Monthly Archives: May 2008

ULANG TAHUN KEDUA LUMPUR LAPINDO

Foto: Glenn Stefanus

 

Tanggal 29 Mei 2008 ini telah dua tahun warga daerah Sidoarjo menjadi terkenal dan  “menikmati” liputan media massa seluruh Indonesia. Hal ini semata-mata karena daerah mereka telah menjadi kubangan lumpur yang menelan habis pekarangan, rumah, kantor, pabrik, sekolah, kehidupan, kebahagiaan, dan masa depan mereka. Hingga kini mereka masih “menikmati” udara terbuka dibawah tenda-tenda pengungsian. Bahkan konon tak ada lagi pihak, baik pemerintah daerah maupun pihak Lapindo, yang memberikan mereka kebutuhan pangan sehari-hari.

 

Menurut ulasan harian Kompas (Jumat, 23 mei  dan Rabu 28 Mei 2008), pembayaran uang muka 20 persen bagi korban yang memilih pola ganti rugi cash and carry saja belum tuntas hingga kini. Sebagai catatan pola pembayaran demikian, yang berarti sama dengan jual-beli, adalah sebuah kejanggalan karena sesungguhnya tidak ada niatan dan rencana warga untuk menjual tanah mereka. Artinya warga secara tidak langsung dipaksa untuk menjual harta miliknya. Lebih kacaunya lagi, menurut Peraturan Presiden No 14 tahun 2007 tentang  Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS), 80 persen sisa pembayaran sudah harus dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Menurut kabar PT Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar Lapindo Brantas, Inc. berencana mulai membayar ganti rugi pada Rabu 28 Mei. Menurut kabar terakhir Rabu malam ganti rugi tersebut mulai dibayarkan (Metro TV), dan ketika memasuki hari kedua (Kamis 29 Mei) Lapindo Brantas melalui PT Minarak melunasi 21 berkas sejumlah Rp. 2.1 Milyar. Pembayaran ganti rugi ini juga belum menyentuh  kerugian yang diderita oleh para pengusaha disekitar Sidoarjo yang harus memindahkan lokasi pabrik atau tempat usaha mereka (Koran Tempo, 28 April 2008). Diharapkan pembayaran ini dapat terus dituntaskan, bukan sekedar window display untuk publikasi ke media massa selama “ulang tahun ke-2” semburan lumpur Lapindo. Sementara itu terdapat 580 keluarga korban yang menolak syarat akta jual-beli untuk pelunasan 80 persen. Syarat ini sangat aneh mengingat kasus tanah tanpa akte jual-beli masih sangat umum di Indonésia ( editorial Koran Tempo, Jumat 30 Mei). Selain urusan bayar-membayar, Perpres tersebut juga tidak memuat pertimbangan bahwa semburan lumpur akan terus berlangsung menggenangi daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Sehingga ketika lumpur merambah 12 desa lainnya di luar peta terdampak yang ditetapkan Presiden, Lapindo tidak merasa perlu untuk memberikan ganti rugi pada ke-12 desa tersebut. Pada akhirnya pemerintah – dengan uang rakyat –  yang akan membayar ganti rugi tersebut.

 

Tentu saja tragedi lumpur Lapindo ini sangat menyakitkan hati nurani bangsa Indonesia. Terlebih lagi melihat kenyataan bahwa salah satu pemegang saham Lapindo Brantas Inc, sebagai pengelola sumur penghasil lumpur tersebut adalah seorang Menteri Koordinator yang bertugas mengurus kesejahteraan rakyat dan, bahkan, merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan sudah sepantasnya SBY menonaktifkan untuk sementara Aburizal Bakrie sebagai Menko Kesra, mengingat potensi munculnya konflik kepentingan sangat besar. Hal ini menjadi rancu ketika dalam banyak kesempatan Aburizal mengeluarkan pernyataan terkait dengan kasus lumpur Lapindo. Rakyat menjadi bingung, apakah Aburizal berpendapat sebagai pemegang saham Lapindo Brantas, ataukah sebagai Menko Kesra.  Carut-marut kasus lumpur Lapindo ini menunjukkan rendahnya perhatian SBY terhadap manajemen dan akuntabilitas kabinetnya, selain juga rendahnya rasa tanggung jawab SBY terhadap rakyatnya yang sedang dirundung musibah selama dua tahun ini.

