Monthly Archives: April 2008

Pilkada dan Fenomena Budaya Visual: Hade euy!

Kompas Rabu, 16 April 2008 | 01:01 WIB

Matematika Politik Hade

Boni Hargens

 

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat mematahkan hitungan para peneliti dan amatan pakar politik. Tidak sedikit pengamat dan lembaga survei mengunggulkan Agum Gumelar-Nu’man.

Kita lihat, polling pra-pilkada selalu mengunggulkan Agum Gumelar-Nu’man (Aman) yang diusung PDI-P dan PPP sebagai pasangan populer. Akan tetapi, kenyataannya, yang unggul adalah pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Baca Opini Boni Hagens yang bernas, tentang Pilkada Jabar di:

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.16.01012762

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena Budaya Visual

Kemenangan pasangan Ahmad Heriyawan dan Dede Yusuf menurut Boni Hagens – pengajar Ilmu Politik UI dan Direktur Parrhesia Institute – memunculkan beberapa dugaan penyebab kemnangan: 1) Bukti kemenangan kaum muda, 2) Kaum selebriti berpeluang jadi Politikus, 3) keruntuhan partai tua, 4) keunggulan partai ideologis, 5) Dominasi parokial. Boni Hagens tampaknya cenderung pada kemungkinan terakhir, Politik parokial. Jenis ini ditandai oleh kesadaran politik rendah, pengetahuan kandidat minim, mobilisasi kuat. Hal ini memudahkan selebritis, uang, dan jaringan bosisme menjadi mudah bermain.

 

Hal ini diperkuat pula oleh ulasan di Koran Tempo (Selasa 15 April 2007) yang menceritakan bagaimana ibu-ibu pemilih cenderung pada Dede Yusuf (calon wakil gubernur), tanpa tahu siapa itu Ahmad Heryawan (sang calon gubernur). Dede Yusuf yang akhir akhir ini sering muncul sebagai bintang iklan obat pusing, dianggap sebagai obat pusing bagi ibu-ibu dalam menghadapi keruwetan hidup. 

 

Kemenangan pasangan  Hade ini memang mungkin saja bukan sekedar karena penokohan selebritis, namun dapat karena gabungan variabel-vasriabel yang diungkapkan Boni Hagens.  Kejenuhan masyarakat pada partai tua juga mungkin terjadi. Namun apabila disebutkan sebagai kebangkitan kaum muda, hal ini dapat dipertanyakan, mengingat Indonesia adalah masyarakat feodal dan patriarkal.

Faktor partai tentu menjadi salah satu unsur terpenting – pertama partai yang bersifat ideologis keagamaan PKS memiliki basis massa yang sangat militan.  Hal ini semakin kuat ketika digabungkan dengan PAN yang “membelot”  dari positioning partai intelektual menjadi partai hijau. Kedua, Hade adalah pasangan underdog, yang hanya diusung oleh dua partai yang relatif kecil. Hal mana bisa jadi menimbulkan rasa belas-kasihan dan simpati padas pemilih.

Bila dilihat dari naiknya selebritis lain seperti Rano Karno, Marissa Haque, Angelina Sondaakh, dan Ajie Massaid, maka ini merupakan sebuah cerminan dari kuatnya budaya visual mempengaruhi pemilih – dimana pemilih terbanyak adalah kaum perempuan. Faktor popularitas digabungkan dengan faktor rendahnya pendidikan dan sikap kritis masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi sebuah ramuan yang tepat untuk mengangkat pamor para selebritis ke dunia politik. Tinggal masalahnya seberapa baik para selebritis ini melakukan introspeksi diri dan mempersiapkan kualitas dirinya untuk mengemban amanat rakyat yang sedang menderita ini. Akan sangat menyedihkan kalau ternyata mutu para selebritis Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan mutu dan tema-tema film dan sinetron Indonesia yang dipenuhi oleh tema-tema horor sundel bolong dan kawan-kawannya (AAS).

Advertisements

60X Aksi Diam Kamisan

 

 

Aksi diam Kamisan ke-60 membawa media spanduk sebagai sebuah tuntutan. Desainnya cukup jelas dan langsung. Setidaknya  spanduk ini menjadi sebuahpembeda dari aksi-aksi sebelumnya.

 

 

 

 

Pada foto di atas terlihat spanduk lain yang berjudul “Aksi Diam melawan Impunitas”, yang dibuat dengan teknik cetak digital. Menggunakan huruf capital sanserif dengan legibility yang cukup tinggi. Desainnya sangat formal, jelas dan langsung. Untuk sebuah aksi di ruang publik spanduk demikian cukup menjadi daya tarik bagi publik, ataupun nilai berita bagi wartawan dan redaksi media massa. Namun akan lebih ideal apabila semua spanduk yang digunakan dalam aksi diam ini menggunakan warna hitam sebagai warna dasar. Hal ini sesuai dengan dresscode peserta aksi diam: hitam.

