Do Good [Design]

Dari sampul muka buku itu sudah tergambar isinya yang provokatif.
Penulisnya, David B. Berman adalah seorang Desainer Kanada yang kini aktif bergiat dalam upaya menyebarkan etika desain bersama Icograda dan Society of Graphic Design of Canada, dan beberapa organisasi profesi lainnya. ‘Creative Brief’ dari buku ini adalah: melucuti senjata penipuan massal disarming the weapons of mass deception. Para eksekutif dan direktur pemasaran dan periklanan berbagai perusahaan besar mungkin ‘gerah’ membaca buku Berman ini. Mulai dari industri minuman soda seperti Coca Cola, ataupun industri yang terbiasa memanfaatkan tubuh perempuan sebagai penarik perhatian dalam iklan-iklannya, dan terutama sekali tentu saja, industri tembakau, semua mendapat kritik tajam dari Berman.

Berman dengan gamblang membandingkan betapa berbedanya adab beriklan di negaranya (dan negara ‘beradab’ lainnya) dibandingkan adab beriklan di negara dunia ketiga. Di Kanada, industri tembakau tak boleh memasang iklan di tempat mana kemungkinan bisa dilihat oleh anak-anak: “…all tobacco advertising likely to be viewed by children is illegal in Canada” (hlm 15). Sementara di Afrika iklan tembakau tersebar dimanapun (sebagaimana juga di Indonesia). Demikian juga etika beriklan di negara maju, termasuk juga Brazil, yang melarang ruang publik ‘dibajak’ oleh pemasangan billboard-billboard yang merampas kebebasan pemandangan yang dimiliki oleh warga kota. Beberapa hal penting yang coba diringkas oleh Berman di awal bukunya adalah (hlm2):

– Designers have far more power than they realize..
– The largest threat to humanity’s future just may the consumption of more than necessary
– The same design that fuels mass overconsumption also holds the power to repair the world.
– We can each leave a larger legacy by propagating our best ideas than by propagating our chromosomes
– So dont just do good design, do good.

Apa yang ingin ditekankan oleh Berman bahwa Desainer adalah sekumpulan profesional yang memiliki kemampuan dahsyat untuk mempengaruhi orang ke jalan yang benar, ke kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Berman mengajak pembacanya untuk berjanji:
1. waktunya untuk berkomitmen adalah sekarang
2. “saya akan jujur pada profesi sasya”
3. “saya akan jujur pada diri saya”
4. “saya akan sisihkan 10 persen waktu profesional saya untuk membantu memperbaiki dunia”

Janji berbuat baik bagi para desainer ini sesungguhnya merupakan sebuah jalan tengah yang adil dan realistis. Berman, sebagaimana juga Manifesto First Things First tak pernah meminta desainer untuk meninggalkan pekerjaan yang mendatangkan uang. Masalahnya adalah bagaimana para desainer bersikap jujur dan kritis dalam menjalankan kerja kreatifnya.

Erik Spiekermann, seorang desainer dan tipografer terkenal, pada pengantarnya menyatakan bahwa ‘..kita harus sepenuhnya sadar akan apa yang kita lakukan untuk siapa kita bekerja, dan bagaimana pekerjaan itu mempengarhi orang lain… desain adalah sebuah bisnis dan harus hidup menurut aturan bisnis…” Menurut Spiekermann lebih lanjut bahwa masih ada secercah harapan untuk tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab walau di dunia bisnis/industri – sebuah dunia yang mana kita tak merasa jadi bagian darinya tapi juga tak bisa lepas dari dunia tersebut.

Buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Aikon, penerbit yang dulu pernah menerbitkan majalah komunitas gratis berwawasan lingkungan, pimpinan Enrico Halim. Dalam pengantarnya dia berharap bahwa penerbitan buku ini dapat menggugah siapapun, khususnya para desainer untuk menjadi agen perubahan sosial demi kondisi dunia yang lebih baik. Hal ini digarisbawahi pula oleh Arief ‘ayip’ Budiman, direktur eksekutif Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) yang menyatakan bahwa “upaya dan kontribusi desainer bagi perubahan sosial adalah upaya mengasah sensitifitas dan melatih kepekaan profesinya merespon setiap problematika yang ada. Menguasai problematika sosial membuat seeorang desainer memahami posisinya sebagai anggota masyarakat..” (hlm. xiv). Idealisme penerbitan buku ini pun tercermin dari upaya penerbit memberi dukungan pada percetakan sekaligus laboratorium milik Sekolah Menengah Kejuruan Grafika di Desa Putra, Srengseng Sawah, Jagakarsa – Jakarta Selatan. Sementara kertas yang dipilih adalah kertas duplikator hasil pabrik kertas di Leces – yang berbahan baku 100% kertas bekas-pakai.