 

Lonceng “kematian” warga korban lumpur Lapindo sebenarnya juga dibunyikan bersama-sama dengan jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta tidak ketinggalan para wakil rakyat. Mereka serempak menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo adalah fenomena alam, bukan kesalahan Lapindo Brantas. Tinggalah rakyat Sidoarjo yang teraniaya menunggu Godot. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil di indonesia atas tragedi kemanusiaan ini? Pertama tentu saja, menyelamatkan nasib para pengungsi korban lumpur Lapindo. Mulai dari menyediakan kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari mereka, makanan dan sandang, hingga pemukiman sementara yang lebih memadai. Bila tak ada lagi jalan untuk membela para korban lumpur Lapindo maka tidak tidak tertutup kemungkinan “Gerakan Anti Politikus Busuk” perlu meneliti ada-tidaknya politikus atau pemimpin disekitar kasus ini yang lalai dari tanggung jawab, bahkan menyebabkan kesengsaraan dan pemiskinan warga Sidoarjo, sehingga tergolong “politikus busuk”.

 

Hal yang terakhir, untuk mereka yang mengaku pemimpin bangsa, baik yang terlibat dalam jajaran pemerintahan maupun yang duduk di partai, hentikan tebar pesona melalui iklan-iklan di berbagai media komunikasi visual yang menyatakan diri mereka peduli terhadap nasib bangsa ini. Karena biaya pemasangan iklan tersebut lebih baik disumbangkan pada para pengungsi korban lumpur Lapindo. Bila seorang Soetrisno Bachir sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional berani mengiklankan dirinya dengan memanfaatkan penggalan puisi Chairil Anwar yang sangat indah (“Hidup adalah Perbuatan” dan “Sekali berarti sesudah itu mati”) di begitu banyak media massa, maka para korban lumpur Lapindo perlu menanyakan apa yang telah Soetrisno Bachir perbuat – bersama para pemimpin partai politik lainnya –  untuk membela korban lumpur. Jangan sampai keindahan puisi tersebut menjadi sebuah penanda (signifier) tanpa petanda (signified).

Arief Adityawan S

Advertisements

Opini Sukardi Rinakit


“Embel-embel”, Sukardi Rinakit, Kompas, Selasa 27 Mei 2008.

Hormat saya kepada Bung Karno yang dengan takzim dan sepenuh hati mengatakan “Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa bagi bangsa. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk belumlah pekerjaan selesai”.

 

Hormat saya kepada Bung Hatta yagn dengan hati nurani dan keteguhannya mengingatkan, “Lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.”

 

Saya tidak bisa hormat kepada seorang pemimpin yang mengatakan bahwa para penerima bantuan langsung tunai (BLT) supaya mendemo para demonstran yang tidak setuju kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

 

Penulis juga tidak bisa hormat kepada seorang pemimpin yang mencari cara mudah, langsung menaikkan harga BBM sebelum mati-matian mencari alternatif jalan keluar yang mungkin.

 

Bagi mereka itu sebutan sebagai pemimpin tak lebih dari sekedar embel-embel. Tak ada karakter negarawan. Sulit memasukkan mereka dalam deretan tokoh republik yang patut di hormati.

Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

Rabu 21 Mei 2008 adalah sepuluh tahun turunnya Soeharto dari kekuasaannya. Namun pada hari itu di Jakarta dan di banyak kota seluruh Indonesia diwarnai dengan aksi unjuk rasa masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM. Di Jakarta aksi unjuk rasa dipusatkan di depan Istana Negara.  Dalam aksi tersebut terjadi beberapa bentrokan terbatas antara pengunjuk rasa dengan polisi.  Perlu dipuji cara penanganan Polisi dalam demonstrasi di muka Istana Negara yang relatif profesional, sehingga aksi unjuk rasa tetap berjalan hinga menjelang matahari terbenam.   Namun pada aksi unjuk rasa di kampus Universitas Nasional, pada Sabtu pagi 24 Mei yang lalu, pecah konflik terbuka antara Polisi dan Mahasiswa. Bahkan bentrokan itu menyebabkan polisi menyerbu kampus Unas sehingga terjadi kerusakan parah pada berbagai fasilitas kampus – diperkirakan mencapai Rp.600juta. Ujungnya terjadi penahanan puluhan demonstran, yang dituduh anarkis dan memiliki granat nanas, serta berbagai jenis Narkoba dan minuman keras – entah benar atau tidak.  Sementara itu  Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Laksamana (Purn.) Widodo A.S. menyatakan “ada pihak-pihak yang mendorong terjadinya aksi anarkis dan tindak kekerasan  untuk membenturkan pengunjuk rasa dengan aparat demi kepentingan tertentu.” Sebaliknyaa juru bicara mahasiswa Unas, Ali Nugroho, dalam dengar pendapat dengan komisi Hukum DPR menyatakan bahwa “Kami benar-benar murni menyalurkan  aspirasi persoalan rakyat”.  Komnas HAM kemudian membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang diketuai anggota Komisi Nurcholis. (Koran Tempo  27 Mei 2008). Aktivis HAM dari LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dan LBH Masyarakat dalam jumpa Pers di Jakarta meminta Kepala Polres Jakarta Selatan Kombes Chairul Anwar dinonaktifkan karena tidak mampu menguasai keadaan (Kompas, Selasa 27 Mei 2008).

Dari sudut pandang sosial ada dua hal yang perlu diungkapkan, Pertama tentu saja kejadian ini sangat disayangkan, mengingat kampus adalah sarana pendidikan publik yang meriupakan wilayah kebebasan intelektual dan akademis. Sehingga para penegak hukum bersama para wakil rakyat, atau pihak lain yang berwenang merancang UU, perlu duduk bersama untuk merancang undang-undang atau prosedur tetap bagi polisi untuk menangani kasus pidanan di kampus. Ada baiknya pihak pihak pemerintah, khususnya aparat keamanan, tidak lagi berlindung dibalik alasan “kondisi psikologis pasukan yang lelah dan emosinya tersulut provokasi mahasiswa” menyebabkan pasukan menyerbu dan merusak kampus.  Bagaimana pun mahasiswa tidak dapat disamakan dengan penjahat, terlebih lagi dalam aksi unjuk rasa yang membela kepentingan bangsa ini.

 

Kedua, sudah bukan waktunya pemerintah mengunakan alasan “demo ditungangi pihak lain” karena hal itu sama saja dengan menghina intelektual mahasiswa. Kerjasama dan saling mempengaruhi dalam peristiwa reformasi 98 tidak bisa dipungkiri pasti terjadi dan memang terlihat nyata. Hal tersebut sudah wajar dalam sebuah proses pembentiukan  wacana publik. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu lagi mengunakan istilah represif dari jaman Orde Baru itu, kecuali masih ingin disebut sebagai pemerintah penerus Orde Baru.

 

Ketiga, Kepada mahasiswa kembali perlu ditekankan pentingnya aksi tanpa kekerasan (non-violence act). Diduga sebagian elemen dalam aksi unjuk rasa sengaja menggunakan strategi chaos dan konflik secara langsung demi menciptakan publikasi media massa yang sangat penting. Namun sesungguhnya strategi demikian dapat menjadi bumerang bagi tujuan penting demonstrasi. Aksi kekerasan dalam demonstrasi hanyalah akan menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung pangkal. Pada dasarnya aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis bukanlah cara yang humanis untuk dilakukan.

 

 

Desain Grafis untuk Unjuk Rasa

Media propaganda yang digunakan mulai dari bendera-bendera organisasi dan gerakan, kostum demonstran (jaket almamater kampus, kaos/ t-shirt organisasi, ikat kepala), poster, spanduk, hingga baliho yang dicetak digital. Salah satu media propaganda yang menarik, karena tampaknya diproduksi dalam jumlah cukup banyak, adalah poster-poster yang dibuat atas nama Front Pembebasan Nasional.

