Monthly Archives: March 2008

Lumpur Pelanggaran HAM 2

lump7.jpg 

Foto: Glenn Stefanus 

 

SIAPA PEDULI?

Seorang kawan mengingatkan, ketika kita sibuk berdebat antara “human error” atau “mud vulcano”, antara bencana alam atau keserakahan manusia, ada ribuan pengungsi butuh uluran bantuan.

Ada ribuan anak dan ibu yang tak tahu kapan mereka bisa “pulang ke rumah”, “tidur di kasur empuk, dengan seprei hangat”, atau “bermain di pekarangan menunggu ayah pulang kerja”. Adakah yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban mereka, adakah yang peduli?

 

 lump53.jpg

Foto: Glenn Stefanus 

 lump6.jpg

 Foto: Glen Stefanus

 lump8.jpg

 Foto : Glenn Stefanus

 lump3.jpg

 Foto: Glenn  Stefanus

 lump1.jpg

 Foto: Glenn Stefanus

Lumpur Pelanggaran HAM

 lump4.jpg

 

Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie memastikan pemerintah tidak akan menambah jumlah desa dalam peta daerah terkena dampak walaupun ribuan warga korban semburan Lumpur Lapindo dari sembilan desa di kabupaten Sidoarjo,  Jawa Timur, menuntut pencantuman desa mereka dalam peta. Alasan Bakrie sederhana: “belum ada laporannya” Di bagian lain dari berita itu Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menyatakan ‘Peta terdampak tidak mungkin bisa dimasuki desa  (baru) lagi,’ …. Menurut Imam sulit mengubah luasan peta yang sudah dituangkan dalam peraturan Presiden itu. Lagi pula peta itu memiliki keterikatan dengan Lapindo Brantas Inc. ……. ‘Kalau dimasukkan, Lapindo pasti tidak mau,’ ujarnya” (Koran Tempo, Rabu 26 Maret 2007).

 lump2.jpg

 

 

Penggalan berita berjudul “Kasus Lumpur Lapindo – Pemerintah Pertahankan Peta” pada Koran Tempo tersebut sunguh membingungkan. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan “khas Indonesia”  yang secara tersirat dapat kita baca dalam berita itu. Pertama, bagaimana mungkin seorang pemegang saham perusahaan Lapindo yang terkait dalam kasus Lumpur ini  masih tetap aktif menjabat sebagai menko yang mengurus kesejahteraan rakyat – sekaligus berkomentar mengenai kasus Lumpur itu. Pertanyaannya adalah : Dalam kapasitas apakah dia memberikan pernyataan tersebut:  Menteri atau pemegang saham Lapindo? Secara etis seharusnya Presiden menonaktifkan Bakrie agar tidak terjadi bias kepentingan. Keanehan kedua, adalah alasan Bakrie “belum dapat laporan.”  Pertanyaannya, demikian miskin-informasi kah seorang Menteri? Kalaupun dia sudah membaca di media massa, seharusnya tak perlulah menunggu laporan pejabat berwenang lainnya. Sudah seharusnya sebagai Menko Kesra bersikap proaktif. Keanehan ketiga, Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa kalau peta diperluas, “Lapindo pasti tidak mau.” Apakah Utomo adalah juru bicara Lapindo, sehingga lebih memperhatikan kemauan perusahaan penyebab semburan lumpur, daripada kemauan rakyatnya?

 lump9.jpg

 

Sementara itu, di pengungsian ribuan jiwa terlunta-lunta tanpa ada yang mau bertanggungjawab. Sungguh sebuah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia terbesar di era pasca-Soeharto, ketika ribuan kepala keluarga tercerabut dari hak mencari nafkahnya secara paksa. Adapun pemerintahan SBY – JK tak mampu melindungi mereka, bahkan membela korporasi besar dengan mengatakan bahwa semburan lumpur adalah bencana alam. Sungguh negeri yang aneh!

 lump10.jpg 

 

Catatan:

Foto-foto di atas adalah karya Tugas Akhir desainer/fotografer Glenn Stefanus, sebagai persyaratan lulus dari program studi Desain Komunikasi Visual – Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Tarumanagara, Jakarta.  Yang bersangkutan terbuka untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang satu visi untuk memamerkan atau menerbitkan foto-foto itu dalam bentuk buku. 

Kampanye Indonesia Bertindak

travel33.jpg 

 Iwan dan Indah Esjepe adalah tokoh dibalik campaign “Dangerously Beautiful”. Kampanye ini diaplikasikan dalam media media grafis seperti t-shirt dan sticker. Desainnya sederhana, dengan dua pilihan warna latar – merah atau kuning, bergambar kepulauan Indonesia. Lalu ada tulisan dengan huruf sanserif, bold: “Travel Warning – Dangerously Beautiful”. Sticker ini menjadi sebuah warning terhadap warning yang sebelumnya.  Sangat menarik dan menggoda. Kekuatan pesan ini lebih pada pesan verbal yang paradoks. Upaya pasangan suami-isteri Iwan dan Indah untuk membela nama Indonesia melawan travel warning yang dikeluarkan negara barat secara semena-mena, sangatlah mengagumkan. Terlebih lagi mengingat kampanye ini dikerjakan oleh Iwan dan Indah sebagai individu. Ide seperti inilah yang seharusnya menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk pengembangan pariwisata Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Televisi

