Monthly Archives: February 2010

Bebaskan Buku! – kampanye visual melawan pelarangan buku

Poster, karya Alit Ambara

Selama masa pemerintahan presiden Habibie dan Gus Dur, tak pernah ada pelarangan buku oleh pemerintah. Namun antara 2006 dan 2009 – dalam masa pemerintahan SBY, Kejaksaan Agung telah melarang 22 buku – kebanyakan buku akademis – menggunakan UU No. 4/PNPS/1963. Pelarangan buku justru kembali terjadi enam tahun setelah disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, dan ditegakkan oleh negara, terutama oleh pemerintah. Hal tersebut di atas dikemukakan dalam siaran pers para pemohon judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal. Para pemohon adalah, Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, penerbit dan penulis yang buku-bukunya dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung.

Sticker, oleh Isroltriono

Menggugat Kejaksaan Agung
Tanggal 23 Februari lalu, permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 4/PNPS/1963 didaftarkan oleh tim pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Kebebasan Berekspresi, dan didukung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Kebebasan Berekspresi. Permohonan ini dipicu oleh tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang melarang peredaran lima judul buku pada tanggal 22 Desember 2009. Dua diantaranya adalah karya John Roosa, berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, diterbitkan oleh ISSI dan Hasta Mitra (2008), dan karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harian Rakjat 1950-1965, diterbitkan oleh Merahkesumba (2008).

Sampul muka oleh Alit Ambara

Kejaksaan Agung mendasarkan pelarangan buku-buku tersebut pada UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf (c). UU No. 4/PNPS/1963 adalah Penetapan Presiden yang dijadikan undang-undang melalui UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Bayangkan saja, bagaimana sebuah pelarangan buku yang terjadi di era reformasi didasarkan oleh sebuah Undang-undang tahun 1963 – di era demokrasi terpimpinnya bung Karno.

Sticker, karya Isroltriono

Proses pelarangan dilakukan setelah buku-buku itu diteliti oleh suatu kelompok yang disebutkan pihak Kejagung sebagai “clearing house”. Lembaga dalam Kejagung yang bernama clearing house hingga kini tak pernah jelas siapa anggotanya, bagaimana kredibilitas anggotanya, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Bahkan hingga kini pihak penulis dan penerbit yang buku-bukunya dilarang itu, tidak pernah tahu persis, bagian mana saja dari buku mereka yang dianggap dapat “mengganggu ketertiban umum”. Adalah sebuah hal yang tidak masuk akal, bahwa sebuah buku karangan John Roosa, Dalih Pembunuhan Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra,2008) dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pihak penerbit adalah dengan memberikan akses seluas mungkin agar buku Dalih Pembunuhan Massal dapat dibaca publik. Buku itu kini dapat di download melalui situs Institut Sejarah Sosial Indonesia. Selain itu buku juga dapat di download melalui blog milik John Roosa

Sejarah Kelam Bangsa Kita
Buku hasil penelitian ilmiah yang mendalam ini telah terbit dua tahun yang lalu tanpa menimbulkan gangguan “ketertiban umum” apapun. Bahkan telah mendapat penghargaan dalam sebuah forum ilmiah internasional sebagai buku hasil penelitian terbaik. Nampaknya satu-satunya “kesalahan” buku Dalih Pembunuhan Massal ini adalah karena telah memberikan tafsir sejarah mengenai G30S, secara berbeda dari apa yang dipropagandakan oleh Soeharto. Propaganda Soeharto itu terbukti ampuh, mengingat kepercayaan terhadap tafsir G30S karangan Soeharto masih tetap bertahan walau sang pengarang sejarah itu telah tiada.

Tafsir bahwa G30S dilakukan oleh sebuah partai – bukan oleh segelintir individu dari partai itu, adalah sebuah tafsir yang ingin terus dipertahankan. Demikian pula kenyataan bahwa Pembunuhan Massal terhadap ratusan ribu jiwa oleh bangsa kita sendiri telah terjadi, hendak ditutup-tutupi. Nampaknya kita sebagai bangsa masih harus terus belajar untuk mampu melihat dan mengakui sejarah kelam diri kita, kekejaman yang pernah kita lakukan, secara apa adanya. Hanya dengan cara demikianlah maka kita dapat berharap untuk tidak mengulangi sejarah kelam kita itu.