 

Poster-poster ini direproduksi di atas kertas coklat dan putih. Desainnya pun terdiri dari, setidaknya, tiga jenis. Sesungguhnya perbedaan desain disini lebih kepada perbedaan judul dan teks dari poster tersebut. Misalnya, poster pertama berjudul “Gagalkan Kenaikan Harga BBM!!!”, dengan sub-judul “Ambil Alih Industri Migas di Bawah Kontrol Rakyat”, dan “Penjajahan Modal, Elit Politik & Parpol, Menyingkirlah!!!”. Sesuai dengan fungsinya judul dan sub-judul dibuat sangat provokatif, singkat dan lantang. Pada desain poster lainnya, su-judul pada poster pertama dijadikan sebagai judul: “Ambil Alih Industri Migas… Di Bawah Kontrol Rakyat!!! Kemudian desain poster ketiga berjudul “Penjajahan Modal, Elit Politik & Parpol, Menyingkirlah!!!”. Namun ketiga jenis poster di atas, menggunakan ilustrasi yang sama – gambar stilasi dari sekelompok orang sedang berdemonstrasi. Disinilah masalahnya, karena poster ini dirancang sebagai poster untuk kebutuhan demonstrasi maka terjadilah pengulangan yang tak perlu dan mubazir (redundant). Nilai simbolik dari ilustrasi tersebut menjadi hilang sama-sekali ketika disandingkan dengan realita yang dasyhat: massa yang berdemonstrasi – bukan sekedar representasi demonstran. 

 

Tampaknya berbagai elemen masyarakat perlu berkoordinasi dalam merancang desain grafis untuk unjuk rasa sehingga dapat menciptakan desain  yang komunikatif sekaligus kreatif. Diharapkan desain-desain yang dirancang dengan baik dapat menjadi “official icon” untuk tiap isu yang diusung dalam sebuah aksi unjuk-rasa. Kerjasama dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan mahasiswa dari tiap perguruan tinggi yang memiliki fakultas seni rupa dan desain, khususnya program studi atau jurusan Desain Grafis. Hal ini adalah salah satu cara meningkatkan mutu ‘seni komunikasi’ dalam aksi unjuk rasa.

Teks: Arief Adityawan S. | Foto: Kurnia Setiawan 

GALERI FOTO UNJUK RASA (1) OLEH KURNIA SETIAWAN

 

 

GALERI FOTO  UNJUK RASA (2) OLEH ARIEF ADITYAWAN S.

Ikat kepala ibu dan anak   

   

  

 

 

Deklarasi Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk: Sebuah Tantangan Komunikasi dengan Publik

 

Politikus busuk adalah  Politikus yang:

  1. Boros, tamak dan korup
  2. Penjahat dan pencemar lingkungan
  3. Pelaku kekerasan HAM, atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM
  4. Pelaku kekerasan terhadap KDRT dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan
  5. Pemakai Narkoba dan pelindung bisnis Narkoba
  6. Pelaku penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan politik kaum petani, buruh dan rakyat miskin kota

Oleh karena itu Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk  (GANTI POLBUS) meminta:

  1. Elit politik dan partai politik untuk sesegera mungkin membenahi mekanisme rekruitmen internal, menghilangkan praktek “dagang sapi” dan mencalonkan kader-kadernya yang berintegritas.
  2. Elit politik dan Partai politik untuk sesegera mungkin memproses kader-kadernya yang diduga bermasalah dan busuk dengan sanksi yang tegas. Parpol yang diam, akan mewarisi aroma kebusukan yang sama. Mekanisme internal harus berjalan dan Parpol harus mendukung proses hukum atas kader-kadernya yang bermasalah.
  3. Masyarakat pemilih untuk memberikan sanksi bagi politikus busuk dalam bentuk tidak mendukung, mendanai dan memilihnya di dalam Pemilu 2009 nanti.

Butir-butir pemikiran diatas tercantum dalam pamflet deklarasi  yang dibagikan pada Kamis siang, 22 April 2008 di Tugu Proklamasi Jakarta. Jerry Sumampouw sebagai koordinator gerakan menambahkan kriteria Polbus di atas, dalam wawancaranya dengan Koran Tempo (Jumat 23 April 2009),  dengan sifat antipluralisme sebagai sifat busuk yang harus diwaspadai.

