Category Archives: Korban Lumpur Lapindo

Antara Bencana dan Politik

Korban Lapindo yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) berdoa bersama di depan Monas, 19 Maret lalu

Korban Lapindo yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) berdoa bersama di depan Monas, 19 Maret lalu

Bencana waduk Situ Gintung yang terjadi Jum’at subuh, 27 Maret yang lalu sungguh memilukan. Menurut harian Kompas, total korban jiwa hingga Minggu siang ini telah mencapai lebih dari 97 orang. Presiden dan Wakil Presiden datang menjenguk. Bantuan dari pemerintah dan warga berdatangan. Hal ini merupakan setitik keindahan diantara duka cita kita, bahwa masih terdapat kepedulian diantara sesama kita.

Keluarga yang terkatung-katung

Keluarga yang terkatung-katung

Namun diantara keprihatinan itu, partai partai politik pun menggelar kampanye. mereka mencampuradukkan antara upaya membantu korban bencana dan berkampanye. Hal ini diungkapkan oleh Rahman Seblat, salah seorang kawan relawan yang bekerja di lokasi Situ Gintung. Rahman yang selama ini aktif menjadi relawan di lokasi lumpur Lapindo merasa kesal dengan pemandangan tersebut. Rahman menulis dalam Catatan pada Facebook miliknya:

“….beberapa meter dari tempat tersebut, berdiri posko parpol lain dengan aktifisnya yang berseragam atribut partai lengkap, mengatur lalu lintas yang padat merayap. Bergeser beberapa meter lagi, sebuah posko dari parpol lainnya membagi-bagi minuman ke pengguna jalan yang harus sabar terjebak macet. Dan, masih banyak parpol-parpol lainnya, berlomba-lomba berbuat baik dan menunjukkan simpatinya. dengan tak lupa memajang atribut parpolnya“.

Mereka hanyamenuntut apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Mereka hanyamenuntut apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sementara itu pemerintah tampak tak peduli dengan korban lumpur Lapindo yang nasibnya masih digantung oleh PT Lapindo Brantas, perusahaan milik keluarga Bakrie itu. Beberapa hari yang lalu sekitar 300an warga Lapindo yang berupaya mengadukan nasibnya di muka istana merdeka Jakarta terpaksa pulang kampung, karena kehabisan dana logistik. Bencana lumpur Lapindo memang merupakan “hutang” yang masih tersisa dari pemerintahan koalisi partai Demokrat dan Golkar. Penanganan ganti-rugi yang berganti menjadi jual-beli, penyelesaian hukum yang berlarut-larut, menunjukkan ketidakpekaan pemerintahan SBY-JK terhadap hak-hak rakyatnya. Tentu saja “blunder” di atas bukan masalah dua partai yang memerintah. Partai-partai lain pun tak ada yang peduli dengan kasus lumpur Lapindo. Lalu kepada siapa korban lapindo harus mengadukan nasib mereka?

geppres6

Dolorosa Sinaga dan Korban Lumpur Lapindo

photo004

Foto: Paul Kadarisman

Dolorosa Sinaga adalah pematung yang memiliki kepedulian sosial sangat tinggi. Karya-karya patungnya sangat ekspresif, mengingatkan  kita pada goresan kepedihan seniman Edward Munch, atau pegrafis Jerman dari periode perang dunia pertama, Kaethe Kolwitz. Goresan dan pahatan Dolorosa menggambarkan kepedihan, kekuatan , dan ketegaran. Namun dalam beberapa patung tampil pula ekspresi cinta dan kelembutan.

photo0052

Melalui berbagai pahatan patungnya dia memberitakan dan menyuarakan perjuangan dan keberanian seorang Widji Thukul (2002), atau Dalai Lama . Dolo juga merayakan keberanian perempuan yang berjuang mempertahankan haknya yang direnggut kaum lelaki. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam bencana semburan lumpur Lapindo pun tak luput mengusik hati Dolorosa, sehingga dia membuatkan patung yang menyuarakan penderitaan para korban. Hasilnya Patung berjudul “Monumen Lapindo Brantas” (2006), dan terakhir, “Semburan Lumpur itu tidak akan Berhenti” (2008).

Foto (karya Paul Kadarisman) diambil dari katalog pameran “Have you seen a sculpture from the body” – Dolorosa Sinaga Sculpture Exhibition. Galeri Nasional Indonesia 15 Oktober – 1 November 2008.

Menolong Bos Yes, Menolong Rakyat No!

Firdaus Cahyadi/Pengamat lingkungan hidup, tinggal di Jakarta

“Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh. Tidak ada diskriminasi. Itu terlalu kecil bantuannya kalau hanya minta tolong diawasi jika dibanding yang lain,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti ditulis Koran Tempo, 15 November 2008. Pernyataan itu sekaligus sebuah pengakuan bahwa pemerintah benar-benar telah menolong PT Bumi Resources, salah satu bagian Grup Bakrie, dari kebangkrutan.