Kampanye Visual
Sebagai sebuah bentuk dukungan terhadap Judicial Review yang dilakukan oleh para penulis dan penerbit tersebut, dua buah grup di jejaring sosial Facebook telah dibuat. Grup pertama bernama “Cabut Kewenangan Kejagung Melarang Buku” . Grup ini telah berhasil mengumpulkan dukungan sejumlah lebih dari 9.500 anggota. Kemudian grup kedua adalah Tolak Pembredelan Buku oleh Kejagung RI . Kelompok kedua ini beranggotakan sekitar 6000 anggota.

Selain jejaring sosial di dunia maya, sekelompok seniman dan desainer telah mencoba membuat beberapa karya desain dan seni yang merupakan sebuah respons terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan melalui pelarangan buku. Beberapa karya yang masuk ke kami adalah karya-karya Alit Ambara dan Isrol Triono. Diharapakan pada tanggal 14-17 Maret mendatang berbagai hasil karya seni dan desain ini dapat dipamerkan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, selain juga akan disebarkan di berbagai ruang publik. Kepada siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam pameran ini dapat mengirimkan karya-karya digitalnya dapat menghubungi Alit Ambara (alitambara@gmail.com) dan Arief Adityawan S (arifaditya@yahoo.com).

Poster, karya Alit Ambara

Advertisements

Meninjau ulang Strategi Kampanye Anti-Korupsi oleh KPK

Iklan KPK pertama setelah Bibit-Chandra dibebaskan

Isu Cicak yang mendukung Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah versus si-Buaya telah lama usai. Kita masih ingat saat rekaman yang berbau kolusi antara ‘markus’ dan oknum Kepolisian dan Kejaksaan membuat masyarakat berang. masyarakat meradang ketika terlihat ada upaya-upaya melemahkan KPK – sebagai benteng terakhir bangsa ini melawan kanker korupsi. kemudian sempat muncul mural-mural di jalan raya yang mengkritik upaya kriminalisasi KPK. Di berbagai media kini sedang hot isu Bank Century dan siapa yang akan dijadikan tumbal oleh SBY.

Dukungan masyarakat sipil yang kuat menjadi salah satu faktor penting yang membuat upaya kriminalisasi KPK melemah – paling tidak untuk saat ini. Pembebasan Bibit dan Chandra menjadi sebuah klimaks yang menggembirakan kita semua. Kekuatan anti korupsi dari berbagai pihak dan lapisan bersatu melawan para koruptor. Bersatunya kekuatan anti-korupsi untuk membebaskan kedua pimpinan KPK yang jujur dan penuh dedikasi itu tak tertandingi dan tak mungkin ditandingi oleh kasus Bank Century sekalipun. Bila dalam kasus Bibit dan Chandra, hitam dan putih terlihat jelas. Sedangkan dalam kasus Bank Century pihak-pihak yang mengklaim diri bersih dan putih pun ditengarai memiliki kepentingan politik. Tak jelas siapa putih dan siapa hitam.

Sayangnya KPK sebagai sebuah institusi anti-korupsi tidak memanfaatkan klimaks dukungan masyarakat terhadap dirinya sebagai momentum untuk memperkuat benteng perlawanan serta mengorganisir pasukan infanteri untuk memberantas korupsi – meminjam perumpamaan klasik dalam Marketing Warfare. Dalam strategi periklanan kondisi ini adalah saat ketika awareness dari khalayak sedang berada pada titik tertinggi. Hingga hari ini KPK tidak memelihara kesetiaan terhadap brand (brand loyalty) yang terbangun di masyarakat.

Seingat dan sepengetahuan penulis, KPK hanya mengeluarkan satu seri iklan yang ditampilkan di berbagai media, tidak lama setelah Bibit-Chandra dibebaskan. Iklan itu berbunyi: “Pemberantasan Korupsi Jalan Terus!”. Iklan tersebut terasa berbau sloganistik dan redundant. Bahkan bila dicermati lebih dalam, iklan tersebut tidak menyebutkan satupun kalimat yang bernada ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat – kecuali kalimat “bersama rakyat KPK siap berantas korupsi hingga tuntas!”. Sesungguhnya sebuah iklan yang khusus bertema sebuah ucapan terima kasih akan tampak lebih rendah-hati, yang akan memperkuat empati khalayak. Setelah ucapan terima kasih yang tulus diiklankan, segera kampanye yang bertujuan untuk konsolidasi pasukan gabungan anti-korupsi ditampilkan.

