Propaganda Walikota Depok (ada apa dibaliknya?)

 

Kini tidak hanya orang yang sedang berebut kursi legislatif saja yang gemar tampil dalam poster, spanduk, atau baliho. Walikota, Gubernur, dan pejabat-pejabat tinggi yang sudah mendapat kursi pun tetap gemar menampilkan diri melalui berbagai media desain grafis. Tujuannya adalah memasyarakatkan program kerjanya. Namun banyak orang menduga, teknik demikian dilatarbelakangi oleh tujuan lain yang  lebih bersifat politis, demi masa jabatan berikutnya atau demi jabatan lain yang lebih tinggi. Itulah lika-liku dunia politk yang sulit dimengerti.

Walikota Depok Nurmahmudi Ismail sangat gemar tampil di berbagai pelosok kota Depok. Terakhir sang Walikota menampilkan dirinya dalam sebuah baliho dengan pesan mengajak warga kota Depok untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Hal ini menurut baliho tersebut, untuk mengembalikan jatidiri bangsa. Dalam desain baliho itu ditampilkan wajah berbagai pejabat dan tokoh sedang makan dengan tangan kanan. Secara keseluruhan isi pesan dari baliho ini – maupun bagaimana cara penyampaian pesannya – sangat menyedihkan. Pertama, apa kaitan jati diri bangsa dengan tangan sebelah mana yang kita gunakan untuk makan.  Kedua, menggunakan tokoh/pejabat yang tidak pernah kita kenal sebagai role model, tidak akan mampu menggugah warga. Tidakkah ada program lain yang lebih penting untuk dijadikan program kerja pak Walikota – misalnya saja bagaimana menata sistem lalu lintas kota Depok? Sebuah desain yang baik pun tidak akan mampu menolong isu yang lemah, apalagi bila desainnya pun lemah.

Ajakan sang Walikota menjadi makin tak relevan ketika kini makin banyak penelitian Psikologi yang mengungkapkan bahwa otak belahan kanan yang mengendalikan tangan kiri akan makin ampuh dalam berpikir kreatif, bila tangan kiri seseorang sama aktifnya dengan tangan kanannya. Pola berpikir yang ideal, dimana kemampuan kreatif dan kemampuan rasional pada diri seseorang bekerja sama baiknya, akan didapat bila otak kanan dan otak kiri bekerja imbang. Artinya, kita perlu menimbang kembali sikap fobia terhadap tangan kiri secara berlebihan. Pertanyaan lebih jauh, masih perlukah budaya yang mengagungkan “kanan = baik”, dan “kiri = buruk” dipertahankan berlebihan? Kecuali tentu saja untuk adab bersalaman, yang kini merupakan kode sosial yang nyaris universal.

Pertanyaan umum yang muncul – terkait dengan munculnya wajah pemimpin di media – adalah: siapakah yang punya inisiatif untuk menampilkan wajah sang pemimpin dalam komunikasi politik demikian? sang pemimpin, ataukah pejabat-pejabat bawahan yang berupaya menyenangkan atasan? Pertanyaan sama muncul dalam kasus propaganda Soeharto di masa Orde Baru. Tampaknya inilah ciri khas bekerjanya mesin propaganda. Mesin propaganda sebagai sebuah sistem merupakan hasil kerja berbagai komponen yang saling mendukung – tanpa dapat dibedakan lagi siapakah aktor penggerak sesungguhnya. Mesin propaganda Walikota Depok mereproduksi mitos feodalisme – yang tersimpan rapi dibalik rangkaian tanda visual.  Mungkinkah mesin propaganda ini menyimpan “ideologi kanan”  yang menjadi latar belakang politik sang Walikota?

Spanduk Eros Djarot untuk Melawan Isu Komunis

Beberapa waktu yang lalu di berbagai media, seperti harian  Harian Kompas, atau Tempo Interaktif, dan sebagainya, tersiar kabar bahwa Eros Djarot, sutradara dan ketua umum Partai Nasionalis Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sedang membuat sebuah film dengan setting G30S. Namun hal yang memprihatinkan adalah bahwa film ini terhambat oleh ulah sekelompok warga yang tidak menyetujui pembuatan film itu. Sementara itu pihak Kepolisian RI dan Pemerintah Daerah setempat tidak dapat bertindak tegas terhadap aksi sepihak sekelompok warga terhadap warga lainnya. Fenomena ini menyiratkan dua hal: masih kuatnya kekhawatiran sebagian warga (dan juga pemerintah) terhadap berbagai hal yang membuka kasus PKI. Kedua, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dikaitkan dengan fokus perhatian Jurnal Grafisosial, maka fenomena pertama tersebut membuktikan bahwa mesin propaganda Orde Baru masih terus bekerja mereproduksi secara terus menerus ketakutan dan fobia terhadap PKI. Mesin propaganda ini bekerja pertama kalinya pada tahun 1965, ketika kontrol terhadap informasi diberlakukan sehingga rakyat Indonesia hanya disuguhi satu versi peristiwa G30S, yaitu versi Soeharto dan Angkatan Darat. Kasus film Lastri ini sesungguhnya merupakan bukti paling aktual akan kerja mesin propaganda itu.

