpur Lapindo tidak masuk hitungan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan semburan lumpur panas itu telah berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan.

Akhir Agustus lalu, beberapa korban lumpur Lapindo mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, yang juga Dewan Pengarah dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dengan disaksikan oleh anggota Komnas HAM dan beberapa wartawan, korban Lapindo mengeluhkan buruknya kondisi lingkungan hidup dan kesehatan setelah semburan lumpur panas muncul di Sidoarjo. Polusi udara dan sulitnya air bersih adalah bagian yang dikeluhkan warga pada saat itu. Menurut penuturan korban Lapindo, beberapa warga, bahkan anak balita, pun telah menjadi korban buruknya kondisi lingkungan hidup di kawasan Porong, Sidoarjo.

Pada saat itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga korban Lapindo atas buruknya kondisi lingkungan hidup, di antaranya dengan memberikan air bersih. Namun, hingga tulisan ini dibuat, janji itu belum terwujud. Bahkan, dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, mengatakan hasil mediasi tersebut di lapangan adalah nol besar alias tidak dilaksanakan.

Bayangkan, setelah Lapindo dibebaskan dari mengganti rugi dampak buruk lumpur panas bagi lingkungan hidup dan kesehatan, pemerintah pun enggan melaksanakan hasil mediasi dengan korban Lapindo untuk menyediakan air bersih bagi korban Lapindo.

Bukan itu saja kenikmatan yang diperoleh salah satu bagian Grup Bakrie tersebut. Sebelumnya, pemerintah juga, tanpa merasa bersalah, mengambil miliaran rupiah uang rakyat yang ada di APBN untuk ikut merehabilitasi infrastruktur dan kerugian publik lainnya di luar peta dampak yang seharusnya tak menjadi kewajiban pemerintah. Kucuran uang rakyat itu 100 persen gratis karena tidak ada kewajiban bagi Lapindo untuk menggantinya di kemudian hari.

Bahkan, jika dirunut ke belakang, pertolongan pemerintah kepada Lapindo itu telah ada jauh sebelum muncul semburan lumpur. Bagaimana tidak, Peraturan Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 sebenarnya dengan jelas menyatakan bahwa kawasan Porong, khususnya wilayah Siring, Renokenongo, dan Tanggulangin, adalah wilayah permukiman dan budidaya pertanian. Namun, dengan berbagai argumentasi yang seakan-akan ilmiah dan masuk akal, RTRW Kabupaten Sidoarjo itu pun dilanggar. Izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan di kawasan padat penduduk pun dikeluarkan. Akibatnya, bukan gas yang keluar, melainkan justru semburan lumpur panas yang muncul. Di saat semburan lumpur semakin besar dan dampak lingkungan semakin luas, dengan tanpa merasa bersalah pemerintah kembali menggelar karpet merah bagi Lapindo.

Dari uraian di atas, dengan jelas terlihat perbedaan perlakuan yang dilakukan pemerintah terhadap Grup Bakrie di satu sisi dan terhadap rakyat jelata di sisi lainnya. Begitu mudahnya tangan pemerintah diulurkan untuk menolong Grup Bakrie, namun begitu sulitnya tangan yang sama terulur untuk menolong rakyatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal korban Lapindo seharusnya lebih pantas mendapat pertolongan daripada sebuah korporasi yang telah bergelimang kekayaan. Kini korban Lapindo masih hidup di pengungsian dan rumah-rumah kontrakan, sementara pemilik korporasi yang ditolong pemerintah itu tetap tinggal dengan nyaman di rumah mewah dengan segala fasilitasnya.

Kebijakan pemerintah yang telah menolong Grup Bakrie untuk kesekian kalinya ini tak lebih merupakan ketidakadilan yang dipertontonkan kepada 200 juta lebih rakyat Indonesia secara telanjang. Sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan di negeri ini, tentu kita harus bersikap atas hal itu. Pada Pemilu 2009, pejabat yang menjadi aktor ketidakadilan tersebut sudah saatnya tidak diberi kesempatan lagi memimpin negeri ini.

Bakrie dalam Sampul Muka Majalah Tempo

tempo

Aburizal Bakrie mengajukan somasi terhadap majalah Tempo terkait liputan majalah berita itu dalam edisi 17-23 November 2008 terhadap bisnis keluarga Bakrie, khususnya dalam hal saham PT Bumi Resources dan masalah Lumpur Lapindo. Pemberitaan Tempo menyebutkan bahwa Aburizal Bakrie adalah penyumbang besar bagi pasangan SBY – JK dalam kampanye Pemilihan Presiden yang lalu, sehingga pemerintah kini selalu membela kepentingan Bakrie. JK memang mengakui bahwa Aburizal Bakrie memang memberikan sumbangan saat Kampanye Pemilu 2004 – sesuai batasan undang-undang Pemilu. Bakrie juga mempermasalahkan sampul muka majalah Tempo yang bergambar dirinya. Menurut Koran Tempo Rabu 19 November 2008, ilustrasi tersebut tidak bermaksud menjelekkan karakter Bakrie. Angka 666 yang tertera pada gambar wajah itu – yang dipermasalahkan Bakrie – juga tidak dimaksud agar terkait dengan konotasi dan mitos satanik.