Kini, upaya membangun brand loyalty terhadap KPK pasti lebih alot. Namun bukannya berarti tidak mungkin dan tidak dibutuhkan. Karena ancaman terhadap KPK masih berlangsung. Niatan Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo yang ingin melucuti hak KPK dalam penyadapan nampaknya masih akan berlanjut. Masyarakat harus disiagakan, jangan sampai larut dalam gorengan isu Bank Century yang sarat kepentingan politik berbagai pihak. Pasukan Koruptor terus-menerus berkoordinasi, antara koruptor berbaju pengusaha, birokrat, maupun wakil-rakyat saling perkuat barisan. Karena itu KPK harus menyiapkan pasukan gabungan untuk terjun dalam medan pertempuran melawan para koruptor, awareness harus ditingkatkan kembali.

Awal dari sebuah kampanye sosial Masyarakat Bebas-Bising

Logo dan tag-line Masyarakat Bebas-Bising

Menurut penelitian kedokteran, gaya hidup masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, sangat rawan bila dilihat dari tingkat kebisingannya. Contoh: di mal, banyak pusat permainan yang ditujukan bagi anak-anak dengan bising yang seharusnya tidak boleh didengar lebih dari 15 menit. Atau music player yang harusnya punya batas aman tertentu, namun di Indonesia dibiarkan dipakai konsumen remaja tanpa aturan pemerintah yang menjaga kesehatan telinga. Selain itu kebisingan di tempat kerja, terkait dengan pengoperasian mesin dengan bising tinggi harus menjadi perhatian pemilik perusahaan bersama karyawan. Demikian pula dengan bising yang ditimbulkan oleh suara moda transportasi seperti knalpot motor, kendaraan umum, dan lain sebagainya. Termasuk pula penggunaan alat pengeras suara secara tidak tepat di rumah-rumah ibadah.

Memang membicarakan bising, pada akhirnya harus dikaitkan dengan masalah peraturan dan penegakkan UU atau Perda. Namun hal yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran warga utk lebih bijaksana dan kritis dalam menjaga kesehatan pendengaran dirinya, ataupun keluarga terdekat mereka.

T-Shirt Masyarakat Bebas-Bising, dijual untuk pengumpulan dana.

Untuk itulah Masyarakat Bebas-Bising yang diketuai oleh Slamet Abdul Syukur, berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye anti-bising. Komunitas ini didirikan pada tanggal 23 Januari 2010 baru lalu oleh berbagai kalangan masyarakat sipil yang peduli. Kampanye ini dimulai dari perancangan logo bersama-sama, dimana M. Sigit Budi S. dari komunitas Serrum membantu mendesain hingga logo itu mewujud. Logo komunitas yang ingin membentuk sebuah gerakan ini sederhana dan jelas: ikon pengeras suara dengan gelombang suara yang terlihat maksimum, diberikan tanda atau rambu larangan merah. Sesungguhnya tidak tertutup kemungkinan menciptakan garis-garis yang lebih ekspresif untuk ciptakan kesan darurat dan penting. Namun dengan logo yang ada pun sesungguhnya telah memenuhi fungsinya. Terlebih bila logo ini ditempatkan pada latar belakang berwarna putih, akan memberi kekuatan kontras yang tinggi.

Sigit pula yang kemudian merancang t-shirt putih Masyarakat Bebas-Bising – yang rencananya akan dijual sebagai salah-satu merchandize untuk pengumpulan dana. Selanjutnya komunitas itu membuka sebuah grup di jejaring sosial Facebook dengan nama\"Dukung Masyarakat Bebas-Bising\" Tahap Berikutnya kita semua sebaiknya bersiap-siap menerima edukasi berupa kampanye sosial tentang pentingnya menjaga telinga dari bising yang mengganggu kesehatan. Tidak tertutup kemungkinan bila ada insan periklanan yang berminat menjadi sukarelawan membantu perancangan kampanye sosial melawan kebisingan tersebut. Ayo kita dukung Masyarakat Bebas-Bising!