 

Menurut Sumampouw dalam pengantar undangannya, agenda terpenting menyongsong Pemilu 2009 adalah memberdayakan pemilih. Pemilih harus memiliki informasi yang cukup guna memilih secara rasional. Disinilah perlunya rekam jejak terhadap calon legislatif dan partai politik, yang akan melihat sejauhmana integritas mereka dalam berbagai isu penting.  Pelaksanaan pemilu yang jurdil serta penyaringan politisi busuk supaya tidak menduduki jabatan publik, diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi mempercepat transisi menuju demokrasi dan keadilan sosial. Teten Masduki, koordinator Badan Pekerja  Indonesia  Corruption Watch yang juga salah-seorang deklarator Ganti Polbus, dalam wawancara dengan Koran Tempo menyatakan bahwa ”Perjuangan untuk melahirkan demokrasi tak boleh dibajak politikus busuk”.

 

Merancang media komunikasi Ganti Polbus

Ada beberapa permasalahan krusial yang harus dijawab oleh Ganti Polbus ini: pertama,  bagaimana pemilih dapat membedakan antara Polbus dengan politikus “baik” dan “segar”. Ganti Polbus, khususnya yang berada di daerah, memang akan merilis daftar nama para Polbus itu. Namun hal ini harus didukung oleh data dengan akurasi tinggi, agar tidak terjadi pembunuhan karakter orang atau politikus yang tidak busuk. Selain itu juga Ganti Polbus harus dapat meyakinkan masyarakat pemilih bahwa Gerakan ini tidak memiliki kepentingan politik tertentu, selain kepentingan tercapainya cita-cita reformasi 1998. Untuk itu masih tersedia waktu satu tahun bagi Ganti Polbus agar dapat merangkul semakin luas, dan semakin beragam tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili berbagai kepentingan dan latar belakang sosial politik dan budaya.

 

Permasalahan kedua adalah komunikasi politik. Seindah-indahnya cita-cita Ganti Polbus, tidak akan efektif apabila masyarakat pemilih tidak memahami dan, bahkan,  tidak mengetahui isu yang diusung oleh Ganti Polbus. Dari sekarang, selain tugas investigasi dan pendataan, Polbus harus terus-menerus mempropagandakan cita-cita luhur yang diusungnya.  Hal ini apat dilakukan melalui berbagai jenis media konvensional seperti media cetak: iklan cetak, iklan TV dan radio, poster, pamflet. Hingga media-media mutakhir bergaya viral seperti website, blog, dan berbagai forum-forum diskusi di ruang maya. Tentunya perancangan media edukasi publik ini harus disesuaikan dengan karakteristik pemilih di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui pemilih yang adalah warganegara Indonesia, sebagian besar adalah perempuan. Hal ini juga penting untuk dijadikan dasar  perancangan pesan komunikasi. Khalayak peserta komunikasi sebagaimana dalam proses marketing komersial, secara umum dibagi dalam tiga kelompok status  ekonomi sosial (SES): Menengah-atas (A), menengah (B), menengah-bawah (C). Kelompok kelompok ini memiliki kebiasaan atau perilaku bermedia (media habit) yang berbeda-beda.

 

Tentunya media televisi masih menjadi primadona bagi iklan untuk rakyat pemilih. Hal ini disebabkan karena penyebaran TV yang meluas hingga pelosok desa, ditonton oleh anak-anak hinga orang tua, laki dan perempuan. TV juga dapat mengatasi keterbatasan khalayak yang memiliki budaya baca rendah, karena dengan televisi penonton lebih “dilayani” oleh gambar-gerak, musik, dan suara kata. dalam mengkonsumsi pesan, dibandingkan dengan membaca media cetak. Kendalanya beriklan di media TV adalah biaya airtime yang sangat tinggi.

