59X Aksi Diam Kamisan

kamis2-304.jpg 

Pernyataan Sikap Korban Terhadap Pengembalian Empat Berkas Kasus Pelanggaran HAM oleh Jaksa Agung 

Kepada YTH

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono                                                                             

Di tempat 

Dengan hormat, 

Hari ini, kami para korban pelanggaran HAM telah berdiri diam selama lima puluh sembilan (59) kali di depan Istana. Kembali kami dipertontonkan drama kemanusiaan yang amat telanjang oleh tindakan Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas Wamena – Wasior, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), Kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa.

kamis1-304.jpg

Tindakan Jaksa Agung menunjukan paradoksal sikap penguasa terhadap penegakan HAM. Sebelumnya Presiden memberikan dukungan politiknya dan menyatakan akan memberikan dukungan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Rabu, 26/3). Pun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan (21/2) yang menggugurkan kata-kata “dugaan” pada penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dan menyatakan pertimbangannya bahwa “…..DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik…..”. (Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 94-3-27). 

kamis3-304.jpg

Berkas-berkas yang diberikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung menurut kami telah sesuai prosedur hukum yang ada, dimana Komnas HAM berwenang menemukan fakta peristiwa melalui proses penyelidikan Pro Justicia, untuk kemudian Jaksa Agung menyempurnakan temuan Komnas HAM berupa penyidikan untuk menemukan titik terang kejahatan dan tersangkanya. Sedangkan tentang telah digelarnya pengadilan untuk TSS, bagi kami pengadilan tersebut jauh dari keadilan, sebab pengadilan yang digelar bersifat internal dan tidak membawa pelaku-pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan, dan ini berbeda dengan kerangka dan konteks pengadilan HAM ad hoc. 

kamis4-304.jpg

Kami para korban yang telah menanti sepuluh tahun lamanya, merasa amat prihatin dengan tindakan Jaksa Agung yang lebih mencerminkan kepentingan para pelaku, ketimbang nurani para korban yang telah direnggut hak-hak manusiawinya untuk perubahan di negeri ini. Kondisi ini bagi kami mencerminkan tentang birokrasi pemerintah yang masih dikuasai para pelaku, dan belum beranjak jauh menuju cita-cita reformasi sepuluh tahun yang lalu. Anak kami, suami kami, isteri kami, adik kami, saudara-saudara kami, dibunuh dan dihilangkan atas nama kepentingan politik penguasa, maka pertanggungjawaban penguasa terhadap kasus-kasus yang menimpa kami adalah keharusan. Marilah kita melihat ke dasar yang lebih dalam, bukan sekedar berujar dan berkata atas nama legalitas formal yang selalu mudah dipermainkan kata-kata! 

Jakarta, 3 April 2008 

Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban pelanggaran HAM (JSKK). 

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung 

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara R.I.

2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s