BANJIR LUMPUR BANJIR JANJI

 

BANJIR LUMPUR BANJIR JANJI

Gugatan Masyarakat dalam Kasus Lapindo

 

Editor: Aloysius Soni BL de Rosari

Desain Sampul: AN. Rahmawanta

Ilustrasi sampul: Jitet Koestana

Epilog: Emha Ainun Nadjib

 

Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007

462 halaman

 

Lumpur dan Masalah Hukum

Lumpur panas Lapindo menyembur pertama kali di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada hari Senin 29 Mei 2006 sekitar pukul 06.00. Titik semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas. Dalam sebuah tulisannya (dimuat di Kompas Rabu 6 September 2006) Eep Saefulloh Fatah menyatakan bahwa:mengutip peneliti dari Universitas Airlangga, Dr. Suparto Wijoyo, yang menyebut Lapindo Brantas telah melakukan pelanggaran atas selusin undang-undang perindustrian, konserasi, lingkungan hidup, jalan, lalu lintas, minyak dan gas, penataan ruang, pertambangan, agraria, kesehatan, sumber daya air, bahkan terorisme. Pada tulisan lain, Fredrik J. Pinakunary menyatakan bahwa penggunaan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) tidaklah tepat. Sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak yang telah menjadi korban lumpur. Menurut Pinakunary sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya membutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertangungjawaban pidana darinya: “Kongkretnya tidak perlu dibuktikan apakah Lapindo memiliki unsur sengaja atau alpa, tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya menyebabkan luapan lumpur yang merusak lingkungan sudah cukup untuk memidanakan perseroan tersebut” (hal.219). Dalam kasus ini, hakim berfungsi sebagai ‘living interpretator’ yang dapat menangkap semangat keadilan masyarakat. Pinakunary mengutip Thohari dalam tulisannya di Kompas beberapa waktu sebelumnya, menyatakan bahwa bukan sekedar law enforcement yang penting, namun justice enforcement (hal. 220).

 

Lumpur dan Pemerintahan yang Lemah

Pada awal-awal terjadinya bencana pemerintah bersikap sangat lamban. Tidak ada koordinasi pengendalian bencana yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Saefulloh Fatah menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah lumpur ini terlihat pemerintah sangat lemah, dan tidak mampu menanganinya dengan baik. “Selama hampir dua tahun bekerja, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Muhammad Jusuf Kalla (JK) berusaha sebagai pemerintah yang baik dan benar, tetapi gagal membuktikan mereka kuat.” (hal. 191). Menurut Saefulloh Fatah kasus lumpur ini selain melibatkan persilangan aneka kepentingan, juga mengidap pertumbukan kepentingan internal pemerintahan. Artinya, kepentingan untuk mengambil langkah secara layak, tegas, cepat dan menyeluruh berhadapan dengan kepentingan menyelamatkan diri dari kemungkinan dimintai tanggung jawab secara politik dan hukum. Bagaimanapun, dalam masalah ini kelompok Bakrie seharusnya bertanggung jawab secara finansial dalam skala amat besar. Namun banyak pihak yang meragukan Menko Kesra akan punya ketegasan dan kekuatan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Sungguh celaka jika keyakinan, ketegasan, dan keberanian Presiden dan Wakil Presiden pun diragukan (hal. 192).

Pada akhirnya tanggal 24 Juni 2007 SBY menerima utusan korban lumpur di Cikeas Bogor. Para korban menjelaskan macetnya pembayaran ganti rugi sesuai keputusan Pemerintah. Mendapati bahwa peraturan Presiden tidak dijalani dengan benar, akhirnya SBY memutuskan berkantor selama tiga hari di Sidoarjo. Tentu saja sikap Presiden ini harus diapresiasi sebagai sebuah kekuatan tekad Presiden untuk membela korban. Emha Ainun Najib menyatakan bahwa pada saat dia menulis epilog tersebut pada tanggal 18 September 2008, jumlah korban yang dibayar uang muka 20 persen sesuai dengan Perpres No. 14 sebanyak 9.463 berita acara luasan tanah dan bangunan. Artinya lebih dari 94 persen dari jumlah keluarga korban telah mendapat bayaran uang muka 20 persen – tidak jauh berbeda dari deadline Perpres yang disepakati. Adapun sisanya 80 persen dari jumlah yang harus dibayarkan Lapindo harus lunas paling lambat bulan Mei 2008. Saat ini setelah lebih dari 2 tahun bencana terjadi, dan setelah tepat setahun buku ini diterbitkan, kita berharap urusan pembayaran uang ganti rugi telah selesai tuntas.