Secara keseluruhan buku ini menggugah, dan terus menerus mengganggu pikiran hingga hal-hal yang nampaknya kecil: gantilah bolpen sekali-pakai-buang kita yang akan menambah tinggi gunung sampah plastik – ganti dengan bolpen permanen. Ajakan-ajakan sederhana yang mengingatkan kita, bahwa bila kita sebagai desainer ingin menciptakan perubahan melalui karya-karya desain kita, maka berubahlah lebih dulu menjadi baik, Do Good, sebelum membuat karya desain yang baik. “Be the change you want to see in the world” (Mahatma Gandhi, 1869 – 1948).

Berita Duka Cita

Sumber foto asli: Priyambodo (Kompas)

Aktivis Hak Asasi Manusia, Asmara Nababan telah meninggal dunia pada hari Kamis 28 Oktober di Rumah Sakit Fuda, Guangzou, Cina. Asmara pernah menjabat sebagai Sekjen Komnas HAM, Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Tragedi Mei 1998, dan pendiri Elsam.
Kami, Grafisosial, berduka cita yang mendalam.

Merapi Meletus dan Tsunami di Mentawai

Senin lalu gempa berkekuatan 7.2 pada skala Richter mengguncang kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan mengakibatkan gelombang Tsunami setinggi 1.5 meter. Korban tewas 154 orang dan hilang 400 orang (Kompas.com, 27 Okt, pk 07.23). Sementara itu Selasa sore Gunung Merapi di Jawa Tengah meletus mengakibatkan 29 orang tewas hingga Rabu sore ini (Kompas.com, pk. 07.26).

Keputusan Mahkamah Konstitusi: Dilarang Melarang Buku

Siaran Pers Institut Sejarah Sosial Indonesia

Hari ini, Rabu, 13 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi atas UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, terhadap UUD 1945. Permohonan itu diajukan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) serta sejumlah pemohon lain.

Selama hampir setengah abad, rezim-rezim yang memerintah negeri ini menggunakan UU tersebut sebagai dasar hukum untuk memberangus kebebasan berekpresi warga. Dalam kurun waktu tersebut lebih dari dua ribu judul buku yang diproduksi dengan tujuan menyampaikan informasi, hasil-hasil studi, pendapat, cita-cita, dan refleksi, dilarang dan dibakar oleh penguasa. Oleh karena itu, sungguh tepat keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini untuk mengembalikan rel kehidupan bangsa di atas konstitusi.

Pelarangan buku karya John Roosa tahun 2009 dan beberapa buku lainnnya, menjadi momentum masyarakat sipil, khususnya Institut Sejarah Sosial Indonesia sebagai penerbit buku ini, untuk melawan kesewenangan Kejaksaan Agung

Keputusan ini disambut baik oleh semua pihak yang memperjuangkan kebenaran, keadilan dan hak-hak asasi manusia: para akademisi di universitas, praktisi pendidikan di berbagai jenjang, para penulis dan pekerja kreatif lainnya, penerbit buku, kelompok seniman, dan banyak lainnya. Hari ini adalah tonggak sejarah baru dalam perjuangan membela kebebasan berekspresi. Mengutip intelektual muda Dr. Yudi Latif yang tampil sebagai ahli dalam persidangan ini, “[Hari ini kita menarik] garis batas antara masa lalu dan masa depan, antara otoritarianisme dan demokrasi, antara masyarakat beradab dan masyarakat biadab.”

(Desain: Agus Danarto, Foto: Kurnia Setiawan)

Bagaimanapun kita perlu mengingat bahwa keberhasilan ini baru merupakan langkah pertama dalam perjuangan untuk menegakkan kebebasan berekspresi. Masih ada banyak UU dan aturan hukum lain yang menghalangi kebebasan, dan kemenangan hari ini harus mampu menjadi daya dorong untuk mengakhiri otoritarianisme dan kesewenangan dalam hukum.