Dalih nasionalisme pun dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membenarkan tindakan tersebut. Logika yang dipakai adalah Grup Bakrie merupakan perusahaan nasional, maka wajar dibantu, apalagi korporasi tersebut juga merupakan pembayar pajak di negeri ini. Mungkin Wakil Presiden lupa bahwa bukan kali ini saja pemerintah ?menolong? Grup Bakrie. Saat Lapindo, yang merupakan bagian dari Grup Bakrie, mengalami konflik dengan penduduk lokal Sidoarjo akibat semburan lumpur panas, pemerintah juga dengan sigap menolongnya.

Di saat ribuan warga Sidoarjo terusir dari tempat tinggalnya dan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk akibat semburan lumpur Lapindo, pemerintah dengan cepat mereduksi persoalan ganti rugi yang harus ditanggung oleh Lapindo menjadi sekadar jual-beli aset fisik korban. Akibatnya, kerugian warga yang berupa meningkatnya biaya kesehatan akibat semburan lumpur Lapindo tidak masuk hitungan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan semburan lumpur panas itu telah berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan.

Akhir Agustus lalu, beberapa korban lumpur Lapindo mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, yang juga Dewan Pengarah dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dengan disaksikan oleh anggota Komnas HAM dan beberapa wartawan, korban Lapindo mengeluhkan buruknya kondisi lingkungan hidup dan kesehatan setelah semburan lumpur panas muncul di Sidoarjo. Polusi udara dan sulitnya air bersih adalah bagian yang dikeluhkan warga pada saat itu. Menurut penuturan korban Lapindo, beberapa warga, bahkan anak balita, pun telah menjadi korban buruknya kondisi lingkungan hidup di kawasan Porong, Sidoarjo.

Pada saat itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga korban Lapindo atas buruknya kondisi lingkungan hidup, di antaranya dengan memberikan air bersih. Namun, hingga tulisan ini dibuat, janji itu belum terwujud. Bahkan, dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, mengatakan hasil mediasi tersebut di lapangan adalah nol besar alias tidak dilaksanakan.

Bayangkan, setelah Lapindo dibebaskan dari mengganti rugi dampak buruk lumpur panas bagi lingkungan hidup dan kesehatan, pemerintah pun enggan melaksanakan hasil mediasi dengan korban Lapindo untuk menyediakan air bersih bagi korban Lapindo.

Bukan itu saja kenikmatan yang diperoleh salah satu bagian Grup Bakrie tersebut. Sebelumnya, pemerintah juga, tanpa merasa bersalah, mengambil miliaran rupiah uang rakyat yang ada di APBN untuk ikut merehabilitasi infrastruktur dan kerugian publik lainnya di luar peta dampak yang seharusnya tak menjadi kewajiban pemerintah. Kucuran uang rakyat itu 100 persen gratis karena tidak ada kewajiban bagi Lapindo untuk menggantinya di kemudian hari.

Bahkan, jika dirunut ke belakang, pertolongan pemerintah kepada Lapindo itu telah ada jauh sebelum muncul semburan lumpur. Bagaimana tidak, Peraturan Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 sebenarnya dengan jelas menyatakan bahwa kawasan Porong, khususnya wilayah Siring, Renokenongo, dan Tanggulangin, adalah wilayah permukiman dan budidaya pertanian. Namun, dengan berbagai argumentasi yang seakan-akan ilmiah dan masuk akal, RTRW Kabupaten Sidoarjo itu pun dilanggar. Izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan di kawasan padat penduduk pun dikeluarkan. Akibatnya, bukan gas yang keluar, melainkan justru semburan lumpur panas yang muncul. Di saat semburan lumpur semakin besar dan dampak lingkungan semakin luas, dengan tanpa merasa bersalah pemerintah kembali menggelar karpet merah bagi Lapindo.

Dari uraian di atas, dengan jelas terlihat perbedaan perlakuan yang dilakukan pemerintah terhadap Grup Bakrie di satu sisi dan terhadap rakyat jelata di sisi lainnya. Begitu mudahnya tangan pemerintah diulurkan untuk menolong Grup Bakrie, namun begitu sulitnya tangan yang sama terulur untuk menolong rakyatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal korban Lapindo seharusnya lebih pantas mendapat pertolongan daripada sebuah korporasi yang telah bergelimang kekayaan. Kini korban Lapindo masih hidup di pengungsian dan rumah-rumah kontrakan, sementara pemilik korporasi yang ditolong pemerintah itu tetap tinggal dengan nyaman di rumah mewah dengan segala fasilitasnya.

Kebijakan pemerintah yang telah menolong Grup Bakrie untuk kesekian kalinya ini tak lebih merupakan ketidakadilan yang dipertontonkan kepada 200 juta lebih rakyat Indonesia secara telanjang. Sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan di negeri ini, tentu kita harus bersikap atas hal itu. Pada Pemilu 2009, pejabat yang menjadi aktor ketidakadilan tersebut sudah saatnya tidak diberi kesempatan lagi memimpin negeri ini.

