Media Kampanye Partai: Pendidikan atau Sampah?


Menjelang Pemilu 2009 kita akan menghadapi hal-hal yang selalu kita temui pada Pemilu-Pemilu sebelum ini, setidaknya Pemilu pasca Reformasi. Hal-hal tersebut adalah propaganda partai-partai peserta Pemilu. Hari-hari ini kita mulai menemukan berbagai jenis media propaganda partai di tiap-tiap pelosok kota. Media-media itu misalnya, spanduk, bendera, billboard, poster, dan sebagainya. Propaganda tersebut bercampur baur dengan papan-papan iklan rokok yang dipasang di tiang-tiang listrik.

Ada tiga masalah yang muncul saat kita memasuki masa kampanye Pemilu. Pertama, media-media propaganda tersebut menjadi sampah dalam arti sesungguhnya. Kain bendera yang kadang berjatuhan, penempelan poster yang sembarangan, pada akhirnya mengotori dinding dan taman diberbagai pelosok kota. Selain itu bahan plastik yang kini sering digunakan sebagai bahan untuk spanduk, baliho, dan billboard, adalah bahan yang tidak dapat didaur-ulang. Kedua, media-media yang dipasang di ruang-ruang publik itu berdesakan dan berteriak berebut perhatian publik, sedemikian rupa sehingga menjadi polusi estetik atau sampah visual. Media propaganda partai-partai itu menjadi sampah visual karena media spanduk, bendera, dan sebagainya dipasang di tempat-tempat yang sangat menyolok, yang sebelum ditempati oleh media-media tersebut memberi kenyamanan visual pada publik. Kini, tiba-tiba kenyamanan visual itu terenggut oleh berbagai jenis kain bendera lusuh dengan teknik produksi murahan yang meluntur. Bahkan secara desain grafis, begitu banyak logo partai yang dibuat asal-asalan – mungkin sekedar mengejar deadline persyaratan administratif dari KPU. Lihat misalnya logo partai Gerindra, bergambar kepala burung Garuda yang tidak proporsional. Ketiga, yang paling krusial, media-media propaganda itu tidak mampu menjadi sebuah rangkaian tanda yang bermakna.

Pada umumnya media propaganda partai selalu menggunakan propaganda gaya pasfoto, dimuati wajah laki atau perempuan yang akan diusung menjadi pemimpin – entah itu walikota, anggota legislatif, bahkan Presiden. Wajah-wajah itu tak jauh banyak bedanya: berpeci, berjas dan dasi untuk pria. Menggunakan kebaya apabila perempuan. Pada umumnya mereka tidak berbicara banyak, kecuali hal hal besar yang terlalu umum. Sementara itu iklan-iklan partai politik itu selalu menggunakan simbol-simbol kenegaraan yang umum seperti bendera merah-putih, burung Garuda, segi lima Panca Sila, dan sebagainya. Iklan-iklan politik jenis demikian juga sulit untuk mengelaborasi program-program kerja mereka secara rinci, mengingat keterbatasan ruang dan waktu yang tersedia, selain sifatnya yang satu arah. Dalam hal ini, sekali lagi kita harus berbesar hati untuk mencontoh bagaimana Barrack Obama berhasil menjelaskan secara rinci tentang program kerjanya melalui media internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan-iklan politik di Indonesia masih belum bergerak dari iklan yang bersifat propaganda satu arah. Memang beberapa iklan TV dari partai-partai berkantong tebal tampak digarap secara fotografis digarap dengan apik. Namun tetap saja tidak memiliki penjelasan mengenai program yang dapat menimbulkan kepercayaan publik. Ada seorang prunawirawan yang pernah dipanggil pengadilan terkait dengan pelanggaran HAM, tiba-tiba tampil dengan tema kampanye menghapus kemiskinan. Secara implisit, penanda demikian menyiratkan suatu makna lain, yaitu kemungkinan adanya penurunan mutu kehidupan demokrasi, demi janji penghapusan kemiskinan. Ada mantan Presiden yang masih bersemangat ingin tampil kembali menjadi Presiden – walaupun saat menjabat tak banyak melakukan perbaikan. Ada pendatang baru yang menggembar-gemborkan “Hidup adalah Perbuatan” walaupun tak jelas perbuatan apa yang telah dilakukan dirinya. Dalam semiotika inilah yang disebut sebagai penanda tanpa petanda, kata tanpa makna, visual tanpa makna. Kampanye dari pendatang baru ini, Soetrisno Bachir (SB), memang dipuji dalam tulisan Wicaksono Adi : Gambar yang Terbelengu Kata (Kompas, Sabtu 27 September 2008). Menurutnya iklan-iklan SB lebih berhasil menciptakan citra baru dan segar dari tokoh yang sebelunya tak dikenal luas. Namun Wicaksono Adi nampaknya lupa bahwa citra yang diciptakan iklan-iklan politik itu harus berpijak di bumi. Dengan kata lain, simbol dan rangkaian tanda yang digunakan harus sesuai dengan kenyataan – Penanda (signifier) harus memiliki petanda (signified) yang tepat. Pertanyaan dari publik pembaca iklan SB adalah, perbuatan bermakna (dapat dinikmati publik luas) seperti apa yang pernah dilakukan oleh SB? Setidaknya Amien Rais, sebagai pemimpin dan tokoh reformasi serta seniornya di PAN, jauh lebih pantas mengusung kalimat “Hidup adalah Perbuatan”.

Partai-partai politik di atas bukannya tidak menggunakan jasa profesional. Begitu banyak biro iklan dan production house besar maupun kecil berebut kue Pemilu tersebut. Namun kelemahan nampaknya bukan pada saat produksi tetapi pada konsep berpolitik dari partai-partai tersebut. Ketidakjelasan program kampanye menyebabkan partai partai mudah terjebak pada slogan-slogan kosong yang berakhir menjadi sampah media. Sampah-sampah ini sesungguhnya bukan monopoli propaganda partai politik . Namun juga propaganda perusahaan swasta yang telah menjamur ke seluruh pojok kota. Sebagai contohnya adalah berbagai iklan rokok, khususnya iklan-iklan billboard dan spanduk rokok yang menyasar target audience menengah bawah dan target audience perokok pemula dan remaja. Sudah saatnya Pemerintah-Pemerintah Daerah lebih mempertimbangkan kepentingan publik daripada sekedar menghitung pendapatan daerah yang didapat dari pajak billboard dan iklan.

2 responses to “Media Kampanye Partai: Pendidikan atau Sampah?

  1. kayaknya sih lebih deket ke ‘sampah’. Selain bentuknya, residunya, juga isinya… sampah.

  2. iklan politik di media apapun itu harusnya mempunyai dua tujuan utama (merujuk pada ucapan garin Nugroho di buku Iklan dan Politik) yaitu adanya pendidikan politik untuk masyarakat dan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.
    Sayangnya iklan parpol maupun caleg hanya menawarkan imajinasi yang terkungkung dalam kenarsisan para caleg yang hanya memampang foto diri mereka tanpa ada penjelasan tentang siapa mereka dan keuntungan apa yang diperoleh konstituennya ketika memilih mereka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s