Untuk melawan upaya menghentikan pembuatan film. dan bahkan memojokkan pembuatnya, maka partai PNBKI memasang spanduk panjang (kurang-lebih 20 meter) di muka kantor PNBKI jalan Penjernihan I, Pejompongan, Jakarta Pusat. Bunyi spanduk itu adalah: “Eros Djarot Bukan Komunis”. Kalimat yang ditulis dengan huruf besar itu berbunyi langsung dan jelas, melawan isu bahwa Eros Djarot adalah Komunis. Walaupun cukup informatif, namun sayangnya desainnya kaku dan tidak bersifat persuasif. Spanduk lainnya menyatakan bahwa “Tuduhan terhadap Eros Djarot adalah upaya memecah belah bangsa”.

Fobia terhadap komunisme memang masih menghinggapi sebagian rakyat Indonesia. Padahal kini keterlibatan, keterkaitan, serta peran PKI dan Soeharto, dalam peristiwa G30S terus dipertanyakan dalam berbagai publikasi kritis. Tampak sudah saatnya pemerintah segera meluruskan problem politik dan sejarah. Salah satu hal paling penting untuk dilakukan pemerintah SBY adalah dengan membentuk tim investigasi untuk penyusunan buku putih tentang G30S PKI versi SBY. Hanya dengan memahami sejarah secara seksama, menyenangkan atau tidak, maka Bangsa Indonesia dapat melangkah maju, tanpa terbebani sejarah dan tanpa melupakan sejarah.

Humor Propaganda Caleg

 

Efektivitas pesan dalam media propaganda tidak hanya dilihat dari segi desain grafis, namun juga dari segi lokasi – dimana media propaganda itu diletakkan. Relasi antara satu media dengan media lain di dekatnya dapat menimbulkan asosiasi yang beragam. Propaganda Caleg Partai Amanat Nasional di daerah Depok yang diletakkan di bawah mini billboard bergambar simpanse dapat menciptakan relasi dan interpretasi tanda yang beragam. Penggunaan gambar close-up Simpanse sebagai model iklan, menjadi pelengkap yang mengelikan bagi “propaganda bergaya pasfoto” yang kini marak digunakan oleh para politisi. Penafsiran tanda yang menyimpang menimbulkan pertanyaan humor: Apakah dalam Pemilu kali ini Simpanse diijinkan mencalonkan diri? Masih banyak pertanyaan menyimpang dapat dikembangkan dari foto di atas.

Pertanyaannya, efektifkah cara propaganda pasfoto melalui poster, billboard dan baliho? Mengapa para politisi tidak mengunakan uangnya untuk melakukan silaturahmi atau menciptakan program-program kongkrit yang dirasakan publik – daripada sekedar memajang wajahnya di ruang publik. Kita semua sangat paham bahwa komunikasi tatap-muka adalah komunikasi yang paling ampuh dibandingkan media-media komunikasi lainnya.

Mega Di bawah Bayangan Sang Ayah

Bila kita berjalan melalui depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, akan kita lihat terpasang sebuah spanduk (lebih tepat disebut baliho) dari partai PDI-P. Ada dua pertanyaan yang dapat dimunculkan: Pertama, tepatkah sekretariat atau bagian rumah tangga DPR mengijinkan (ataumembiarkan?) PDI-P memasang media propaganda di pagar DPR yang harusnya netral? Seharusnyalah pagar DPR menjadi kawasan netral. Kedua, Mengapa seorang pemimpin partai selalu memanfaatkan figur ayahnya sebagai strategi komunikasi? Bayangkan bila seorang Megawati melepaskan diri dari citra Soekarno, apakah yang akan “dijual” untuk menarik hati rakyat  konstituen? Tampaknya tim komunikasi PDI-P perlu bekerja lebih kreatif dan lebih keras. Mengapa? karena jauh lebih mudah “menjual” pemimpin muda yang belum berpengalaman namun cerdas, dibandingkan “menjual” tokoh yang sudah pernah mendapat kesempatan menjadi Presiden tanpa prestasi yang mengagumkan.

Foto: Arief Adityawan S.