SIARAN PERS MASYARAKAT BEBAS-BISING

Kebisingan kota-kota besar di Indonesia sudah melewati ambang batas, sehingga tidak hanya menyebabkan gangguan pendengaran dan ketulian, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik dan psikis masyarakat maupun lingkungan secara umum, terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut:
Angka gangguan pendengaran telah mencapai 16,8 % dari jumlah penduduk Indonesia.
10,7 % anggota masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar jalan raya di Jakarta (pedagang kaki lima, polisi lalu lintas, tukang parkir, tukang koran, dan lain-lain) mengalami gangguan pendengaran akibat bising.
Pekerja pabrik baja usia 30-46 tahun, 61,8 % mengalami gangguan pendengaran akibat bising.
Kebisingan di jalan raya kota-kota besar Indonesia telah mencapai 80 dB (desibel), sementara ambang batas yang diperkenankan hanya 70 dB.
Kebisingan di banyak mal dan fasilitas rekreasi keluarga telah mencapai 90-97 dB, sementara ambang batas yang diperkenankan hanya 70 dB.
Perubahan perilaku menjadi mudah marah dan agresif, sehingga menjadi pemicu tindak kekerasan yang kerap terjadi di ruang-ruang publik ditengarai sebagai akibat dari kebisingan.
Hal tersebut diakibatkan oleh makin meningkatnya sumber-sumber polusi kebisingan di sekitar kita, antara lain:
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar (di Jakarta saat ini jumlah kendaraan bermotor hampir sama dengan jumlah penduduknya).
Penggunaan perangkat pengeras suara di ruang-ruang publik (mal, tempat rekreasi keluarga, tempat-tempat ibadah, bandara, terminal bis dan kereta api yang tidak mengindahkan ambang batas kebisingan serta penataan akustik dari bangunan yang tidak memenuhi syarat.
Gaya hidup masa kini (penggunaan alat-alat teknologi yang menghasilkan kebisingan) yang tidak bijaksana dan tidak memperhitungkan risiko gangguan pendengaran, seperti stereo system, knalpot modifikasi, balap motor liar, pemutar rekaman digital, telpon genggam, peralatan rumah tangga elektronik, dan lain-lain.
Aktivitas masyarakat yang meningkat dari waktu ke waktu di berbagai bidang, sehingga tingkat kebisingan lingkungan juga meningkat, misalnya pada malam hari sekalipun, saat ini sulit menemukan kawasan yang hening.
Kegiatan konstruksi di kawasan-kawasan tertentu (pemukiman, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain) yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
Kegiatan industri (kecil, menengah maupun besar) yang berada di sekitar kawasan pemukiman dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
Bencana besar sudah dapat dibayangkan di masa depan:
Rendahnya kualitas hidup masyarakat karena kebisingan yang makin menggila.
Masyarakat yang kacau batinnya sehingga menimbulkan sikap agresif dan kekerasan di mana-mana.
Manusia Indonesia yang sehat lahir, batin dan sejahtera seperti dicita-citakan tidak akan pernah tercapai.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya intensif oleh berbagai pihak untuk menanggulanginya segera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu Masyarakat Bebas-Bising didirikan, sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari individu, organisasi dari berbagai disiplin, yang seluruh kegiatannya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan prakarsa masyarakat serta kepedulian pihak pengambil keputusan untuk bersama-sama menanggulangi masalah tersebut.
Beberapa kegiatan yang segera akan dilakukan oleh Masyarakat Bebas-Bising antara lain:
1.Kampanye publik mengenai bahaya dari polusi kebisingan, baik bagi individu maupun masyarakat dan lingkungan secara umum.
2.Mendesak pemerintah untuk segera melengkapi kebijakan atau regulasi serta meningkatkan pengawasan pelaksanaan peraturan yang sudah ada, dalam rangka mewujudkan lingkungan bebas bising dan perlindungan masyarakat.
3.Menggerakkan keterlibatan masyarakat secara luas untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan bebas bising, kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
Masyarakat Bebas-Bising percaya bila ada kemauan dan kerja akan ditemukan solusi, sebab ada cukup pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan.