Bakrie dalam Sampul Muka Majalah Tempo

tempo

Aburizal Bakrie mengajukan somasi terhadap majalah Tempo terkait liputan majalah berita itu dalam edisi 17-23 November 2008 terhadap bisnis keluarga Bakrie, khususnya dalam hal saham PT Bumi Resources dan masalah Lumpur Lapindo. Pemberitaan Tempo menyebutkan bahwa Aburizal Bakrie adalah penyumbang besar bagi pasangan SBY – JK dalam kampanye Pemilihan Presiden yang lalu, sehingga pemerintah kini selalu membela kepentingan Bakrie. JK memang mengakui bahwa Aburizal Bakrie memang memberikan sumbangan saat Kampanye Pemilu 2004 – sesuai batasan undang-undang Pemilu. Bakrie juga mempermasalahkan sampul muka majalah Tempo yang bergambar dirinya. Menurut Koran Tempo Rabu 19 November 2008, ilustrasi tersebut tidak bermaksud menjelekkan karakter Bakrie. Angka 666 yang tertera pada gambar wajah itu – yang dipermasalahkan Bakrie – juga tidak dimaksud agar terkait dengan konotasi dan mitos satanik.

Bila kita perhatikan sampul muka Tempo itu, menurut diskusi internal di Jurnal Grafisosial, angka 666 hanya menjadi bagian dari upaya membuat efek gelap-terang semata. Bentuk lengkungan dari angka 666 juga sesuai untuk mengisi bagian pelipis wajah Bakrie tersebut. Bahkan bila tidak ada pemberitaan tentang somasi Bakrie itu, pembaca sulit atau tidak akan melihat adanya angka 666 di sampul muka Tempo. Apa yang ditampilkan pada sampul muka majalah Tempo itu , adalah sebuah wajah Bakrie yang “meleleh” menggambarkan fenomena harga saham PT Bumi Resources yang terus terjun bebas. Proses meleleh itu menyebabkan angka-angka berjatuhan.  Sementara pada tangan Bakrie terlihat lelehan, yang kemungkinan dimaksud sebagai lelehan lumpur Lapindo. Kita semua tahu, bahwa bagaimanapun Bakrie memang terkait dengan permasalahan  lumpur Lapindo. Secara umum gaya simbolik dan hiperbol dalam bahasa visual adalah hal yang biasa – sebagai suatu teknik estetik untuk menarik perhaitan. Bahkan pada masa Soeharto majalah DR menampilkan wajah Soeharto sebagai raja dalam kartu “King”. Mungkin karena dianggap “hanya” sebagai sebuah gaya bahasa visual dalam desain grafis, maka kasus sampul DR tak jadi dibawa ke meja hijau.

majalah-dr1

Sayangnya sebagai pejabat tinggi negara, Bakrie tidak menghargai keberadaan UU Pers dan Dewan Pers sebagai perangkat penting negara Demokrasi moderen. Walhasil pengacara Bakrie langsung membawa kasus ini ke Polisi dengan menggunakan hukum Pidana untuk pencemaran nama baik dan fitnah. Berbeda dengan seorang Presiden SBY yang pernah mendapat pemberitaan negatif. Tindakan terpuji SBY adalah membawa kasusnya ke Dewan Pers untuk diselesaikan sesuai UU Pokok Pers – hal mana menunjukkan: bahkan SBY sebagai presiden pun menghargai Pers sebagai pilar keempat dari Demokrasi.

Manusia Lumpur

korban-lumpur 

Hari kedua Warga Korban Lumpur di Jakarta, mereka menggelar aksi teatrikal bermandikan lumpur di jalan. Keesokan harinya media massa ibukota langsung memuat foto-fotonya. Hari pertama warga ‘long march’ dari istana Merdeka ke Bunderan HI tak ada berita di surat kabar. Hal ini menjelaskan bahwa media aksi turun  ke jalan, harus di “kemas” kreatif. Namun harus diakui efek pesan dari ‘media’ aksi massa yang diliput media,  jauh lebih ampuh dibanding media desain grafis. Sebaliknya media desain grafis dapat memperkuat keampuhan aksi massa.

koban-lumpur2

BANJIR LUMPUR BANJIR JANJI

 

BANJIR LUMPUR BANJIR JANJI

Gugatan Masyarakat dalam Kasus Lapindo

 

Editor: Aloysius Soni BL de Rosari

Desain Sampul: AN. Rahmawanta

Ilustrasi sampul: Jitet Koestana

Epilog: Emha Ainun Nadjib

 

Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007

462 halaman

 

