Bebaskan Buku! – kampanye visual melawan pelarangan buku

Poster, karya Alit Ambara

Selama masa pemerintahan presiden Habibie dan Gus Dur, tak pernah ada pelarangan buku oleh pemerintah. Namun antara 2006 dan 2009 – dalam masa pemerintahan SBY, Kejaksaan Agung telah melarang 22 buku – kebanyakan buku akademis – menggunakan UU No. 4/PNPS/1963. Pelarangan buku justru kembali terjadi enam tahun setelah disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, dan ditegakkan oleh negara, terutama oleh pemerintah. Hal tersebut di atas dikemukakan dalam siaran pers para pemohon judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal. Para pemohon adalah, Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, penerbit dan penulis yang buku-bukunya dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung.

Sticker, oleh Isroltriono

Menggugat Kejaksaan Agung
Tanggal 23 Februari lalu, permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 4/PNPS/1963 didaftarkan oleh tim pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Kebebasan Berekspresi, dan didukung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Kebebasan Berekspresi. Permohonan ini dipicu oleh tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang melarang peredaran lima judul buku pada tanggal 22 Desember 2009. Dua diantaranya adalah karya John Roosa, berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, diterbitkan oleh ISSI dan Hasta Mitra (2008), dan karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harian Rakjat 1950-1965, diterbitkan oleh Merahkesumba (2008).

Sampul muka oleh Alit Ambara

Kejaksaan Agung mendasarkan pelarangan buku-buku tersebut pada UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf (c). UU No. 4/PNPS/1963 adalah Penetapan Presiden yang dijadikan undang-undang melalui UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Bayangkan saja, bagaimana sebuah pelarangan buku yang terjadi di era reformasi didasarkan oleh sebuah Undang-undang tahun 1963 – di era demokrasi terpimpinnya bung Karno.

Sticker, karya Isroltriono

Proses pelarangan dilakukan setelah buku-buku itu diteliti oleh suatu kelompok yang disebutkan pihak Kejagung sebagai “clearing house”. Lembaga dalam Kejagung yang bernama clearing house hingga kini tak pernah jelas siapa anggotanya, bagaimana kredibilitas anggotanya, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Bahkan hingga kini pihak penulis dan penerbit yang buku-bukunya dilarang itu, tidak pernah tahu persis, bagian mana saja dari buku mereka yang dianggap dapat “mengganggu ketertiban umum”. Adalah sebuah hal yang tidak masuk akal, bahwa sebuah buku karangan John Roosa, Dalih Pembunuhan Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra,2008) dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pihak penerbit adalah dengan memberikan akses seluas mungkin agar buku Dalih Pembunuhan Massal dapat dibaca publik. Buku itu kini dapat di download melalui situs Institut Sejarah Sosial Indonesia. Selain itu buku juga dapat di download melalui blog milik John Roosa

Sejarah Kelam Bangsa Kita
Buku hasil penelitian ilmiah yang mendalam ini telah terbit dua tahun yang lalu tanpa menimbulkan gangguan “ketertiban umum” apapun. Bahkan telah mendapat penghargaan dalam sebuah forum ilmiah internasional sebagai buku hasil penelitian terbaik. Nampaknya satu-satunya “kesalahan” buku Dalih Pembunuhan Massal ini adalah karena telah memberikan tafsir sejarah mengenai G30S, secara berbeda dari apa yang dipropagandakan oleh Soeharto. Propaganda Soeharto itu terbukti ampuh, mengingat kepercayaan terhadap tafsir G30S karangan Soeharto masih tetap bertahan walau sang pengarang sejarah itu telah tiada.

Tafsir bahwa G30S dilakukan oleh sebuah partai – bukan oleh segelintir individu dari partai itu, adalah sebuah tafsir yang ingin terus dipertahankan. Demikian pula kenyataan bahwa Pembunuhan Massal terhadap ratusan ribu jiwa oleh bangsa kita sendiri telah terjadi, hendak ditutup-tutupi. Nampaknya kita sebagai bangsa masih harus terus belajar untuk mampu melihat dan mengakui sejarah kelam diri kita, kekejaman yang pernah kita lakukan, secara apa adanya. Hanya dengan cara demikianlah maka kita dapat berharap untuk tidak mengulangi sejarah kelam kita itu.

Kampanye Visual
Sebagai sebuah bentuk dukungan terhadap Judicial Review yang dilakukan oleh para penulis dan penerbit tersebut, dua buah grup di jejaring sosial Facebook telah dibuat. Grup pertama bernama “Cabut Kewenangan Kejagung Melarang Buku” . Grup ini telah berhasil mengumpulkan dukungan sejumlah lebih dari 9.500 anggota. Kemudian grup kedua adalah Tolak Pembredelan Buku oleh Kejagung RI . Kelompok kedua ini beranggotakan sekitar 6000 anggota.

Selain jejaring sosial di dunia maya, sekelompok seniman dan desainer telah mencoba membuat beberapa karya desain dan seni yang merupakan sebuah respons terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan melalui pelarangan buku. Beberapa karya yang masuk ke kami adalah karya-karya Alit Ambara dan Isrol Triono. Diharapakan pada tanggal 14-17 Maret mendatang berbagai hasil karya seni dan desain ini dapat dipamerkan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, selain juga akan disebarkan di berbagai ruang publik. Kepada siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam pameran ini dapat mengirimkan karya-karya digitalnya dapat menghubungi Alit Ambara (alitambara@gmail.com) dan Arief Adityawan S (arifaditya@yahoo.com).

Poster, karya Alit Ambara

2 responses to “Bebaskan Buku! – kampanye visual melawan pelarangan buku

  1. Mas, apakah boleh sy memposting ini di FB? sy akan masukkan link Mas di status. Tks.

  2. grafisosial

    Silakan ella, dengan senang hati… saya malah berterima kasih ikut menyebarkan semangat anti-pelarangan buku ini… kebebasan kita dalam mengolah informasi harus kita jaga sama sama…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s