 

Penutup: Akses Publik sebagai Kontrol

Namun sayangnya berdasarkan data dari situs resmi korban lapindo, Ketua Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM lumpur Lapindo, Syafrudin Ngulma Simeulue mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan berarti setelah penandatanganan surat kesepakatan korban Lapindo dengan pemerintah 29 Agustus lalu. Bahkan sebagaimana berita Jakarta Post yang dikutip situs tersebut, hingga saat Idul Fitri baru lalu, pengungsi korban lapindo masih belum mendapat kejelasan kapan sisa ganti rugi 80 persen akan dibayarkan. Salah seorang pengungsi, Muhayatin (38) yang diwawancara menyatakan bahwa memang dia telah menerima 20 persen uang muka sebesar 42 juta rupiah 2 tahun yang lalu. Namun uang itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu menurut Kepala Humas BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Ahmad Zulkarnain, pembayaran sisa 80 persen akan dituntaskan paling lambat hingga 2010 nanti. Dari gambaran perkembangan terakhir korban Lapindo diatas, terlihat bahwa skema pembayaran 20:80 persen yang ditetapkan pemerintah jelas tidak menguntungkan para korban Lumpur Lapindo untuk menata kehidupan mereka kembali.

Demikian pula dengan upaya penanggulangan luberan lumpur pun belum dapat dituntaskan. Membuang lumpur ke laut melalui sungai Porong atau dengan membuat saluran pipa pembuangan, memiliki berbagai masalah yang harus dituntaskan. Beberapa waktu yang lalu warga desa-desa yang dilalui sungai Porong menolak buangan lumpur yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan beresiko menyebabkan banjir ketika musim hujan.

Buku ini adalah sebuah kumpulan liputan, tulisan atau opini, dan Tajuk Rencana yang dimuat di harian Kompas antara tahun 2006 dan 2007 mengenai Lumpur Lapindo dan upaya-upaya penanggulangannya. Buku ini cukup lengkap dengan data-data hasil penulisan wartawan Kompas maupun pengamat. Membaca kembali buku ini setelah setahun penerbitannya, seakan mengajak kita untuk melakukan proses check and recheck atas penuntasan masalah bencana lumpur ini. Sayangnya pemerintah tidak menciptakan sistem dimana publik luas dapat memiliki akses untuk memantau tiap saat upaya penuntasan masalah bencana. Pemantauan oleh publik dapat menjamin dan melindungi korban agar diperlakukan dengan adil. Hal ini menjadi penting mengingat dalam sistem kapitalisme media mutakhir, korporasi besar lebih mudah mengendalikan opini publik. Seringkali kepentingan korporasi besar lebih mudah disuarakan oleh media massa, dibandingkan kepentingan rakyat kecil.

Penerbitan buku mengenai bencana lumpur dapat menjadi salah satu sarana pemantauan sistem penanggulangan bencana. Memang sistem pemantauan akan jauh lebih efektif dan efisien menggunakan media website. Namun bagaimanapun penerbitan buku ini tetap sangat bermanfaat. Buku ini juga dilengkapi grafis yang sangat menarik walaupun tampil hitam-putih, tidak sebagaimana aslinya di surat kabar. Karikatur karya Jitet Koestana yang digunakan pada sampul muka buku ini sangat menarik. Namun sampul muka buku ini dapat diolah lebih mendalam lagi agar dapat merepresentasikan betapa besarnya permasalahan bencana lumpur Lapindo ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s