Branding Partai di Situ Gintung

Posko partai Golkar

Branding adalah sebuah hal sangat penting dalam strategi pemasaran perusahaan perusahaan komersial dewasa ini. Branding bukan hanya merancang logo (atau corporate identity) dan mengaplikasikannya dimanapun. Branding adalah bagaimana sebuah perusahaan menjiwai, menjalankan, dan menghidupi “baju” dan peran, serta visi-misi yang diakui oleh perusahaan atau lembaga itu. Partai politik kini melakukan proses branding yang sangat intensif. Hal ini dilakukan dalam konteks kompetisi yang sangat ketat diantara partai-partai lain.

Posko PDI-P

Bahkan dalam konteks bencana alam di Situ Gintung pun partai-partai melakukan proses branding, melalui program bantuan kemanusiaan sambil memasang bendera-bendera partai. Tentu saja bantuan-bantuan – dari siapapun – akan sangat dibutuhkan dan perlu disyukuri. Namun ketika para sukarelawan non-partai, bekerja banting-tulang siang dan malam membantu para korban, maka banyak orang bertanya-tanya akan niat baik dan ketulusan partai-partai itu. Dalam konteks demikian maka proses branding partai dapat menjadi bumerang yang akan merusak citra partai itu sendiri. Partai dapat dianggap tidak peka, dan membuat orang bertanya: kok tega-teganya, kampanye ditengah-tengah bencana dan penderitaan orang?

Posko PKS

Posko Partai Demokrat

Posko PAN

Posko Partai Bulan Bintang

Mencintai Tugu (bazaar) Proklamasi

Tugu Proklamasi, dengan patung Soekarno-Hatta tampak berdiri megah. Sayang disekelilingnya tampak kotor tak terawat. Saat penulis berkunjung pada hari Minggu 29 Maret 2009, tampak digunakan untuk lahan bazaar yang berjualan tanaman hias, dan lain-lain, serta playground berbayar bagaikan pasar malam. Di satu sisi hal ini patut disyukuri, karena dengan demikian tugu proklamasi menjadi hidup dan dikunjungi warga, tua dan muda. Namun pertanyaannya apakah hanya dengan cara demikian saja kita dapat ‘menghidupkan” suasana Tugu Proklamasi? Kita sebagai bangsa yang mudah lupa memang perlu berupaya mencari cara untuk terus menghayati perjuangan para pendiri Republik Indonesia.

Antara Bencana dan Politik

Korban Lapindo yang tergabung dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) berdoa bersama di depan Monas, 19 Maret lalu

Bencana waduk Situ Gintung yang terjadi Jum’at subuh, 27 Maret yang lalu sungguh memilukan. Menurut harian Kompas, total korban jiwa hingga Minggu siang ini telah mencapai lebih dari 97 orang. Presiden dan Wakil Presiden datang menjenguk. Bantuan dari pemerintah dan warga berdatangan. Hal ini merupakan setitik keindahan diantara duka cita kita, bahwa masih terdapat kepedulian diantara sesama kita.

Keluarga yang terkatung-katung

Namun diantara keprihatinan itu, partai partai politik pun menggelar kampanye. mereka mencampuradukkan antara upaya membantu korban bencana dan berkampanye. Hal ini diungkapkan oleh Rahman Seblat, salah seorang kawan relawan yang bekerja di lokasi Situ Gintung. Rahman yang selama ini aktif menjadi relawan di lokasi lumpur Lapindo merasa kesal dengan pemandangan tersebut. Rahman menulis dalam Catatan pada Facebook miliknya:

“….beberapa meter dari tempat tersebut, berdiri posko parpol lain dengan aktifisnya yang berseragam atribut partai lengkap, mengatur lalu lintas yang padat merayap. Bergeser beberapa meter lagi, sebuah posko dari parpol lainnya membagi-bagi minuman ke pengguna jalan yang harus sabar terjebak macet. Dan, masih banyak parpol-parpol lainnya, berlomba-lomba berbuat baik dan menunjukkan simpatinya. dengan tak lupa memajang atribut parpolnya“.

Mereka hanyamenuntut apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sementara itu pemerintah tampak tak peduli dengan korban lumpur Lapindo yang nasibnya masih digantung oleh PT Lapindo Brantas, perusahaan milik keluarga Bakrie itu. Beberapa hari yang lalu sekitar 300an warga Lapindo yang berupaya mengadukan nasibnya di muka istana merdeka Jakarta terpaksa pulang kampung, karena kehabisan dana logistik. Bencana lumpur Lapindo memang merupakan “hutang” yang masih tersisa dari pemerintahan koalisi partai Demokrat dan Golkar. Penanganan ganti-rugi yang berganti menjadi jual-beli, penyelesaian hukum yang berlarut-larut, menunjukkan ketidakpekaan pemerintahan SBY-JK terhadap hak-hak rakyatnya. Tentu saja “blunder” di atas bukan masalah dua partai yang memerintah. Partai-partai lain pun tak ada yang peduli dengan kasus lumpur Lapindo. Lalu kepada siapa korban lapindo harus mengadukan nasib mereka?