Category Archives: Aksi Diam Kamisan

Aksi Damai Kamisan ke 222

Kemarin adalah hari ulang tahun Republik Indonesia ke 66. Hari ini, 18 Agustus 2011 Aksi Damai Kamisan akan memasuki kali ke-222. Artinya, sudah 4 tahun lebih aksi ini terus berlangsung. Disatu sisi hal ini menunjukkan kegigihan keluarga korban untuk terus menuntut keadilan. Namun di sisi lain ini menunjukkan belum munculnya itikad baik dari pemerintah untuk merespons keinginan dari para keluarga korban pelanggaran HAM.

Solidaritas Indonesia untuk Burma.

Desain T-shirt dari jaringan Solidaritas Indonesia untuk Burma

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari tuntutan ke pengadilan, advokasi korban, dan berbagai aksi lainnya. Terakhir, para korban menulis surat untuk presiden RI meminta penyelesaian kasus mereka. Upaya ini dinamakan 1000 surat untuk Presiden SBY. Sayangnya belum satupun dari berbagai upaya di atas yang membuahkan hasil memuaskan. Namun hal ini tak akan melemahkan semangat keluarga korban untuk terus memperjuangkan nasib mereka. Memperkuat terus solidaritas antar-individu maupun antar-jaringan korban pelanggaran HAM dimanapun, dari Tanjung Priok hingga Porong, bahkan Burma – adalah salah satu kunci bertahan. Semangat dan kerjasama antar-jaringan adalah modal dasar diantara para korban dan keluarga mereka. Mari kita dukung terus.

Polisi dan Aktivis

bagian belakang t-shirt peserta Kamisan

Advertisements

213 Kamisan Sudah

Aksi Kamisan ditutup dengan refleksi dan doa bersama

Aksi damai Kamisan pada 16 Juni 2011 telah memasuki hari Kamis ke-213. Tak ada tanggapan berarti dari istana negara, pemimpin negeri, yang selalu dikunjungi setia oleh para keluarga korban dan korban berbagai kasus pelanggaran HAM. Para keluarga korban yang hadir Kamis ini, entah mengapa, tampak sedikit. Namun beberapa ‘wajah lama’ tampak setia, tegar, dan penuh semangat berdiri diam dengan payung hitam yang bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM. Sebagian datang dan pulang berdesakan menggunakan satu buah Bajaj.

Satu Bajaj saling memperteguh

Bagi para keluarga korban, dengan hadir dalam Aksi Damai Kamisan di depan istana Merdeka, mereka mendapatkan tenaga dan semangat untuk saling memperkuat, saling menghargai. Setidaknya ruang di depan istana Merdeka dan payung-payung hitam mengakui bahwa ada anggota keluarga mereka yang betul menjadi korban. Karena negara, Presiden, menteri, atau wakil rakyat, tak ada lagi yang mengakui, ataupun peduli.

Mereka yang Hilang, Hadir disini

Setangkai Mawar merah dari Sumarsih untuk Ibu Plaza de Mayo

Setangkai Mawar merah dari Sumarsih untuk Ibu Plaza de Mayo

Aksi Ibu-ibu di Plaza de Mayo, Buenos Aires Argentina (Foto: www.madres.org)

Aksi Ibu-ibu di Plaza de Mayo, Buenos Aires Argentina (Foto: http://www.madres.org)

Pada satu sore di Tahun 1977, di depan Istana kepresidenan Argentina di Buenos Aires sekelompok ibu-ibu dengan kerudung kepala berwarna putih melakukan sebuah aksi damai – yang kemudian akan berlangung terus selama lebih dari tiga puluh tahun. Ibu-ibu Plaza de Mayo itu, demikian nama plaza di depan istana kepresidenan itu, melakukan aksi protes atas hilang dan dibunuhnya anak-anak mereka oleh Junta Militer Argentina saat itu.

Dua buah pin yang digunakan ibu dari Plaza de Mayo

Dua buah pin yang digunakan ibu dari Plaza de Mayo

Kelompok ibu-ibu tersebut kemudian menamakan dirinya Asociacion Madres de Plaza de Mayo. Aksi mereka itu bahkan mengakibatkan salah satu pendirinya diculik dan dibunuh oleh Junta Militer. Namun keteguhan dan cinta akhirnya berhasil menembus benteng militer. banyak kasus yang terungkap melalui pengakuan para jenderal pelaku tindak kejahatan. Ibu-ibu Plaza de Mayo ini kemudian menggunakan logo bergambarl kerudung kepala putih, simbol yang selalu mereka gunakan saat berdiri di Plaza de Mayo.