 

Di Harian Kompas Kemarin (Kamis 10 April) diberitakan bahwa Komnas HAM akan membawa  masalah sikap Menhan Juwono Sudarsono serta sikap Kejagung RI mengembalikan berkas penyidikan Komnas HAM ke Dewan HAM PBB. Hal ini dimaksud agar pemerintah RI bersikap lebih serius menangani kasus HAM di Indonesia. Terlihat Komnas HAM bekerja sangat keras untuk mewujudkan penegakkan HAM di Indonesia. Untuk itu kita sebagai masyarakat perlu terus mendukung upaya upaya Komnas HAM serta juga aksi diam Kamisan dari Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban. Hanya dengan sikap kritis masyarakat madani maka upaya pelupaan sejarah dapat dihindari. 

 

 

Wall Graphic Mei 98

Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Tarumanagara Jakarta

Karya Dosen dan Mahasiswa FSRD Untar Jakarta

10 Tahun Tragedi Mei 98

Poster ini meminjam sebuah karya seni grafis dari seniwati Jerman Kaethe Kolwitz sebagai ilustrasi. 

Poster ini bisa digunakan untuk memperingati 10 tahun tragedi Mei 98, dengan ijin pada Grafisosial

T-Shirt Mengenang Munir

Satu orang baik

Mati di tanah air yang penuh luka

Sama dengan hilang sejuta benih harapan

 

T-Shirt mengenang Munir

Desain Enin Supriyanto dan Totot Indrarto

Puisi oleh Goenawan Moehammad

59X Aksi Diam Kamisan

kamis2-304.jpg 

Pernyataan Sikap Korban Terhadap Pengembalian Empat Berkas Kasus Pelanggaran HAM oleh Jaksa Agung 

Kepada YTH

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono                                                                             

Di tempat 

Dengan hormat, 

Hari ini, kami para korban pelanggaran HAM telah berdiri diam selama lima puluh sembilan (59) kali di depan Istana. Kembali kami dipertontonkan drama kemanusiaan yang amat telanjang oleh tindakan Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas Wamena – Wasior, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), Kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa.

kamis1-304.jpg

Tindakan Jaksa Agung menunjukan paradoksal sikap penguasa terhadap penegakan HAM. Sebelumnya Presiden memberikan dukungan politiknya dan menyatakan akan memberikan dukungan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Rabu, 26/3). Pun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan (21/2) yang menggugurkan kata-kata “dugaan” pada penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dan menyatakan pertimbangannya bahwa “…..DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik…..”. (Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 94-3-27). 

kamis3-304.jpg

Berkas-berkas yang diberikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung menurut kami telah sesuai prosedur hukum yang ada, dimana Komnas HAM berwenang menemukan fakta peristiwa melalui proses penyelidikan Pro Justicia, untuk kemudian Jaksa Agung menyempurnakan temuan Komnas HAM berupa penyidikan untuk menemukan titik terang kejahatan dan tersangkanya. Sedangkan tentang telah digelarnya pengadilan untuk TSS, bagi kami pengadilan tersebut jauh dari keadilan, sebab pengadilan yang digelar bersifat internal dan tidak membawa pelaku-pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan, dan ini berbeda dengan kerangka dan konteks pengadilan HAM ad hoc. 

kamis4-304.jpg

Kami para korban yang telah menanti sepuluh tahun lamanya, merasa amat prihatin dengan tindakan Jaksa Agung yang lebih mencerminkan kepentingan para pelaku, ketimbang nurani para korban yang telah direnggut hak-hak manusiawinya untuk perubahan di negeri ini. Kondisi ini bagi kami mencerminkan tentang birokrasi pemerintah yang masih dikuasai para pelaku, dan belum beranjak jauh menuju cita-cita reformasi sepuluh tahun yang lalu. Anak kami, suami kami, isteri kami, adik kami, saudara-saudara kami, dibunuh dan dihilangkan atas nama kepentingan politik penguasa, maka pertanggungjawaban penguasa terhadap kasus-kasus yang menimpa kami adalah keharusan. Marilah kita melihat ke dasar yang lebih dalam, bukan sekedar berujar dan berkata atas nama legalitas formal yang selalu mudah dipermainkan kata-kata! 

Jakarta, 3 April 2008 

Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban pelanggaran HAM (JSKK). 

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung 

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara R.I.

2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM 

Dokumen Iklan Layanan Masyarakat

buruh3.jpg

Kerja Maksimum > Agency/Hendri & Co dan Komunika

CD+AD/Hendri Hassan, CW/Andre Donas

buruhpanjat-2.jpg

Risiko Maksimum > Agency/Hendri & Co dan Komunika

CD+AD/Hendri Hassan, CW/Andre Donas