Lumpur dan Masalah Hukum

Lumpur panas Lapindo menyembur pertama kali di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada hari Senin 29 Mei 2006 sekitar pukul 06.00. Titik semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas. Dalam sebuah tulisannya (dimuat di Kompas Rabu 6 September 2006) Eep Saefulloh Fatah menyatakan bahwa:mengutip peneliti dari Universitas Airlangga, Dr. Suparto Wijoyo, yang menyebut Lapindo Brantas telah melakukan pelanggaran atas selusin undang-undang perindustrian, konserasi, lingkungan hidup, jalan, lalu lintas, minyak dan gas, penataan ruang, pertambangan, agraria, kesehatan, sumber daya air, bahkan terorisme. Pada tulisan lain, Fredrik J. Pinakunary menyatakan bahwa penggunaan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) tidaklah tepat. Sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak yang telah menjadi korban lumpur. Menurut Pinakunary sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya membutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertangungjawaban pidana darinya: “Kongkretnya tidak perlu dibuktikan apakah Lapindo memiliki unsur sengaja atau alpa, tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya menyebabkan luapan lumpur yang merusak lingkungan sudah cukup untuk memidanakan perseroan tersebut” (hal.219). Dalam kasus ini, hakim berfungsi sebagai ‘living interpretator’ yang dapat menangkap semangat keadilan masyarakat. Pinakunary mengutip Thohari dalam tulisannya di Kompas beberapa waktu sebelumnya, menyatakan bahwa bukan sekedar law enforcement yang penting, namun justice enforcement (hal. 220).

 

Lumpur dan Pemerintahan yang Lemah

Pada awal-awal terjadinya bencana pemerintah bersikap sangat lamban. Tidak ada koordinasi pengendalian bencana yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Saefulloh Fatah menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah lumpur ini terlihat pemerintah sangat lemah, dan tidak mampu menanganinya dengan baik. “Selama hampir dua tahun bekerja, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Muhammad Jusuf Kalla (JK) berusaha sebagai pemerintah yang baik dan benar, tetapi gagal membuktikan mereka kuat.” (hal. 191). Menurut Saefulloh Fatah kasus lumpur ini selain melibatkan persilangan aneka kepentingan, juga mengidap pertumbukan kepentingan internal pemerintahan. Artinya, kepentingan untuk mengambil langkah secara layak, tegas, cepat dan menyeluruh berhadapan dengan kepentingan menyelamatkan diri dari kemungkinan dimintai tanggung jawab secara politik dan hukum. Bagaimanapun, dalam masalah ini kelompok Bakrie seharusnya bertanggung jawab secara finansial dalam skala amat besar. Namun banyak pihak yang meragukan Menko Kesra akan punya ketegasan dan kekuatan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Sungguh celaka jika keyakinan, ketegasan, dan keberanian Presiden dan Wakil Presiden pun diragukan (hal. 192).

Pada akhirnya tanggal 24 Juni 2007 SBY menerima utusan korban lumpur di Cikeas Bogor. Para korban menjelaskan macetnya pembayaran ganti rugi sesuai keputusan Pemerintah. Mendapati bahwa peraturan Presiden tidak dijalani dengan benar, akhirnya SBY memutuskan berkantor selama tiga hari di Sidoarjo. Tentu saja sikap Presiden ini harus diapresiasi sebagai sebuah kekuatan tekad Presiden untuk membela korban. Emha Ainun Najib menyatakan bahwa pada saat dia menulis epilog tersebut pada tanggal 18 September 2008, jumlah korban yang dibayar uang muka 20 persen sesuai dengan Perpres No. 14 sebanyak 9.463 berita acara luasan tanah dan bangunan. Artinya lebih dari 94 persen dari jumlah keluarga korban telah mendapat bayaran uang muka 20 persen – tidak jauh berbeda dari deadline Perpres yang disepakati. Adapun sisanya 80 persen dari jumlah yang harus dibayarkan Lapindo harus lunas paling lambat bulan Mei 2008. Saat ini setelah lebih dari 2 tahun bencana terjadi, dan setelah tepat setahun buku ini diterbitkan, kita berharap urusan pembayaran uang ganti rugi telah selesai tuntas.

 

Penutup: Akses Publik sebagai Kontrol

Namun sayangnya berdasarkan data dari situs resmi korban lapindo, Ketua Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM lumpur Lapindo, Syafrudin Ngulma Simeulue mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan berarti setelah penandatanganan surat kesepakatan korban Lapindo dengan pemerintah 29 Agustus lalu. Bahkan sebagaimana berita Jakarta Post yang dikutip situs tersebut, hingga saat Idul Fitri baru lalu, pengungsi korban lapindo masih belum mendapat kejelasan kapan sisa ganti rugi 80 persen akan dibayarkan. Salah seorang pengungsi, Muhayatin (38) yang diwawancara menyatakan bahwa memang dia telah menerima 20 persen uang muka sebesar 42 juta rupiah 2 tahun yang lalu. Namun uang itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu menurut Kepala Humas BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Ahmad Zulkarnain, pembayaran sisa 80 persen akan dituntaskan paling lambat hingga 2010 nanti. Dari gambaran perkembangan terakhir korban Lapindo diatas, terlihat bahwa skema pembayaran 20:80 persen yang ditetapkan pemerintah jelas tidak menguntungkan para korban Lumpur Lapindo untuk menata kehidupan mereka kembali.

