Lumpur Lapindo Langgar HAM

jangan-percayajpeg.jpg

 

Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo yang beranggotakan antara lain …Badrus Zaman, Usman Hamid, dan Syafi’ Alielha, memberikan keterangan pers tentang perkembangan kasus lumpur Lapindo di Kantor Kontras, Jakarta. Selasa (26/2)Mereka mengkritisi Laporan Tim Pengawas dan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR yang sulit diterima akal sehat (Kompas, Rabu 27 Februari 2008).   Sebelumnya Tim Pengawas DPR yang menyatakan bahwa semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo di atas merupakan sebuah peristiwa (bencana) alam, bukan kesalahan manusia. Hal itu menurut Tamam Achda, Wakil Ketua Tim Pengawas merujuk pada pendapat para ahli (Koran Tempo, Selasa 19 Februari 2008). Hasil kerja TPPLS ini bahkan juga ditandatangani oleh anggota yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya menolak kesimpulan itu. Sebagaimana kita ketahui daerah Sidoarjo khususnya, Jawa Timur pada umumnya merupakan ‘daerah surplus’ pendukung PKB. Masih menurut Koran Tempo, banyak pihak seperti Komnas HAM dan Walhi sangat menentang kesimpulan hasil kerja tim TPPLS DPR tersebut. Sebagian ahli menyatakan bahwa semburan lumpur bukan kesalahan Lapindo Brantas namun akibat gempa bumi. Sebagian ahli lainnya menyatakan bahwa gempa yang bersumber di sekitar Yogya dan sampai di Porong dengan kekuatan sekitar 2.2 SR tidak cukup menyebabkan semburan tersebut. Menurut dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada bulan Mei 2006 bencana itu adalah akibat kesalahan teknis saat pengeboran (Firdaus Cahyadi, Koran Tempo 19 Februari 2008). Seharusnya, menurut Editorial Koran Tempo 19 Februari, Anggota DPR jelas tak memiliki dasar hukum, kompetensi teknis, dan kewenangan menentukan bahwa Lumpur Lapindo adalah bencana alam.  Kesimpangsiuran kasus ini bertambah parah oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang menetapkan daerah-daerah mana yang harus mendapat ganti rugi dari Lapindo Brantas. Masalahnya PP No. 14 tersebut tidak mempertimbangkan kemungkinan meluasnya daerah terkena dampak. Akibatnya Lapindo Brantas bersikap masa bodoh terhadap tuntutan ganti rugi dari warga yang desanya tidak disebutkan dalam PP itu – walaupun nyata tergenang lumpur. Yang jelas akibat kelalaian para penambang Lapindo Brantas tersebut tercatat lebih dari 30.000 jiwa terpaksa mengungsi meninggalkan rumah, kampung halaman dan mata pencahariannya, hingga waktu yang belum ditentukan. M. Ridha Saleh, dalam tulisannya di Koran Tempo 21 Februari 2008 mengaitkan bencana lumpur Lapindo ini dengan wacana ecocide dan culture genocide. Secara keseluruhan, para wakil rakyat serta Parpol tidak tanggap, aparat penegak hukum maju-mundur, bahkan pemerintahan SBY tampak tak memiliki sikap tegas untuk melindungi hak asasi manusia dari rakyatnya. kalau sudah demikian kepada siapa puluhan ribu jiwa korban lumpur Lapindo harus meminta perlindungan? (a.a.s)CATATAN: Hak Cipta dari desain pamflet “Jangan Percaya” di atas adalah milik publik. Silakan gunakan desain tersebut untuk kepentingan publik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s