Bencana Lumpur Lapindo Belum Usai

Kisah Bencana Lumpur Lapindo, adalah sebuah tragedi di negeri ini yang menunjukkan bagaimana sebuah konspirasi tingkat tinggi mampu meminggirkan hak hidup ribuan warga negara di sebuah negeri yang berlandaskan Pancasila. Apabila dilihat dari sudut pandang desain grafis, maka tampaklah betapa sebuah korporasi dengan kekuatan modal yang sangat besar mampu merekayasa persepsi publik, sehingga seakan-akan segala masalah yang terjadi di sebuah daerah yang jauh dari ibukota, telah terselesaikan dengan baik. Bahkan dalam sebuah kunjungan kerja Menteri Hatta Rajasa mengungkapkan rasa puas bahwa perumahan yang dibangun untuk para korban Lumpur sangatlah memadai. Ketika kunjungan kerja itu tampil dalam bentuk sebuah foto, tanpa berita investigatif lebih lanjut mengenai permasalahan ganti rugi, maka berita itu jadi menyesatkan. Namun berkat jaringan media internet maka berbagai data yang disampaikan dari lokasi bencana akibat human error itu, sedikit banyak dapat mengimbangi public relations dari PT Lapindo Brantas. Terdapat sebuah website resmi http://korbanlapindo.net yang dikelola para korban lumpur Lapindo. Pada situs blogspot, terdapat pula sebuah blog http://korbanlapindo.blogspot.com (lihat link Jurnal Grafisosial pada sidebar). Selain itu juga terdapat dua buah kelompok kepedulian (cause) terhadap korban lapindo di jaringan Facebook: “Stop Lapindo Mud hell” beranggotakan 109 orang, dan “13.000 Korban Korporatokrasi PT. Lapindo Berantas” dengan anggota 50 orang. Pada halaman depan dari cause 13.000 Korban Korporatokrasi PT. Lapindo Berantas tersebut tertulis:
               

  1. Uang publik Rp.1,025 triliun di APBNP 2008 tidak boleh dikeluarkan untuk kelalaian PT Lapindo Brantas
  2. PT Lapindo Brantas/Aburizal Bakrie mesti bertanggungjawab sepenuhnya atas korban di Sidoarjo
  3. Aburizal Bakrie mesti mundur dari kabinet agar setiap keputusan pemerintah tidak ada bias kepentingan pribadi Aburizal Bakrie

Memang aktivitas media tandingan milik publik ini belum mampu menyaingi gaung yang dipropagandakan oleh jajaran public relations Lapindo Brantas. Namun fenomena perlawanan melalui media alternatif ini – untuk sementara – adalah sebuah alternatif terbaik. Namun tentu saja publikasi melalui jaringan internet membutuhkan  nilai kebaruan (up-date berita atau data visual maupun verbal) harus dilakukan secara kontinyu. Apabila nilai kebaruan telah terpenuhi maka sosialisasi situs-situs itu secara aktif kepada berbagai kelompok diskusi dalam dunia maya menjadi syarat berikutnya. 

Kelebihan atau kekuatan media dunia maya ini memang selain berbiaya rendah, juga dapat disebarkan secara terfokus pada audience. Namun penyebaran akan menjadi lebih efektif apabila melibatkan peran aktif dari pada audience tersebut. Yaitu penyebaran informasi dengan sistem sel, dimana setiap anggota cause dalam Facebook akan berusaha menyebarkan informasi terkini yang baru di upload di situs-situs Korban Lumpur tersebut, kepada rekan-rekan mereka lainnya. Sifat aktivisme publik inilah yang tidak dimiliki oleh public relations dari Lapindo Brantas Inc.