Demikian pula dengan upaya penanggulangan luberan lumpur pun belum dapat dituntaskan. Membuang lumpur ke laut melalui sungai Porong atau dengan membuat saluran pipa pembuangan, memiliki berbagai masalah yang harus dituntaskan. Beberapa waktu yang lalu warga desa-desa yang dilalui sungai Porong menolak buangan lumpur yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan beresiko menyebabkan banjir ketika musim hujan.

Buku ini adalah sebuah kumpulan liputan, tulisan atau opini, dan Tajuk Rencana yang dimuat di harian Kompas antara tahun 2006 dan 2007 mengenai Lumpur Lapindo dan upaya-upaya penanggulangannya. Buku ini cukup lengkap dengan data-data hasil penulisan wartawan Kompas maupun pengamat. Membaca kembali buku ini setelah setahun penerbitannya, seakan mengajak kita untuk melakukan proses check and recheck atas penuntasan masalah bencana lumpur ini. Sayangnya pemerintah tidak menciptakan sistem dimana publik luas dapat memiliki akses untuk memantau tiap saat upaya penuntasan masalah bencana. Pemantauan oleh publik dapat menjamin dan melindungi korban agar diperlakukan dengan adil. Hal ini menjadi penting mengingat dalam sistem kapitalisme media mutakhir, korporasi besar lebih mudah mengendalikan opini publik. Seringkali kepentingan korporasi besar lebih mudah disuarakan oleh media massa, dibandingkan kepentingan rakyat kecil.

Penerbitan buku mengenai bencana lumpur dapat menjadi salah satu sarana pemantauan sistem penanggulangan bencana. Memang sistem pemantauan akan jauh lebih efektif dan efisien menggunakan media website. Namun bagaimanapun penerbitan buku ini tetap sangat bermanfaat. Buku ini juga dilengkapi grafis yang sangat menarik walaupun tampil hitam-putih, tidak sebagaimana aslinya di surat kabar. Karikatur karya Jitet Koestana yang digunakan pada sampul muka buku ini sangat menarik. Namun sampul muka buku ini dapat diolah lebih mendalam lagi agar dapat merepresentasikan betapa besarnya permasalahan bencana lumpur Lapindo ini.

Bencana Lumpur Lapindo Belum Usai

Kisah Bencana Lumpur Lapindo, adalah sebuah tragedi di negeri ini yang menunjukkan bagaimana sebuah konspirasi tingkat tinggi mampu meminggirkan hak hidup ribuan warga negara di sebuah negeri yang berlandaskan Pancasila. Apabila dilihat dari sudut pandang desain grafis, maka tampaklah betapa sebuah korporasi dengan kekuatan modal yang sangat besar mampu merekayasa persepsi publik, sehingga seakan-akan segala masalah yang terjadi di sebuah daerah yang jauh dari ibukota, telah terselesaikan dengan baik. Bahkan dalam sebuah kunjungan kerja Menteri Hatta Rajasa mengungkapkan rasa puas bahwa perumahan yang dibangun untuk para korban Lumpur sangatlah memadai. Ketika kunjungan kerja itu tampil dalam bentuk sebuah foto, tanpa berita investigatif lebih lanjut mengenai permasalahan ganti rugi, maka berita itu jadi menyesatkan. Namun berkat jaringan media internet maka berbagai data yang disampaikan dari lokasi bencana akibat human error itu, sedikit banyak dapat mengimbangi public relations dari PT Lapindo Brantas. Terdapat sebuah website resmi http://korbanlapindo.net yang dikelola para korban lumpur Lapindo. Pada situs blogspot, terdapat pula sebuah blog http://korbanlapindo.blogspot.com (lihat link Jurnal Grafisosial pada sidebar). Selain itu juga terdapat dua buah kelompok kepedulian (cause) terhadap korban lapindo di jaringan Facebook: “Stop Lapindo Mud hell” beranggotakan 109 orang, dan “13.000 Korban Korporatokrasi PT. Lapindo Berantas” dengan anggota 50 orang. Pada halaman depan dari cause 13.000 Korban Korporatokrasi PT. Lapindo Berantas tersebut tertulis:
               

  1. Uang publik Rp.1,025 triliun di APBNP 2008 tidak boleh dikeluarkan untuk kelalaian PT Lapindo Brantas
  2. PT Lapindo Brantas/Aburizal Bakrie mesti bertanggungjawab sepenuhnya atas korban di Sidoarjo
  3. Aburizal Bakrie mesti mundur dari kabinet agar setiap keputusan pemerintah tidak ada bias kepentingan pribadi Aburizal Bakrie

Memang aktivitas media tandingan milik publik ini belum mampu menyaingi gaung yang dipropagandakan oleh jajaran public relations Lapindo Brantas. Namun fenomena perlawanan melalui media alternatif ini – untuk sementara – adalah sebuah alternatif terbaik. Namun tentu saja publikasi melalui jaringan internet membutuhkan  nilai kebaruan (up-date berita atau data visual maupun verbal) harus dilakukan secara kontinyu. Apabila nilai kebaruan telah terpenuhi maka sosialisasi situs-situs itu secara aktif kepada berbagai kelompok diskusi dalam dunia maya menjadi syarat berikutnya. 