 

Untuk komunikasi tingkat akar-rumput, tidak bisa tidak komunikasi langsung, tatap-muka masih penting dilakukan untuk mendampingi TV-sang primadona. Akan sangat ideal apabila jaringan kerja Ganti-Polbus dapat merekrut relawan-relawan yang berasal dari kalangan masyarakat madani yang telah jenuh dengan booming politikus-politikus dadakan dan oportunis, maupun politikus lama yang masih bermimpi memimpin (lagi). Mereka tentunya paling banyak ditemui di kantong-kantong perguruan tinggi, melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun organisasi pemuda dan lembaga swadaya  lainnya.

 

Kita dapat membayangkan, berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, akan terjadi polusi pesan politik yang sedemikian tinggi di berbagai media komunikasi. Terlebih lagi demikian banyak media-media komunikasi yang dimiliki oleh partai, atau setidaknya tokoh-tokoh partai bermodal besar. Bahkan sebagaimana kita ketahui media-media ini didirikan khusus untuk menyambut Pemilu 2009. Ketika terjadi kejenuhan terhadap pesan politik maka Ganti Polbus harus kreatif menciptakan berbagai media-media alternatif yang murah-meriah  untuk digunakan. Dalam komunikasi periklanan komersial kini dikenal istilah media ambient, yaitu media yang di ciptakan untuk menghadang khalayak sasaran di tempat-tempat mereka berkegiatan. Di mal-mal kita biasa dihadang dengan iklan shampoo hingga di pintu dan di dalam lift. Bahkan di ruang toilet pun iklan siap menghadang.  Ketika kita sedang berjalan dilorong-lorong swalayan pun tak luput dari serbuan iklan. Bahkan media ambient dapat menghadang kita di taman-taman, kolong jalan layang, transportasi publik, serta bebagai sarana publik lainnya. Biro-biro iklan menyadari bahwa khalayak sasaran seringkali menghindar dari terpaan iklan di media cetak hingga TV, berkat teknologi remote control.

 

Penutup

Luasnya lahan komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh Ganti Polbus secara kreatif memang, tidak-bisa tidak membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini hanya dapat diatasi oleh kerja bersama seluruh lapisan masyarakat sipil yang telah jenuh oleh kebohongan-kebohongan politik yang dilakukan oleb berbagai kalangan, mulai dari eksekutif, legislative hingga yudikatif. Untuk itu jelas, Ganti Polbus harus membangun kepercayaan publik lebih dulu sebagai sebuah gerakan yang membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan segolongan kelompok.  Setelah tingkat kepercayaan didapatkan, maka upaya gotong-royong dalam mengedukasi publik akan jauh lebih mudah. Upaya ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh mengingat Ganti Polbus akan bersaing dalam wacana komunikasi massa dengan berbagai pesan-pesan lainnya yang akan dikumandangkan atas nama kepentingan-kepentingan partai politik, individu, bahkan atas nama bangsa, dan rakyat miskin.

Arief Adityawan S. 

Foto-foto hasil reportase Kurnia Setiawan  

 

 

Ambigu Larangan Merokok (1)

Pemda DKI telah mengeluarkan peraturan yang melarang warganya merokok di ruang publik. Ini adalah sebuah langkah maju dalam melindungi hak asasi warga yang bukan-perokok. Namun, sebagaimana yang diduga, ternyata menjalankan dan menerapkan peraturan tersebut dengan konsekuen menjadi masalah yang berat. Hal ini menjadi semakin berat ketika ada imbalan pemasukan dari iklan rokok, sebagaimana terlihat pada berbagai stasiun di Ibukota dan sekitarnya. 

 

Foto diatas diambil di stasiun Gambir, yang notabene adalah stasiun utama sebagai pintu gerbang ibukota negeri ini. Tampak betapa anehnya, tanda “Dilarang Merokok” tampil berdampingan dengan iklan rokok. Kebijakan instansi-instansi pemerintah memberi ruang untuk beriklan secara bebas diruang publik menjadi sangat aneh. Terutama karena iklan yang ditampilkan adalah iklan rokok, yaitu produk yang secara ilmiah nyata-nyata merugikan kesehatan publik. Tampaknya instansi-instansi pemerintah perlu duduk bersama untuk merapikan barisan, agar kebijakan kesehatan masyarakat tidak dirugikan oleh kepentingan sesaat.