Jejaring sosial dunia maya seperti Facebook, Friendster, dan sebagainya sebagai kekuatan baru media informasi memang sedang naik daun. Jejaring sosial dunia maya ini semakin dilirik sejak Barrack Obama secara sukses memanfaatkan media digital ini – sehinga dia dapat mengalahkan Hillary Clinton untuk menjadi kandidat calon Presiden AS mewakili partai Demokrat. Cerita sukses calon presiden Obama ini kemudian mulai ditiru oleh beberapa tokoh politik di Indonesia yang siap mencalonkan diri sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2009. Tercatat sejumlah nama seperti Fadjroel Rachman, Rizal Malarangeng, dan Wiranto telah memiliki akun Facebook. Namun perlu dipertanyakan secara kritis sejauh mana penggunaan Facebook untuk kampanye Pemilu di Indonesia dapat seefektif kampanye Presiden AS, mengingat populasi penduduk pemilih di Indonesia lebih besar di tingkat SES menengah-bawah di pedesaan yang relatif kurang akrab dengan media internet. Namun untuk kasus Lumpur Lapindo, jejaring sosial dunia maya tidak mustahil dapat efektif, mengingat yang dibutuhkan dalam membela kasus Lumpur Lapindo adalah kepedulian dari kelas menengah yang dapat mempengaruhi mdia massa dan pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Belum usainya bencana lumpur akibat ulah manusia ini diperberat lagi oleh masalah baru yang muncul dalam upaya penanggulangan luberan lumpur (dengan cara membuang ke laut melalui sungai). Penduduk desa yang dilalui aliran lumpur resah karena luberan lumpur akibatkan air sungai merendam sawah mereka. Akhirnya pembuangan lumpur dihentikan atas desakan penduduk. Masalahnya lagi, penghentian pembuangan ini menimbiulkan ancaman jebolnya tanggul penahan lumpur. Belum lagi masalah gas lumpur yang beracun sehingga mengakibatkan 2 orang warga desa Jatirejo dan 2 orang warga desa Siring meninggal dunia, sementara belasan warga lainnya dirawat di rumah sakit akibat ISPA.

Hingga kini pemerintah belum juga mampu bersikap tegas terhadap PT Lapindo sebagai penyebab bencana ini. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui beberapa lembaga dan pejabat masih percaya bahwa Lumpur diakibatkan oleh gempa bumi. Bahkan penemuan terkini dari profesor Davies, ahli geologi Inggris, pun belum mampu menggoyahkan pemerintah.  Akibat anggapan luberan lumpur adalah bencana alam, maka biaya penanggulangan bencana lumpur ini pun dibebankan pada APBN. Tampaknya bencana lumpur akan meluber pada bencana tercekiknya anggaran pembangunan, yang tentu akan berdampak pada rakyat banyak. Tidak heran apabila Ali Azhar Akbar memberi nama buku karangannya – yang mengulas tentang bencana ini secara komprehensif – “Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo (Yogyakarta, Galangpress, 2007).

Buku setebal 250 halaman ini mengulas mulai dari sejarah Keluarga Bakrie, dimana Achmad Bakrie membangun korporasi besar dibawah Kelompok Usaha Bakrie yang kini Chairmannya adalah Aburizal Bakrie, sang putra Achmad Bakrie. Setelah kemelut keuangan Bakrie pada tahun 1999, maka keluarga Bakrie pada Oktober 2001 mendirikan imperium bisnis yang bergerak dalam industri hulu minyak dan gas bumi, PT Energi Mega Persada Tbk (hal. 60). Salah satu anak perusahaan dari PT EMP ini adalah Lapindo Brantas Inc. Salah satu data penting yang dimuat dalam buku ini adalah kenyataan adanya dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada tanggal 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8500 kaki. PT Medco Energy sebagai pemegang 32 persen saham Lapindo memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (casing). Namun hingga kedalaman 9.297 kaki prosedur baku pengeboran diabaikan (hal.76). Inilah awal dari bencana, yang menurut Akbar, didasarkan pada motivasi pengiritan biaya pengeboran. Pada bab akhir (Bab 6 – Merancang Ulang Masa Depan), Akbar mengajukan berbagai opsi penyelesaian hukum yang kongkrit, mulai dari Upaya Hukum Administratif, Upaya Hukum Perdata, hingga Upaya Hukum Pidana. Penutup dari buku ini adalah sepuluh rekomendasi langkah yang harus diambil pemerintah, misalnya: Kepolisian negara harus berani membongkar jaringan KKN yang diduga keras melibatkan para petinggi negara, pemerintah SBY-JK harus segera menonaktifkan Aburizal Bakrie dari Kabinet Indonesia Bersatu, Seluruh biaya dan resiko menjadi beban PT Lapindo Brantas. Rekomendasi terakhir adalah menyangkut wewenang DPR sebagai benteng terakhir pengesahan APBN, jangan sampai menyetujui adanya upaya pengalihan biaya dan resiko dari korporasi swasta pada seluruh rakyat Indonesia. Namun pertanyaannya, adakah para wakil rakyat kita masih layak dipercaya, adakah wakil rakyat kita yang kini duduk di DPR masih memikirkan nasib rakyat?