Kelebihan atau kekuatan media dunia maya ini memang selain berbiaya rendah, juga dapat disebarkan secara terfokus pada audience. Namun penyebaran akan menjadi lebih efektif apabila melibatkan peran aktif dari pada audience tersebut. Yaitu penyebaran informasi dengan sistem sel, dimana setiap anggota cause dalam Facebook akan berusaha menyebarkan informasi terkini yang baru di upload di situs-situs Korban Lumpur tersebut, kepada rekan-rekan mereka lainnya. Sifat aktivisme publik inilah yang tidak dimiliki oleh public relations dari Lapindo Brantas Inc.

Jejaring sosial dunia maya seperti Facebook, Friendster, dan sebagainya sebagai kekuatan baru media informasi memang sedang naik daun. Jejaring sosial dunia maya ini semakin dilirik sejak Barrack Obama secara sukses memanfaatkan media digital ini – sehinga dia dapat mengalahkan Hillary Clinton untuk menjadi kandidat calon Presiden AS mewakili partai Demokrat. Cerita sukses calon presiden Obama ini kemudian mulai ditiru oleh beberapa tokoh politik di Indonesia yang siap mencalonkan diri sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2009. Tercatat sejumlah nama seperti Fadjroel Rachman, Rizal Malarangeng, dan Wiranto telah memiliki akun Facebook. Namun perlu dipertanyakan secara kritis sejauh mana penggunaan Facebook untuk kampanye Pemilu di Indonesia dapat seefektif kampanye Presiden AS, mengingat populasi penduduk pemilih di Indonesia lebih besar di tingkat SES menengah-bawah di pedesaan yang relatif kurang akrab dengan media internet. Namun untuk kasus Lumpur Lapindo, jejaring sosial dunia maya tidak mustahil dapat efektif, mengingat yang dibutuhkan dalam membela kasus Lumpur Lapindo adalah kepedulian dari kelas menengah yang dapat mempengaruhi mdia massa dan pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Belum usainya bencana lumpur akibat ulah manusia ini diperberat lagi oleh masalah baru yang muncul dalam upaya penanggulangan luberan lumpur (dengan cara membuang ke laut melalui sungai). Penduduk desa yang dilalui aliran lumpur resah karena luberan lumpur akibatkan air sungai merendam sawah mereka. Akhirnya pembuangan lumpur dihentikan atas desakan penduduk. Masalahnya lagi, penghentian pembuangan ini menimbiulkan ancaman jebolnya tanggul penahan lumpur. Belum lagi masalah gas lumpur yang beracun sehingga mengakibatkan 2 orang warga desa Jatirejo dan 2 orang warga desa Siring meninggal dunia, sementara belasan warga lainnya dirawat di rumah sakit akibat ISPA.

Hingga kini pemerintah belum juga mampu bersikap tegas terhadap PT Lapindo sebagai penyebab bencana ini. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui beberapa lembaga dan pejabat masih percaya bahwa Lumpur diakibatkan oleh gempa bumi. Bahkan penemuan terkini dari profesor Davies, ahli geologi Inggris, pun belum mampu menggoyahkan pemerintah.  Akibat anggapan luberan lumpur adalah bencana alam, maka biaya penanggulangan bencana lumpur ini pun dibebankan pada APBN. Tampaknya bencana lumpur akan meluber pada bencana tercekiknya anggaran pembangunan, yang tentu akan berdampak pada rakyat banyak. Tidak heran apabila Ali Azhar Akbar memberi nama buku karangannya – yang mengulas tentang bencana ini secara komprehensif – “Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo (Yogyakarta, Galangpress, 2007).