Kompas, Rabu 19 Maret 2008 | 00:22
KPI AWARD
Wapres Tuntut Tanggung Jawab Sosial Televisi
Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Jusuf Kalla menuntut tanggung jawab sosial untuk bangsa kepada semua pemilik dan pelaku industri televisi yang siarannya menjadi tontonan sekitar 75 persen penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta rakyat setiap hari.”Apa tujuan pengusaha TV? Rating? Iklan? Tentu itu juga penting untuk menghidupi industrinya. Tetapi, tujuan akhir pengusaha televisi adalah untuk kemaslahatan bangsa,” ujar Wapres dalam sambutan pemberian KPI Award di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (18/3).

Wapres mengemukakan, televisi seperti pedang bermata dua, bisa berfungsi positif atau negatif. Karena itu, dalam KPI Award, Wapres mengusulkan agar program televisi terburuk juga diumumkan sebagai hukuman.

”Pengumuman itu perlu supaya orang menghindari program televisi yang buruk. Dengan kebebasan, Menteri Komunikasi dan Informatika tidak bisa seperti Harmoko dulu. Bisa digantung kalau sekarang begitu,” ujarnya.

Wapres mengemukakan, jika televisi dipenuhi berita buruk dan isinya menebarkan ketakutan, yang pertama hancur adalah industri televisi sendiri karena pengusaha takut berusaha, bisnis tidak bergerak, dan iklan tidak ada.

Keinginan untuk menampilkan program televisi bermutu diikrarkan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Karni Ilyas. ”Saatnya industri televisi menjangkau pemirsa yang luas dengan mutu agar berguna bagi bangsa,” ujarnya.

KPI Award yang pertama diselenggarakan ini diikuti 11 stasiun televisi. Lima kategori program siaran tahun 2007 dinilai juri independen dan terpercaya untuk dipilih yang terbaik. Lima kategori itu adalah tayangan anak, berita dan investigasi, dokumenter, bincang-bincang, dan sinetron lepas. Untuk kategori tayangan anak, program terbaik pilihan dewan juri adalah ”Surat Sahabat” yang disiarkan di Televisi Trans. (INU)

Siaran Pers Bersama LSM

Himbauan Obstruction of Justice Menteri Pertahanan
Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan cerminan dukungan pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik impunitas di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri sikap Menhan menabalkan dirinya sebagai palang pintu yang menghambat para pencari keadilan dari sejumlah korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM tinimbang menjadi motor penggerak upaya penegakan keadilan dan akuntabilitas (justice and accountability). Alih-alih memfokuskan diri pada reformasi sektor keamanan Menhan justeru menyerang lembaga negara lain (Komnas HAM) yang kedudukannya telah dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan.

Munculnya himbauan illegal ini menunjukan sikap ketidakmengertian Menhan akan proses hukum yang dilaksanakan oleh Komnas HAM. Terbukti dengan pernyataannya perihal keterangan disampaikan para purnawirawan akan menjadi bagaian dari proses verbal. Pasal 89(3)(b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan salah satu kewenanganan Komnas HAM adalah sebagai penyelidik terhadap peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran berat HAM.

Himbauan Menhan yang bersifat menghalangi pencari keadilan (obstruction of justice) juga membuktikan pemerintah tidak berniat (unwilling) untuk mengungkap pelanggaran masa lalu yang dilakukan oleh para perwira TNI akan menimbulkan reaksi masyarakat internasional sebagai bagian dari tanggungjawabnya (obligatio erga omnes) untuk menangkap, mengekstradisi dan mengadili pelaku pelanggaran berat HAM guna kepentingan pencari keadilan yaitu korban dan keluarganya. Sudah sepantasnya sikap obstruction of justice yang dilakukan oleh Menhan mendapatkan reaksi dari masyarakat korban lebih khusus para penegak hukum di negara ini.

Berangkat dari hal-hal itu, Kami para pembela HAM Indonesia menyatakan mendukung upaya Komnas HAM untuk mengabaikan himbauan illegal Menhan itu serta meneruskan kerja-kerjanya dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu. Kami juga mendorong Komnas HAM untuk dapat mengambil langkah-langkah hukum secara pidana terhadap Departemen Pertahanan cq. Menteri Pertahanan karena menghalangi upaya pengungkapan dan pencarian keadilan.

Terhadap Pemerintah, Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersikap tegas serta mengambil tindakan terhadap Menhan yang berusaha melindungi para pelaku pelanggaran HAM berat di tanah air. Tentunya Presiden sangat perlu mempertimbangkan posisi dan kedudukan Indonesia di mata dunia internasional dengan memberikan safe haven kepada para pelaku pelanggaran berat HAM.

Bagi Kejaksaan Agung selaku lembaga penyidik serta penuntut umum Kami mendesak untuk terus melanjutkan penuntutan dengan mengabaikan unsur politik, sosial, keagamaan, rasial, kebudayaan, dan diskriminasi dalam bentuk apapun dan telah menjadi tanggungjawab negara untuk menyerat pelaku pelanggaran HAM ke hadapan hukum (brought to justice) sebagaimana telah dinyatakan UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990).