Dua buah pin: satu pin untuk korban yang dicintai, satu pin untuk Asosiasi Ibu Plaza de Mayo.

Dua buah pin: satu pin untuk korban yang dicintai, satu pin untuk Asosiasi Ibu Plaza de Mayo.

Kemarin, Kamis sore 16 April, di lapangan Monumen Nasional di depan Istana Kepresidenan, Medan Merdeka utara – Jakarta, dua orang ibu dari Argentina itu turut hadir memberi dukungan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia – yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK). Aksi diam Kamisan yang dilakukan JSKK di depan istana Merdeka memang diinspirasi oleh aksi Plaza de Mayo itu. Aksi Kamisan Sore Kemarin adalah aksi Kamis ke 106 yang dilakukan oleh JSKK.

Suciwati mengkritik para Jenderal yang kini berebut kursi Presiden RI

Suciwati mengkritik para Jenderalyang sedang berebut kursi

Suciwati – isteri dari pejuang HAM Munir almarhum – sebagai salah seorang koordinator JSKK berorasi sebagai sebuah refleksi Kamisan. Suciwati menyatakan kemarahan dan kepedihannya ketika para pelanggar HAM di masa Orde Baru kini malah menjadi politisi yang berteriak-teriak tentang demokrasi dan HAM. Hadir di aksi diam Kamisan itu Fadjroel Rahman dan Romo Sandyawan, dan para pendukung lainnya. Fadroel Rahman, yang selama ini sangat aktif memperjuangkan ide Calon Presiden Independen hingga ke Mahkamah Konstitusi, adalah seorang aktivis yang sangat peduli pada perjuangan para korban pelanggaran HAM. Fadjroel menyatakan bahwa aksi Kamisan ini membuat dia tergugah dan merinding ketika dia mendengar seruan para Ibu Plaza de Mayo menyerukan dalam bahasa Spanyol: “sMereka yang hilang, hadir disini!”.

Fadjroel Rahman dan Romo Sandyawan

Fadjroel Rahman dan Romo Sandyawan

Tampak dalam aksi ini JSKK memanfaatkan spanduk, spanduk yang di rancang dengan baik, huruf yang digunakan memiliki legibilitas tinggi. Untuk menambah sarana aksi, digunakan kentongan bambu yang dipukul-pukul agar menarik perhatian pengguna jalan. sementara itu payung hitam sebagai simbol bagi JSKK tampak di tulisi dengan seruan “Usut Tuntas Tragedi Trisakti”, “Usut Kasus Talangsari..”, “Hapus Impunitas” dan lain sebagainya. Sementara dress code berupa baju berwarna hitam, dan T-shirt yang pada umumnya digunakan mengandung

Sakitnya mengingat, susahnya melupakan

Sakitnya mengingat, susahnya melupakan

Payung adalah media komunikasi (1)

Payung adalah media komunikasi (1)

Payung adalah media komunikasi (2)

Payung adalah media komunikasi (2)

pesan sosial, menjadi media kampanye sosial yang sangat kuat. Kesemua media disini bersifat mendukung dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang diperjuangkan JSKKK. Namun bagaimanapun harus diakui media utama yang paling kuat dalam aksi ini bukanlah media media desain grafis – namun media performance dari para pendukung aksi Kamisan – yang telah bertahan selama dua tahun lebih ini. Kehadiran para korban di muka istana negara adalah sebuah simbol protes yang paling kuat.

Upaya mereka yang menjadi korban kekerasan, penghilangan paksa, dan pelanggaran HAM, yang kemudian tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), KontraS, didukung didukung oleh Madres de the Plaza de Mayo, Argentina, AFAD dan Amnesty Internasional kemudian mengeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 17 April 2009 kemarin. Isi pernyataan adalah: meminta Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap lambannya proses penandatanganan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagaimana dijanjikan Pemerintah Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB, Maret 2007 lalu.