Buku setebal 250 halaman ini mengulas mulai dari sejarah Keluarga Bakrie, dimana Achmad Bakrie membangun korporasi besar dibawah Kelompok Usaha Bakrie yang kini Chairmannya adalah Aburizal Bakrie, sang putra Achmad Bakrie. Setelah kemelut keuangan Bakrie pada tahun 1999, maka keluarga Bakrie pada Oktober 2001 mendirikan imperium bisnis yang bergerak dalam industri hulu minyak dan gas bumi, PT Energi Mega Persada Tbk (hal. 60). Salah satu anak perusahaan dari PT EMP ini adalah Lapindo Brantas Inc. Salah satu data penting yang dimuat dalam buku ini adalah kenyataan adanya dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada tanggal 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8500 kaki. PT Medco Energy sebagai pemegang 32 persen saham Lapindo memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (casing). Namun hingga kedalaman 9.297 kaki prosedur baku pengeboran diabaikan (hal.76). Inilah awal dari bencana, yang menurut Akbar, didasarkan pada motivasi pengiritan biaya pengeboran. Pada bab akhir (Bab 6 – Merancang Ulang Masa Depan), Akbar mengajukan berbagai opsi penyelesaian hukum yang kongkrit, mulai dari Upaya Hukum Administratif, Upaya Hukum Perdata, hingga Upaya Hukum Pidana. Penutup dari buku ini adalah sepuluh rekomendasi langkah yang harus diambil pemerintah, misalnya: Kepolisian negara harus berani membongkar jaringan KKN yang diduga keras melibatkan para petinggi negara, pemerintah SBY-JK harus segera menonaktifkan Aburizal Bakrie dari Kabinet Indonesia Bersatu, Seluruh biaya dan resiko menjadi beban PT Lapindo Brantas. Rekomendasi terakhir adalah menyangkut wewenang DPR sebagai benteng terakhir pengesahan APBN, jangan sampai menyetujui adanya upaya pengalihan biaya dan resiko dari korporasi swasta pada seluruh rakyat Indonesia. Namun pertanyaannya, adakah para wakil rakyat kita masih layak dipercaya, adakah wakil rakyat kita yang kini duduk di DPR masih memikirkan nasib rakyat?

 

 

 

Update Lumpur Lapindo 20 Agustus 2008

Oleh : Paring Waluyo

(tulisan ini diambil dari website http://www.satudunia.net, lihat juga: http://korbanlapindo.net).


Korban Lumpur Lapindo yang ditetapkan oleh Presiden ke dalam peta area terdampak sejak tanggal 22 Maret 2007 saat ini sebagian besar menunggu komitmen sisa pembayaran 80 persen. Jumlah mereka kurang lebih 14.000 ribu kepala keluarga. Namun diantara 14. 000 kepala keluarga itu ada yang belum menerima uang muka 20 persen. Dengan perincian sebanyak 113 kepala keluarga dari Desa Renokenongo (minus pengungsi di Pasar Baru Porong) belum menerima uang muka 20 persen, ada pemilik 190 aset yang ada di Desa Kedung Bendo juga belum menerima uang muka 20 persen.

Di Perumtas ada 45 kepala keluarga juga belum menerima uang muka 20 persen. Dan puluhan lainnya dari Desa Siring, Gempolsari, Ketapang, juga belum menerima uang muka 20 persen. Bagi mereka yang menutut pembayaran uang muka 20 persen belum memiliki sistem organisasi rakyat yang memadai. Sehingga pola pengurusannya menggunakan jalur para makelar.

Sementara yang telah mendapatkan uang muka 20 persen mengorganisir diri ke dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Namun pada bulan Mei 2008 para petinggi GKLL membuat nota kesepahaman sendiri dengan PT Minarak Lapindo Jaya. Kesepahaman itu adalah mengubah skema pembayaran 80 persen dari bentuk tunai (cash) ke bentuk cash and resettlement.

Ini dilakukan oleh petinggi GKLL dengan latar belakang, PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan bahwa tanah warga yang tidak bersertifikat tidak bisa di akte jual belikan. Alasannya, bertentangan Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran dan pencatatan tanah.

Akibatnya, sebagian anggota GKLL memisahkan diri membentuk Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No 14 tahun 2007). Warga yang tergabung dalam Geppres menuntut pembayaran uang muka 80 persen dalam bentuk tunai, dan menolak skema cash and resettlement.

Adapun dasar hukum yang dipegang oleh mereka adalah risalah kesepakatan bersama antara Menteri Sosial (selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah BPLS), Kepala BPLS, Ketua DPRD Sidoarjo, Badan Pertanahan Nasional, PT Minarak Lapindo Jaya, dan perwakilan warga dari empat desa (Kedung Bendo, Siring, Jatirejo, dan Renokenongo) yang menyatakan bahwa warga yang memiliki bukti kepemilikan tanahnya berupa letter c, pethok d, dan sk googol tetap dapat di akte jual belikan. Nota kesepakatan ini dibuat tanggal 2 Mei 2007. Lalu pada tanggal 24 Mei 2008, Badan Pertanahan Nasional membuat pedoman kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dalam hal penyelesaian mekansime pelepasan tanah warga kepada negara dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada PT Lapindo Brantas.

Didalamnya diatur mekanisme akte jual beli, termasuk mekanisme proses akte jual beli terhadap tanah warga yang bukti kepemilikannya letter c, pethok d dan sk googol.

Walaupun telah ada dua aturan diatas, BPLS tetap saja belum melakukan penegakkan hukum. Sehingga warga yang sekarang menuggu sisa pembayaran 80 persen untuk mendapatkan pembayaran secara tunai baik terhadap tanah dan rumahnya masih terkatung katung. Padahal pada Bulan Agustus ini banyak sekali warga yang habis masa kontrak rumahnya. Sehingga menimbulkan kerentanan kehidupan warga berikut keluarganya.