Bila kita perhatikan sampul muka Tempo itu, menurut diskusi internal di Jurnal Grafisosial, angka 666 hanya menjadi bagian dari upaya membuat efek gelap-terang semata. Bentuk lengkungan dari angka 666 juga sesuai untuk mengisi bagian pelipis wajah Bakrie tersebut. Bahkan bila tidak ada pemberitaan tentang somasi Bakrie itu, pembaca sulit atau tidak akan melihat adanya angka 666 di sampul muka Tempo. Apa yang ditampilkan pada sampul muka majalah Tempo itu , adalah sebuah wajah Bakrie yang “meleleh” menggambarkan fenomena harga saham PT Bumi Resources yang terus terjun bebas. Proses meleleh itu menyebabkan angka-angka berjatuhan.  Sementara pada tangan Bakrie terlihat lelehan, yang kemungkinan dimaksud sebagai lelehan lumpur Lapindo. Kita semua tahu, bahwa bagaimanapun Bakrie memang terkait dengan permasalahan  lumpur Lapindo. Secara umum gaya simbolik dan hiperbol dalam bahasa visual adalah hal yang biasa – sebagai suatu teknik estetik untuk menarik perhaitan. Bahkan pada masa Soeharto majalah DR menampilkan wajah Soeharto sebagai raja dalam kartu “King”. Mungkin karena dianggap “hanya” sebagai sebuah gaya bahasa visual dalam desain grafis, maka kasus sampul DR tak jadi dibawa ke meja hijau.

majalah-dr1

Sayangnya sebagai pejabat tinggi negara, Bakrie tidak menghargai keberadaan UU Pers dan Dewan Pers sebagai perangkat penting negara Demokrasi moderen. Walhasil pengacara Bakrie langsung membawa kasus ini ke Polisi dengan menggunakan hukum Pidana untuk pencemaran nama baik dan fitnah. Berbeda dengan seorang Presiden SBY yang pernah mendapat pemberitaan negatif. Tindakan terpuji SBY adalah membawa kasusnya ke Dewan Pers untuk diselesaikan sesuai UU Pokok Pers – hal mana menunjukkan: bahkan SBY sebagai presiden pun menghargai Pers sebagai pilar keempat dari Demokrasi.

Manusia Lumpur

korban-lumpur 

Hari kedua Warga Korban Lumpur di Jakarta, mereka menggelar aksi teatrikal bermandikan lumpur di jalan. Keesokan harinya media massa ibukota langsung memuat foto-fotonya. Hari pertama warga ‘long march’ dari istana Merdeka ke Bunderan HI tak ada berita di surat kabar. Hal ini menjelaskan bahwa media aksi turun  ke jalan, harus di “kemas” kreatif. Namun harus diakui efek pesan dari ‘media’ aksi massa yang diliput media,  jauh lebih ampuh dibanding media desain grafis. Sebaliknya media desain grafis dapat memperkuat keampuhan aksi massa.

koban-lumpur2

Korban Lumpur Menuntut Keadilan di Jakarta

porong99

Selasa 11 November ini sekitar 130-150an warga dari empat desa terdampak di Porong Sidoarjo, melakukan  unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut Bakrie menun taskan kewajibannya sesuai Peraturan Presiden No. 14/ 2007. Mereka meminta pembayaran ganti-rugi yang tersisa 80 persen segera dilunasi. Bahkan masih terdapat sekitar 1360KK dari keempat desa yang belum mendapat sama sekali ganti rugi. 

porong3  porong92  

Poster-poster dari kertas manila dan spidol tebal yang mereka usung pada umumnya menyerang Aburizal Bakrie yang dianggap sebagai pemilik Lapindo Brantas – sebagai perusahaan yang paling bertanggung jawab terhadap bencana ini. Ada pula poster yang diberi gambar  atau ilustrasi yang cukup menarik, dengan goresan cukup ekspresif. Selain poster tersebut terdapat spanduk  putih dengan tulisan cat merah yang berbunyi mendukung Peraturan Presiden dan  meminta dilaksankan dengan konsisten. Bahkan seorang pengunjuk rasa mengekspresikan  pemikirannya dengan  cara menulisi baju kaosnya.

porong951  porong96

 

Masalah ini menjadi semakin menguat kembali setelah  beberapa waktu lalu di Cape Town, Afrika Selatan berlangsung Konferensi ahli Geologi dan pertambangan  internasional. Dalam pertemuan itu mayoritas ahli geologi yang hadir sepakat bahwa luapan lumpur di Sidoarjo akibat kesalahan  pengeboran. 

Dari Istana Merdeka warga Sidoarjo kemudian long march ke Bunderan HI meneruskan aksi. Warga Korban Lumpur ini bertekad untuk tetap tinggal di Jakarta hingga tuntutan mereka terpenuhi. Untuk itu mereka menginap di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), jalan Diponegoro no.74. Untuk kebutuhan logistik sehari-hari nampaknya mereka membutuhkan dukungan dari warga DKI yang peduli pada perjuangan korban lumpur Lapindo. Kepada anda yang ingin membantu pengadaan logistik dan kebutuhan harian mereka selama di Jakarta, silakan  langsung mengantarkannya ke kantor YLBHI, atau hubungi 021 3145518.

porong98

Koran Radar Surabaya edisi Hari Pahlawan

radarsurabaya

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sebuah Harian lokal RADAR SURABAYA menerbirtkan koran edisi khusus Hari Pahlawan. Menurut blog RUANG BACA (arrohman.blogspot.com) sejak harian ini dipimpin oleh Leak Koestiya, harian ini semakin inovatif dengan berbagai tampilan desain yang menarik. Sebuah terobosan kreatif yang sangat mengagumkan dari RADAR SURABAYA. Sesuai judul utama “Merdeka ataoe Lapar” mengingatkan bahwa dengan semangat hari Pahlawan dan semangat kemerdekaan, bangsa ini bisa melawan krisis global. Dengan kemerdekaan dan kemandirian rakyat negeri ini tidak akan kelaparan. Demikian kira-kira maksud RADAR SURABAYA.

Foto dari: http://arrohman.blogspot.com/2008/11/merdeka-ataue-lapar.html