Payung adalah media komunikasi (3)

Payung adalah media komunikasi (3)

payung adalah media komunikasi (4)

payung adalah media komunikasi (4)

Payung adalah media komunikasi (5)

Payung adalah media komunikasi (5)

ARSIP DARI MEDIA LAIN YANG TERKAIT DENGAN TULISAN DI ATAS

Majalah Tempo Edisi 20-26 April 2009 (hlm 35).

Majalah Tempo Edisi 20-26 April 2009 (hlm 35).

Mesra di Atas Luka (oleh Budi Riza, Akbar Tri Kurniawan, Agung Sedayu)
Tulisan di bawah dikutip dari majalah Tempo edisi 20-26 April 2009
……
Dua belas tahun lalu, Yani hilang. Diduga ia menjadi bagian dari aktivis prodemokrasi yang diculik militer Orde Baru. Walujo Djati, korban penculikan oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus, meyakini Yani bagian dari korban. ”Saya menempati sel yang sebelumnya dihuni Yani,” katanya kepada Tempo. Ia mengetahui itu dari Pius Lustrilanang—kini pengurus pusat Gerindra— yang mendiami sel di samping kirinya. Pius tahu, ”Karena, sebelum saya masuk, Pius sudah masuk duluan.” Dalam pembicaraan lewat telepon dengan Tempo, Pius mengakuinya.

Dari 22 orang korban penculikan, hanya sembilan yang hidup. Anggota Tim Mawar telah dihukum. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, telah pula diberhentikan dari dinas militer. Baik Prabowo maupun anggota Tim Mawar menyatakan hanya menculik sembilan aktivis yang kini selamat.

……..

Beragam langkah telah ditempuh Mami untuk meminta kejelasan tentang nasib anaknya. Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, ia mendesak pemerintah mengungkap penculikan itu. Namun, saat Megawati menjadi presiden, Mami merasa tidak mendapat bantuan apa pun, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk menyampaikan unek-unek ke Presiden Megawati, ia bersama keluarga korban penculikan tak diizinkan masuk Istana. ”Semua cuma omong besar,” katanya.

……..

Ketika televisi menayangkan Megawati bersalaman akrab dengan Prabowo Subianto, Mami kian bingung. Mega dari PDI Perjuangan dan Prabowo dari Partai Gerindra sepekan terakhir memang tengah mengusahakan membangun koalisi menghadapi pemilu presiden. Dalam pertemuan di rumah Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta itu, tampak pula mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Purnawirawan Wiranto, yang kini memimpin Partai Hanura.

60X Aksi Diam Kamisan

 

 

Aksi diam Kamisan ke-60 membawa media spanduk sebagai sebuah tuntutan. Desainnya cukup jelas dan langsung. Setidaknya  spanduk ini menjadi sebuahpembeda dari aksi-aksi sebelumnya.

 

 

 

 

Pada foto di atas terlihat spanduk lain yang berjudul “Aksi Diam melawan Impunitas”, yang dibuat dengan teknik cetak digital. Menggunakan huruf capital sanserif dengan legibility yang cukup tinggi. Desainnya sangat formal, jelas dan langsung. Untuk sebuah aksi di ruang publik spanduk demikian cukup menjadi daya tarik bagi publik, ataupun nilai berita bagi wartawan dan redaksi media massa. Namun akan lebih ideal apabila semua spanduk yang digunakan dalam aksi diam ini menggunakan warna hitam sebagai warna dasar. Hal ini sesuai dengan dresscode peserta aksi diam: hitam.

 

Di Harian Kompas Kemarin (Kamis 10 April) diberitakan bahwa Komnas HAM akan membawa  masalah sikap Menhan Juwono Sudarsono serta sikap Kejagung RI mengembalikan berkas penyidikan Komnas HAM ke Dewan HAM PBB. Hal ini dimaksud agar pemerintah RI bersikap lebih serius menangani kasus HAM di Indonesia. Terlihat Komnas HAM bekerja sangat keras untuk mewujudkan penegakkan HAM di Indonesia. Untuk itu kita sebagai masyarakat perlu terus mendukung upaya upaya Komnas HAM serta juga aksi diam Kamisan dari Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban. Hanya dengan sikap kritis masyarakat madani maka upaya pelupaan sejarah dapat dihindari. 