 

 

 

Update Lumpur Lapindo 20 Agustus 2008

Oleh : Paring Waluyo

(tulisan ini diambil dari website http://www.satudunia.net, lihat juga: http://korbanlapindo.net).


Korban Lumpur Lapindo yang ditetapkan oleh Presiden ke dalam peta area terdampak sejak tanggal 22 Maret 2007 saat ini sebagian besar menunggu komitmen sisa pembayaran 80 persen. Jumlah mereka kurang lebih 14.000 ribu kepala keluarga. Namun diantara 14. 000 kepala keluarga itu ada yang belum menerima uang muka 20 persen. Dengan perincian sebanyak 113 kepala keluarga dari Desa Renokenongo (minus pengungsi di Pasar Baru Porong) belum menerima uang muka 20 persen, ada pemilik 190 aset yang ada di Desa Kedung Bendo juga belum menerima uang muka 20 persen.

Di Perumtas ada 45 kepala keluarga juga belum menerima uang muka 20 persen. Dan puluhan lainnya dari Desa Siring, Gempolsari, Ketapang, juga belum menerima uang muka 20 persen. Bagi mereka yang menutut pembayaran uang muka 20 persen belum memiliki sistem organisasi rakyat yang memadai. Sehingga pola pengurusannya menggunakan jalur para makelar.

Sementara yang telah mendapatkan uang muka 20 persen mengorganisir diri ke dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Namun pada bulan Mei 2008 para petinggi GKLL membuat nota kesepahaman sendiri dengan PT Minarak Lapindo Jaya. Kesepahaman itu adalah mengubah skema pembayaran 80 persen dari bentuk tunai (cash) ke bentuk cash and resettlement.

Ini dilakukan oleh petinggi GKLL dengan latar belakang, PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan bahwa tanah warga yang tidak bersertifikat tidak bisa di akte jual belikan. Alasannya, bertentangan Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran dan pencatatan tanah.

Akibatnya, sebagian anggota GKLL memisahkan diri membentuk Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No 14 tahun 2007). Warga yang tergabung dalam Geppres menuntut pembayaran uang muka 80 persen dalam bentuk tunai, dan menolak skema cash and resettlement.

Adapun dasar hukum yang dipegang oleh mereka adalah risalah kesepakatan bersama antara Menteri Sosial (selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah BPLS), Kepala BPLS, Ketua DPRD Sidoarjo, Badan Pertanahan Nasional, PT Minarak Lapindo Jaya, dan perwakilan warga dari empat desa (Kedung Bendo, Siring, Jatirejo, dan Renokenongo) yang menyatakan bahwa warga yang memiliki bukti kepemilikan tanahnya berupa letter c, pethok d, dan sk googol tetap dapat di akte jual belikan. Nota kesepakatan ini dibuat tanggal 2 Mei 2007. Lalu pada tanggal 24 Mei 2008, Badan Pertanahan Nasional membuat pedoman kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dalam hal penyelesaian mekansime pelepasan tanah warga kepada negara dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada PT Lapindo Brantas.

Didalamnya diatur mekanisme akte jual beli, termasuk mekanisme proses akte jual beli terhadap tanah warga yang bukti kepemilikannya letter c, pethok d dan sk googol.

Walaupun telah ada dua aturan diatas, BPLS tetap saja belum melakukan penegakkan hukum. Sehingga warga yang sekarang menuggu sisa pembayaran 80 persen untuk mendapatkan pembayaran secara tunai baik terhadap tanah dan rumahnya masih terkatung katung. Padahal pada Bulan Agustus ini banyak sekali warga yang habis masa kontrak rumahnya. Sehingga menimbulkan kerentanan kehidupan warga berikut keluarganya.

Sementara bagi kelompok korban Lumpur lainnya yang berasal dari Desa Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring, pada Bulan Juli 2008 lalu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan peta area terdampak luapan Lumpur Lapindo. Aturan ini tertuang dalam Perpres No 48 tahun 2008.