Jakarta, 13 Oktober 2010
ttd.

Agung Ayu Ratih
Ketua Pengurus Institut Sejarah Sosial Indonesia

Hilmar Farid
Ketua Dewan Pembina Institut Sejarah Sosial Indonesia

Kuasa Hukum
Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M
Nursyahbani Katjasungkana., SH
Nurkholis Hidayat, S.H
Febi Yonesta, S.H
Kiagus Ahmad, BSS.H
Wahyu Wagiman, S.H
Indriaswati Dyah S., S.H., LL.M
Tommy Albert Tobing, S.H.
Muhamad Isnur, S.H.I.
Answer C. Styannes, S.H
Hendrayana, S.H
Sholeh Ali, S.H
Sri Suparyati, S.H., LL.M
Rinto Tri Hasworo, S.H
Ali Nursahid, S.H.I
Al Ghiffari Aqsa, S.H.
Wahyudi Djafar, S.H
Yati Andriyani, S.H
Romi Leo Rinaldo, S.H.
Fransiska, S.H.
Fajri Partama, S.H
Nur Annissa Rizki S, S.H.
Chrisbiantoro, S.H.
Virza Roy Hizzal, S.H. M.H.
Restaria F. Hutabarat, S.H., M.A.
Ikhana Indah B., S.H.

Aksi Keprihatinan 1000 Lilin Lintas-Agama

Merah-Putih harus melindungi semua agama (foto oleh Nina Masjhur)

Malam itu, sejumlah orang memegang nyala lilin, sejumlah lainnya membiarkan lilin-lilin tegak menyala di lantai pinggiran bunderan tugu Selamat Datang, Jakarta. Sejumlah lain berorasi menyuarakan pentingnya hidup dalam keberagaman keyakinan. Unjuk Rasa yang dinamakan Aksi Keprihatinan 1000 Lilin Lintas-Agama, yang diadakan pada 16 September 2010, dimulai pukul 19.00 selama kurang-lebih dua jam. Unjuk-rasa ini merupakan sebuah reaksi atas terjadinya kekerasan (yang besar kemungkinan) berlatar-belakang agama, ketika terjadi penusukan terhadap seorang pendeta HKBP Bekasi pada 12 September lalu. Tersangka pelaku penusukan adalah oknum Front Pembela Islam (FPI) cabang Bekasi.

Sangat disayangkan media desain grafis yang digunakan dalam aksi unjuk-rasa ini tidak tergarap dengan baik, sehingga efek penyebaran isu dan tuntutan tidak terkomunikasikan dengan jelas, baik secara langsung terlihat oleh warga yang melintas, maupun ketika foto aksi ini dimuat di media massa.

1000 lilin untuk kebebasan beragama (Foto oleh Eva Joewono).

Salah satu pangkal permasalahan dari kekerasan berlatar-belakang agama ini terkait dengan masalah pendirian rumah ibadat Gereja. Oleh karena itu dalam unjuk rasa di bunderan tugu Selamat Datang juga tercetus pemikiran untuk menghapuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri yang berisi pengaturan pendirian rumah ibadah. SKB 2 menteri ini cenderung membatasi dan mempersulit pendirian rumah ibadah bagi umat non-Muslim.

Nampaknya pemerintah bersama seluruh bangsa ini perlu mengkaji-ulang bagaimana kita memandang hubungan antar-agama, serta bagaimana kita menyikapi Sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 45 tentang kebebasan beragama. Pemerintah SBY harus bersikap adil dan konsisten dalam menegakkan UUD 45 dan menjaga Sila pertama Pancasila. Negara ini bukanlah milik sekelompok golongan yang mayoritas, sehingga dapat meminggirkan golongan lain – yang minoritas. Negara ini didirikan bersama untuk kehidupan kita bersama, sejak dulu, sekarang, dan seterusnya.

Enam tahun Munir dibunuh

koleksi Rusdi Marpaung

Tanggal 7 September 2010 ini genap enam tahun sudah Munir, pejuang Hak Asasi Manusia itu dibunuh. Dia diracun dalam pesawat terbang Garuda Indonesia menuju Belanda. Hingga kini kasus itu belum juga terungkap tuntas. Selain Polycarpus sebagai pelaku langsung, tak ada dalang yang dapat ditangkap. terakhir Muchdi PR – mantan pejabat intelijen negara yang dicurigai sebagai salah-satu dalang – dibebaskan dari berbagai tuntutan oleh pengadilan.