 

 

59X Aksi Diam Kamisan

kamis2-304.jpg 

Pernyataan Sikap Korban Terhadap Pengembalian Empat Berkas Kasus Pelanggaran HAM oleh Jaksa Agung 

Kepada YTH

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono                                                                             

Di tempat 

Dengan hormat, 

Hari ini, kami para korban pelanggaran HAM telah berdiri diam selama lima puluh sembilan (59) kali di depan Istana. Kembali kami dipertontonkan drama kemanusiaan yang amat telanjang oleh tindakan Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas Wamena – Wasior, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), Kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa.

kamis1-304.jpg

Tindakan Jaksa Agung menunjukan paradoksal sikap penguasa terhadap penegakan HAM. Sebelumnya Presiden memberikan dukungan politiknya dan menyatakan akan memberikan dukungan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Rabu, 26/3). Pun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan (21/2) yang menggugurkan kata-kata “dugaan” pada penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dan menyatakan pertimbangannya bahwa “…..DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik…..”. (Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 94-3-27). 

kamis3-304.jpg

Berkas-berkas yang diberikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung menurut kami telah sesuai prosedur hukum yang ada, dimana Komnas HAM berwenang menemukan fakta peristiwa melalui proses penyelidikan Pro Justicia, untuk kemudian Jaksa Agung menyempurnakan temuan Komnas HAM berupa penyidikan untuk menemukan titik terang kejahatan dan tersangkanya. Sedangkan tentang telah digelarnya pengadilan untuk TSS, bagi kami pengadilan tersebut jauh dari keadilan, sebab pengadilan yang digelar bersifat internal dan tidak membawa pelaku-pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan, dan ini berbeda dengan kerangka dan konteks pengadilan HAM ad hoc. 

kamis4-304.jpg

Kami para korban yang telah menanti sepuluh tahun lamanya, merasa amat prihatin dengan tindakan Jaksa Agung yang lebih mencerminkan kepentingan para pelaku, ketimbang nurani para korban yang telah direnggut hak-hak manusiawinya untuk perubahan di negeri ini. Kondisi ini bagi kami mencerminkan tentang birokrasi pemerintah yang masih dikuasai para pelaku, dan belum beranjak jauh menuju cita-cita reformasi sepuluh tahun yang lalu. Anak kami, suami kami, isteri kami, adik kami, saudara-saudara kami, dibunuh dan dihilangkan atas nama kepentingan politik penguasa, maka pertanggungjawaban penguasa terhadap kasus-kasus yang menimpa kami adalah keharusan. Marilah kita melihat ke dasar yang lebih dalam, bukan sekedar berujar dan berkata atas nama legalitas formal yang selalu mudah dipermainkan kata-kata! 

Jakarta, 3 April 2008 

Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban pelanggaran HAM (JSKK). 

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung 

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara R.I.

2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM 

Propaganda untuk Aksi Damai

kamis-58-2.jpg   

 

Kamis besok 3 April 2008, adalah hari Kamis ke-59 bagi Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK) menjalani aksi diam dan damai kamisan di muka Istana Negara. Mereka masih tetap teguh dan konsisten menuntut pengusutan tuntas terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah mereka, atau sanak saudara mereka alami.Memang pernyataan Presiden SBY beberapa waktu lalu yang mempersilakan Komnas HAM memeriksa para purnawirawan TNI, adalah sebuah angin segar bagi upaya penegakkan HAM di negeri ini.  Namun tentu saja pernyataan itu harus dibuktikan, apakah sekedar retorika politik pra-Pemilu 2009 ataukah betul menunjukkan tekad pemerintahan SBY untuk menegakkan HAM sesuai amanat wakil rakyat pasca-reformasi. Aksi diam dan damai Kamisan ini adalah unik. Selain karena konsistensi mereka, juga karena hal ini dilakukan di depan istana negara. Seperti kita ketahui pada masa Soeharto wilayah Istana adalah wilayah steril ‘ring I’ yang tidak boleh dicemari demonstrasi apapun. Kini aksi damai melawan Impunitas dapat dan telah berjalan selama lebih dari satu tahun.