Berbeda dengan keberadaan Perpres No. 14 tahun 2007 yang telah diperbaharui itu, tiga desa ini mekanisme pembelian tanah dan rumah warga menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

Namun, aturan ini juga menimbulkan masalah baru. Sebab dalam kawasan peta terdampak, wilayah besuki bagian timur tidak masuk ke dalam peta area terdampak. Padahal kawasan itu hanya dipisahkan oleh bekas jalan tol Gempol- Surabaya. Selain itu, muncul masalah lain. Walau pembayarannya secara bertahap (dibayarkan dua kali) dimana 20 persen sebagai uang muka, dan sisanya 80 persen. Namun mekanisme jual beli asset warga oleh pemerintah belum memiliki patokan harga. Warga menghendaki patokan harganya sesuai dengan peta yang dibuat oleh pemerintah pada tanggal 22 Maret 2007, yang dibayar oleh PT Lapindo Brantas. Patokan harganya adalah untuk tanah sawah di hargai 120. 000 per meter persegi, tanah kering 1.000.000 juta per meter persegi, dan bangunan 1.500.000 per meter persegi.

Masalah ketiga yang muncul dari aturan ini adalah, sisa pembayaran 80 persen dari wilayah ini dikaitkan dengan pembayaran 80 persen warga desa yang dibayar oleh PT Lapind Brantas. Padahal antara warga desa (Kedung Bendo, Jatirejo, Siring, Renokenongo, Gempolsari, Ketapang, Risen) yang masuk dalam peta area 22 Maret 2007 dibayar oleh PT Lapindo Brantas, sedangkan warga Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring dibayar oleh APBN.

Jadi sangat tidak logis jika Perpres No 48 tahun 2008 menyatakan bahwa sisa pembayaran 80 persen desa Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring akan dibayarkan setelah pembayaran 80 persen yang dilakukan oleh PT Minarak lapindo Jaya lunas semuanya.

Padahal kita ketahui bersama bahwa sisa pembayaran 80 persen yang dilakukan oleh pihak Lapindo menimbulkan masalah yang begitu rumit sebagaimana yang terlihat dalam paparan diatas. Jangankan 80 persen. 20 persen saja hamper seribu berkas asset warga belum mendapatkan uang muka 20 persen (termasuk yang ada dalam pengungsi Pasar Baru Porong).

Wilayah lain yang menghadapi problem dampak Lumpur lapindo adalah Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, Gedang, Mindi, Glagah Arum, Plumbon, Gempolsari, Ketapang agian barat, dan Pamotan. Sebagian besar wilayah desa desa diatas mengalami kerusakan angat parah, terutama Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, dan Mindi.

Di ketiga desa itu muncul buble-buble gas yang mencapai 94 titik. Semburan gas ini disertai dengan air, lumpur, dan bau gas yang sangat menyengat. Semburan ini sangat rawan terbakar.

Sumber mata ait telah rusak, tanah mengalami penurunan ke bawah. Sehingga dinding rumah rumah warga banyak yang retak, dan miring. Kesembilan desa diatas ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah luar peta area terdampak. Sehingga tidak ada bentuk penyelesaian dan tanggungjawab apapun yang diperbuat oleh pemerintah maupun warga.

Berulangkali aksi telah dilakukan oleh warga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Belasan kali surat telah di kirim ke BPLS, Bupati, Gubernur, Menteri, dan DPR. Namun hingga kini tidak ada solusi atas kerusakan diwilayah sembilan desa ini.

Paguyuban warga sembilan desa menuntut kepada pemerintah agar wilayahnya dimasukkan ke dalam peta area terdampak. Lalu mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan jaminan social dari pihak pemerintah. Dan tuntutan yang ketiga adalah melakukan jual beli asset warga dengan menggunakan mekanisme Perpres No 14 tahun 2007, termasuk harga harganya.

Hingga kini, tak ada respon apapun dari pihak pemerintah atas tuntutan ini. Padahal telah ada 2 orang warga Desa Jatirejo bagian barat yang telah meninggal akibat kandungan gas di pernafasannya. Demikian juga 2 orang warga Siring bagian barat mengalami nasib yang sama.

Belasan lainnya juga di rawat dirumah sakit akibat gas di saluran ISPA-nya. Atas kejadian ini, Gubenur Jawa Timur hanya membuat surat rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS. Surat itu berisi; pemberian uang kontrak rumah, uang jatah hidup, biaya pindah rumah, dan rumah dengan tipe sangat sederhana. Namun rekomendasi ini ditolak oleh warga. Warga meminta sebagaimana dalam tuntutan diatas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s