Sementara bagi kelompok korban Lumpur lainnya yang berasal dari Desa Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring, pada Bulan Juli 2008 lalu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan peta area terdampak luapan Lumpur Lapindo. Aturan ini tertuang dalam Perpres No 48 tahun 2008.

Berbeda dengan keberadaan Perpres No. 14 tahun 2007 yang telah diperbaharui itu, tiga desa ini mekanisme pembelian tanah dan rumah warga menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

Namun, aturan ini juga menimbulkan masalah baru. Sebab dalam kawasan peta terdampak, wilayah besuki bagian timur tidak masuk ke dalam peta area terdampak. Padahal kawasan itu hanya dipisahkan oleh bekas jalan tol Gempol- Surabaya. Selain itu, muncul masalah lain. Walau pembayarannya secara bertahap (dibayarkan dua kali) dimana 20 persen sebagai uang muka, dan sisanya 80 persen. Namun mekanisme jual beli asset warga oleh pemerintah belum memiliki patokan harga. Warga menghendaki patokan harganya sesuai dengan peta yang dibuat oleh pemerintah pada tanggal 22 Maret 2007, yang dibayar oleh PT Lapindo Brantas. Patokan harganya adalah untuk tanah sawah di hargai 120. 000 per meter persegi, tanah kering 1.000.000 juta per meter persegi, dan bangunan 1.500.000 per meter persegi.

Masalah ketiga yang muncul dari aturan ini adalah, sisa pembayaran 80 persen dari wilayah ini dikaitkan dengan pembayaran 80 persen warga desa yang dibayar oleh PT Lapind Brantas. Padahal antara warga desa (Kedung Bendo, Jatirejo, Siring, Renokenongo, Gempolsari, Ketapang, Risen) yang masuk dalam peta area 22 Maret 2007 dibayar oleh PT Lapindo Brantas, sedangkan warga Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring dibayar oleh APBN.

Jadi sangat tidak logis jika Perpres No 48 tahun 2008 menyatakan bahwa sisa pembayaran 80 persen desa Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring akan dibayarkan setelah pembayaran 80 persen yang dilakukan oleh PT Minarak lapindo Jaya lunas semuanya.

Padahal kita ketahui bersama bahwa sisa pembayaran 80 persen yang dilakukan oleh pihak Lapindo menimbulkan masalah yang begitu rumit sebagaimana yang terlihat dalam paparan diatas. Jangankan 80 persen. 20 persen saja hamper seribu berkas asset warga belum mendapatkan uang muka 20 persen (termasuk yang ada dalam pengungsi Pasar Baru Porong).

Wilayah lain yang menghadapi problem dampak Lumpur lapindo adalah Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, Gedang, Mindi, Glagah Arum, Plumbon, Gempolsari, Ketapang agian barat, dan Pamotan. Sebagian besar wilayah desa desa diatas mengalami kerusakan angat parah, terutama Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, dan Mindi.

Di ketiga desa itu muncul buble-buble gas yang mencapai 94 titik. Semburan gas ini disertai dengan air, lumpur, dan bau gas yang sangat menyengat. Semburan ini sangat rawan terbakar.

Sumber mata ait telah rusak, tanah mengalami penurunan ke bawah. Sehingga dinding rumah rumah warga banyak yang retak, dan miring. Kesembilan desa diatas ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah luar peta area terdampak. Sehingga tidak ada bentuk penyelesaian dan tanggungjawab apapun yang diperbuat oleh pemerintah maupun warga.

Berulangkali aksi telah dilakukan oleh warga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Belasan kali surat telah di kirim ke BPLS, Bupati, Gubernur, Menteri, dan DPR. Namun hingga kini tidak ada solusi atas kerusakan diwilayah sembilan desa ini.

Paguyuban warga sembilan desa menuntut kepada pemerintah agar wilayahnya dimasukkan ke dalam peta area terdampak. Lalu mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan jaminan social dari pihak pemerintah. Dan tuntutan yang ketiga adalah melakukan jual beli asset warga dengan menggunakan mekanisme Perpres No 14 tahun 2007, termasuk harga harganya.

Hingga kini, tak ada respon apapun dari pihak pemerintah atas tuntutan ini. Padahal telah ada 2 orang warga Desa Jatirejo bagian barat yang telah meninggal akibat kandungan gas di pernafasannya. Demikian juga 2 orang warga Siring bagian barat mengalami nasib yang sama.

Belasan lainnya juga di rawat dirumah sakit akibat gas di saluran ISPA-nya. Atas kejadian ini, Gubenur Jawa Timur hanya membuat surat rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS. Surat itu berisi; pemberian uang kontrak rumah, uang jatah hidup, biaya pindah rumah, dan rumah dengan tipe sangat sederhana. Namun rekomendasi ini ditolak oleh warga. Warga meminta sebagaimana dalam tuntutan diatas.