 

 kamis-58-4.jpg

 

Aksi damai ini sesunguhnya merupakan sebuah aksi simbolik, yang memiliki daya penetrasi cukup besar. Sebagai sebuah kampanye penegakkan HAM acara Kamisan dapat dikatakan sebagai sebuah media propaganda yang ampuh dan harus tetap digelar. Medium yang digunakan dalam aksi ini sangat beragam: mulai dari tubuh dan aksi performance (pembacaan puisi, dan lain-lain), kostum (pakaian hitam) serta desain t-shirt yang dikenakan oleh peserta aksi, payung bertuliskan pesan-pesan, spanduk, hingga selebaran. Media-media ini diperkuat dampaknya melalui penggandaan dan perluasan melalui media massa. Liputan pers menjadi sarana untuk melipatgandakan kekuatan persuasi tiap-tiap media yang digunakan.  

 

 kamis-58-5.jpg

Tantangan bagi kegiatan aksi yang bersifat jangka panjang seperti ini adalah pada nilai berita. Banyak media massa tidak lagi menayangkan berita aksi damai Kamisan ini karena “tidak ada nilai kebaruan”. Menurut kawan-kawan wartawan aksi damai ini membutuhkan media aksi/komunikasi yang lebih menarik perhatian, kreatif, dan baru. Tanpa syarat itu redaksi mereka akan menolak foto atau berita liputan aksi damai tersebut. Aksi performance art, atau lebih spesifik lagi happening art, kini sering terlihat dalam berbagai demonstrasi. Namun seringkali kecenderungan aksi seperti ini menjadi terlalu vulgar, sehingga tidak menarik simpati publik – dan pimpinan redaksi. Tantangan bagi para penyelenggara aksi damai ini adalah bagaimana menciptakan media ‘propaganda’ yang tepat untuk ditampilkan secara cerdas di muka istana sehingga dapat menarik perhatian sekaligus simpati publik. Tantangan menarik dan tidak mudah. Namun dengan dukungan publik yang bersimpati diharapkan aksi damai Kamisan ini akan terus berlangsung semakin besar hingga terkabulnya harapan JSKK, yang juga adalah harapan kita semua sebagai bangsa yang beradab dan Pancasilais. (a.a.s) 

CATATAN: MENGAJAK ANDA YANG BERSIMPATI DAN SETUJU, UNTUK BERSAMA MELAKUKAN AKSI DAMAI DAN DIAM KAMISAN DENGAN PAKAIAN HITAM DI MUKA ISTANA NEGARA TIAP KAMIS PK.16.00 – 17.00

Aksi damai “Kamisan” ke-58 dilarang.

“Kami mohon maaf” demikian suara lembut seorang ibu dari ujung telepon. Ibu Sumarsih, adalah ibunda dari Wawan atau B. Realino Wirawan, mahasiswa Atmajaya yang tewas ditembak aparat keamanan negeri ini pada peristiwa Semanggi I. Ibu berambut putih ini meminta maaf atas dibatalkannya aksi damai “Kamisan”,  yang hari ini seharusnya memasuki Kamis ke-58 (baca liputan “57 Kamis” – Jurnal Grafisosial edisi 19 Maret 2008). Menurut beliau acara ini dilarang oleh aparat Polda mengingat Kamis ini adalah hari libur Maulid Nabi/hari besar agama Islam.

Seharusnya untuk menghormati hari besar agama-agama – misalnya hari lahir Nabi Muhammad ini –  aparat keamanan memberi izin seluas mungkin bagi aksi-aksi damai untuk menegakkan HAM. Karena nabi-nabi dari setiap agama apapun pastinya adalah manusia pejuang penegak keadilan dan HAM. Fadjroel Rachman – seorang aktivis HAM, ketika mengetahui pelarangan ini,  mengatakan “Wah rupanya ada masalah baru di republik ini. Impunitas dan pelarangan”.

Negeri Impunitas dan pelarangan ini memang negeri yang aneh. Betapa tidak, beberapa waktu yang lalu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa para purnawirawan TNI tidak perlu memenuhi panggilan Komnas HAM. Sudarsono sebagai seorang sipil dan intelektual, tadinya diharapkan masyarakat dapat membawa angin segar demokrasi kedalam tubu lembaga-lembaga hankam di negeri ini. Namun harapan tersebut tampaknya berlebihan. Usman Hamid (KontraS) dan Rusdi Marpaung (Imparsial) menyatakan bahwa Menhan berbicara diluar wewenangnya (Kompas, Rabu 19 Maret 2008). Negeri yang aneh. (AAS)