Jakarta, 23 Januari 2010

Ahmad Syafii Maarif – Akademi Jakarta
Nh. Dini – Akademi Jakarta
Slamet Abdul Sjukur – Akademi Jakarta
Marco Kusumawijaya – Dewan Kesenian Jakarta
Luthfi Assyaukanie – Freedom Institute
Bulantrisna Djelantik – SE Asia Society for Sound Hearing
Damayanti Soetjipto – Komnas PGPKT
Abduh Aziz – Dewan Kesenian Jakarta
Ronny Suwento – THT Komunitas FKUI-RSCM
Soegijanto – Teknik Fisika ITB
Soe Tjen Marching – Majalah Bhinneka
Upik Rukmini – praktisi
Bayu Wardhana – Penggiat Peta Hijau Jakarta
Sigit – SERRUM
Arief Adityawan/Genep Sukendro – Grafisosial
Atieq SS Listyowati – AppreRoom
Rizal Abdulhadi – Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat
Dyah Okty Moerpratiwi/Agnes Elita Anne/David Imanuel Sihombing – Garuda Youth Community

Alamat kontak: Ati-Nefa. Dewan Kesenian Jakarta. Komplek Taman Ismail Marzuki Jakarta. Jl. Cikini Raya No. 73. Telp: 021 – 3162780. Fax: 021 – 31924616. Email: bebas-bising@yahoo.com

Sebuah catatan tentang komik rada lucu “Guru Berdiri Murid Berlari”

Sampul muka Komik Rada Lucu karya Eko

Buku KRL edisi Guru Berdiri Murid Berlari adalah sebuah “Glitik sosial dunia pendidikan sekitar kita” sebagaimana deskripsi di sampul depan buku Eko. Buku ini berukuran 20cm X 14cm dan berisi 96 halaman. Isinya sangat menarik, lucu, dan juga Satir, sebagaimana deskripsi di buku itu. Pada pengantar Eko menulis bahwa sedikit-banyak perilaku pendidik akan mempengaruhi pula tindak-tanduk dan hasil-belajar peserta didik. Itulah yang membuat guru dan tenaga pendidik menjadi pekerjaan atau profesi yang tidak mudah. Walaupun Eko mencoba sedikit merendah dengan mengatakan bahwa “komik ini hanya humor hiburan semata, suatu kondisi yang disajikan secara lebay” namun Eko sebagai komikus “percaya bahwa satu hal yang benar-benar sangat perlu dibenahi paling awal di negara kita ini adalah dunia pendidikan”. Sebuah pernyataan lugas dan kritis yang sangat serius, bukan lagi sebuah humor.

Bagian dalam (halaman 15), mengabadikan gambaran nyata kondisi sekolah kita

Komik empat panel yang disebut sebagai satir ini bukan lagi “rada lucu” namun boleh dibilang sangat lucu. Karakter-karakter dalam komik di gambar oleh Eko dengan ciri khas mata yang memanjang hingga keluar dari garis wajahnya. Memotret fenomena-fenomena ringan yang banyak kita jumpai di dunia sekolah kita, mulai dari guru galak, guru suka memukul, guru yang genit, dan perilaku siswa mencontek.

Namun selain tema-tema ringan, Eko juga memotret fenomena bangunan sekolah yang bocor (hal 15), tentang murid mau bunuh diri karena tidak lulus Ujian Nasional (hal 61) – namun gagal karena tidak mengerti pelajaran Fisika (mengukur ketinggian ruang untuk menentukan panjang tali yang akan digunakan). Bahkan buku ini ditutup oleh komik yang menjelaskan tentang banyaknya anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan (hal 94). Pada panel terakhir Eko menulis bahwa “11 juga anak usia 7-8 tahun tak terdaftar sekolah di 33 provinsi se-Indonesia”, dikutip Eko dari Komnas Perlindungan Anak.

Sebuah penutup yang sangat menggugah

Sayangnya Eko ‘terpeleset’ pada halaman 85, ketika memasukkan sebuah tema sensitif – tentang siswa dengan orientasi seks yang berbeda dari kebanyakan orang – sebagai banyolan. Selain dari satu halaman tersebut, secara keseluruhan buku KRL Guru Berdiri Murid Berlari mampu menyuguhkan humor-humor lawas, yang sudah umum kita dengar dengan tampilan satir dan lebay yang sangat lucu, dikombinasikan pula dengan sindiran dan pernyataan keprihatinan komikus akan kondisi pendidikan di Indonesia. Sungguh sebuah buku yang penting untuk dibeli dan dibaca.