Jakarta, 18 Maret 2008

Kontak:
Rusdi Marpaung 0811177982
Poengky Indarti 081315696308
Bhatara Ibnu Reza 08158084527

18 March 2008
Penulis :

Sumber Pers_Release : Siaran Pers Bersama
Imparsial, HRWG, IDSPS, PBHI, INFID, KONTRAS, ELSAM, YLBHI, ICW

(Di down load dari www.imparsial.org)

Meluruskan Sejarah

pelurusan.jpg

Adam, Asvi Warman
Pelurusan Sejarah Indonesia
edisi revisi/cetakan kedua
Penerbit Ombak
Yogyakarta 2007
294 halaman

Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari Asvi Warman Adam yang pernah, dan belum pernah dimuat di media massa dan buku-buku lain. Sang pengarang adalah sejarahwan anggota LIPI yang menjadi anggota Tim Pengkaji Pelanggaran HAM Berat Soeharto bentukan Komnas HAM pada tahun 2003.
 “Kolonialisme Belanda, pemerintah pendudukan Jepang, rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru, dengan beraneka ragam alasan punya kepentingan untuk menekankan pembedaan pribumi dengan non-pribumi. Bila ini diteliti lebih mendalam, mungkin dapat dicari jalan keluar yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di antara kedua kelompok tersebut” (Adam, hal 74). Hubungan buruk antar-etnis di Indonesia merupakan akibat politisasi dari rezim penguasa baik pada masa kolonial hingga masa Orde Baru. Tanpa  upaya perbaikan maka istilah “pri dan Non-pri” yang penuh dengan bias kepentingan akan tetap menggema – beserta konflik diantara keduanya.
Bagian kedua buku ini lebih terfokus pada upaya kudeta (merayap) yang dilakukan Soeharto – sebagaimana pendapat sebagian penulis sejarah. Menurut Adam Orde Lama dikudeta, oleh setidaknya tiga kekuatan: kekuatan asing (khususnya diwakili CIA), oknum PKI (bukan PKI sebagai organisasi), dan Angkatan Darat (khususnya Soeharto). Berdasarkan proses rekayasa sejarah yang dilakukan oleh Soeharto maka yang dipercaya oleh bangsa ini hingga kini adalah PKI sebagai organisasi, telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menyiksa dan membunuh para Jenderal pahlawan revolusi.

Sayangnya Adam tidak menyinggung sama sekali masalah sejarah tragedi mei 1998 yang merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan pada akhir kekuasaan Soeharto. Namun apa yang diungkapkan dalam upaya memandang peristiwa G30S dapat dijadikan model untuk menyikapi sejarah tragedi Mei 98. Kesimpulannya buku ini penting untuk kita cermati agar bangsa Indonesia semakin sadar betapa sejarah yang direkayasa oleh sebuah rezim, dapat menciptakan ilusi realitas. (AAS)
 

Catatan: Resensi buku ini versi panjangnya pernah dimuat di: www.mei98.blogspot.com

Aksi damai “Kamisan” ke-58 dilarang.

“Kami mohon maaf” demikian suara lembut seorang ibu dari ujung telepon. Ibu Sumarsih, adalah ibunda dari Wawan atau B. Realino Wirawan, mahasiswa Atmajaya yang tewas ditembak aparat keamanan negeri ini pada peristiwa Semanggi I. Ibu berambut putih ini meminta maaf atas dibatalkannya aksi damai “Kamisan”,  yang hari ini seharusnya memasuki Kamis ke-58 (baca liputan “57 Kamis” – Jurnal Grafisosial edisi 19 Maret 2008). Menurut beliau acara ini dilarang oleh aparat Polda mengingat Kamis ini adalah hari libur Maulid Nabi/hari besar agama Islam.

Seharusnya untuk menghormati hari besar agama-agama – misalnya hari lahir Nabi Muhammad ini –  aparat keamanan memberi izin seluas mungkin bagi aksi-aksi damai untuk menegakkan HAM. Karena nabi-nabi dari setiap agama apapun pastinya adalah manusia pejuang penegak keadilan dan HAM. Fadjroel Rachman – seorang aktivis HAM, ketika mengetahui pelarangan ini,  mengatakan “Wah rupanya ada masalah baru di republik ini. Impunitas dan pelarangan”.

Negeri Impunitas dan pelarangan ini memang negeri yang aneh. Betapa tidak, beberapa waktu yang lalu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa para purnawirawan TNI tidak perlu memenuhi panggilan Komnas HAM. Sudarsono sebagai seorang sipil dan intelektual, tadinya diharapkan masyarakat dapat membawa angin segar demokrasi kedalam tubu lembaga-lembaga hankam di negeri ini. Namun harapan tersebut tampaknya berlebihan. Usman Hamid (KontraS) dan Rusdi Marpaung (Imparsial) menyatakan bahwa Menhan berbicara diluar wewenangnya (Kompas, Rabu 19 Maret 2008). Negeri yang aneh. (AAS)