Desain grafis yang pernah dirancang oleh lembaga-lembaga penegakkan HAM seperti Kasum, Kontras, dan sebagainya penting untuk terus disebarkan, walau sebatas di ruang internet, sebagaimana dilakukan oleh Rusdi Marpaung melalui album foto miliknya di jejaring sosial facebook. Dari rangkaian media-media yang berhasil kami kumpulkan itu, maka terlihat sebuah rangkaian media penyadaran yang menarik. Beberapa poster hitam putih, sementara dua poster lainnya berwarna penuh dan dua warna. Namun dari berbagai poster yang sangat menarik itu, tetaplah dua poster berwarna yang paling mudah dikenal. Poster pertama berjudul “Tegakkan Keadilan”. Poster kedua berjudul “Kita harus takut kepada rasa takut itu sendiri karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita”.

Kekuatan dua poster berwarna tersebut di atas lebih pada ikon wajah Munir yang dibuat dengan sangat baik, dimana tatapan matanya langsung bertemu dengan tatapan kita. Poster “Tegakkan Keadilan” sangat kuat, karena menggunakan warna merah sebagai warna latar belakang. Judulnya pun sederhana dan langsung. Dengan sedikit olahan tipografi yang lebih baik, poster ini akan menjadi sebuah desain yang sangat unggul. Adapun poster berwarna kedua, memiliki kalimat yang terasa terlalu panjang untuk sebuah poster. Namun kelebihannya, poster ini dapat menjadi medium yang bersifat reflektif mendalam mengenai sosok Munir secara keseluruhan – bukan media pengingat yang dapat menggugah secara cepat.

Kesadaran dalam bentuk gerakan untuk terus mengingat Munir penting untuk dipertahankan dan dijalankan. Dengan cara ini desain grafis dapat menjadi sebuah media komunikasi yang akan terus-menerus tampil dari ruang publik hingga kedalam ruang memori publik. Dengan kampanye yang didukung oleh berbagai medium seni rupa dan desain grafis, maka kita akan selalu terjaga dan tersadar diantara berbagai pesan visual lainnya yang bersifat komersial – menawarkan berbagai barang dagangan yang tak kita butuhkan.

Poster Munir, koleksi digital Rusdi Marpaung

Poster koleksi digital Rusdi Marpaung

Pembunuhan Munir adalah sebuah teror dan propaganda untuk mematikan gerakan penegakkan hukum. Impunitas terhadap kasus Munir adalah kemenangan bagi kekuasaan hitam di negeri ini untuk menindas gerakan HAM. Sebelum kasus ini diungkap maka aparat penegak hukum sebagai aparatus negara tak punya hak untuk menyebut dirinya “penegak hukum”. Karenanya upaya untuk terus mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan Munir harus terus dijalankan. Pembunuhan tak terungkap ini adalah hutang negara, hutang bangsa, hutang kita semua. Upaya melawan lupa harus terus dijalankan.

Jangan Larang Buku: Undangan Sidang Uji Materi Pelarangan Buku oleh Kejagung di Mahkamah Konstitusi

desain ikon oleh Alit Ambara

Yang Terhormat,
Bapak/Ibu dan Rekan-rekan
Di Tempat

Kami mengundang Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian menghadiri sidang pertama uji materi (judicial review) UU No. 4/PNPS/1963 yang dijadikan Kejaksaan Agung RI sebagai landasan hukum untuk melarang peredaran pelarangan buku dan barang-barang cetakan lainnya. Sidang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2010
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), penerbit buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa, dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, salah satu penulis buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965. Kedua buku dilarang bersama dengan tiga buku lainnya oleh Kejaksaan Agung pada 22 Desember 2009.

Kami berharap persidangan ini bisa menjadi ruang terbuka bagi publik untuk membela hak berekspresi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran dan dukungan Bapak/Ibu serta rekan-rekan sekalian karena itu sangat kami harapkan.

Hormat kami,
Agung Ayu Ratih
Ketua Pengurus ISSI

Hilmar Farid
Ketua Dewan Pembina ISSI