Beberapa waktu yang lalu di berbagai media, seperti harian Harian Kompas, atau Tempo Interaktif, dan sebagainya, tersiar kabar bahwa Eros Djarot, sutradara dan ketua umum Partai Nasionalis Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sedang membuat sebuah film dengan setting G30S. Namun hal yang memprihatinkan adalah bahwa film ini terhambat oleh ulah sekelompok warga yang tidak menyetujui pembuatan film itu. Sementara itu pihak Kepolisian RI dan Pemerintah Daerah setempat tidak dapat bertindak tegas terhadap aksi sepihak sekelompok warga terhadap warga lainnya. Fenomena ini menyiratkan dua hal: masih kuatnya kekhawatiran sebagian warga (dan juga pemerintah) terhadap berbagai hal yang membuka kasus PKI. Kedua, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dikaitkan dengan fokus perhatian Jurnal Grafisosial, maka fenomena pertama tersebut membuktikan bahwa mesin propaganda Orde Baru masih terus bekerja mereproduksi secara terus menerus ketakutan dan fobia terhadap PKI. Mesin propaganda ini bekerja pertama kalinya pada tahun 1965, ketika kontrol terhadap informasi diberlakukan sehingga rakyat Indonesia hanya disuguhi satu versi peristiwa G30S, yaitu versi Soeharto dan Angkatan Darat. Kasus film Lastri ini sesungguhnya merupakan bukti paling aktual akan kerja mesin propaganda itu.
Untuk melawan upaya menghentikan pembuatan film. dan bahkan memojokkan pembuatnya, maka partai PNBKI memasang spanduk panjang (kurang-lebih 20 meter) di muka kantor PNBKI jalan Penjernihan I, Pejompongan, Jakarta Pusat. Bunyi spanduk itu adalah: “Eros Djarot Bukan Komunis”. Kalimat yang ditulis dengan huruf besar itu berbunyi langsung dan jelas, melawan isu bahwa Eros Djarot adalah Komunis. Walaupun cukup informatif, namun sayangnya desainnya kaku dan tidak bersifat persuasif. Spanduk lainnya menyatakan bahwa “Tuduhan terhadap Eros Djarot adalah upaya memecah belah bangsa”.
Fobia terhadap komunisme memang masih menghinggapi sebagian rakyat Indonesia. Padahal kini keterlibatan, keterkaitan, serta peran PKI dan Soeharto, dalam peristiwa G30S terus dipertanyakan dalam berbagai publikasi kritis. Tampak sudah saatnya pemerintah segera meluruskan problem politik dan sejarah. Salah satu hal paling penting untuk dilakukan pemerintah SBY adalah dengan membentuk tim investigasi untuk penyusunan buku putih tentang G30S PKI versi SBY. Hanya dengan memahami sejarah secara seksama, menyenangkan atau tidak, maka Bangsa Indonesia dapat melangkah maju, tanpa terbebani sejarah dan tanpa melupakan sejarah.
5 responses so far ↓
Hilmar Farid // December 9, 2008 at 11:33 pm
Melawan propaganda hitam dengan mereproduksi propagandanya. Secara tersirat spanduk “Eros Djarot bukan komunis” mengatakan, “kalau memang komunis, ya larang saja.” Strategi media yang menyedihkan!
Firman // December 10, 2008 at 11:22 am
Rupanya masyarakat dipedesaan masih trauma dgn peristiwa komunis 40 thn yg lalu, dan disatu sisi pihak pembuat film mestinya sosialisasi dulu agar masyarakat dilokasi pembuatan tahu persis apa materi film tsb kalau tetap ngga mau ngerti yah tunda aja dulu daripada bikin resah yg ujung2nya bisa ditungangi yg sengaja mau bikin onar atau minta DUIT kali………kayak ngga tahu jaman sekarang jaman susah akibat krisis global yg sdh sampe di negara kita
rahadian p. paramita // December 11, 2008 at 1:46 am
Hampir selama 30 tahun dicekoki dengan pesan bahwa Komunis itu tidak beragama, tidak beradab, suka membunuh sambil menyanyikan lagu genjer-genjer, memang berdamapak cukup dalam. Tidak mudah menghilangkan propaganda yang sudah melekat sampai ke tulang. Tapi setuju dengan Bung Hilmar Farid, melawan dengan cara mereproduksi maknanya, tidak tampak cerdas jadinya. Mekanisme defensif macam ini bukan komunikasi, tapi sekedar asal ‘counter’. Sayang memang, berkomunikasi yang baik belum jadi keterampilan hidup masyarakat kita.
grafisosial // December 12, 2008 at 7:52 am
Dilihat dari esensi permasalahan saya setuju dg bung Hilmar. Secara implisit/konotatif, spanduk PNBK itu memang tidak peduli pada hak hidup komunis.
Tapi dalam konteks riil politik, mengikuti cara pikir PNBK dan Eros, bisa jadi mereka mau mengcounter isu satu demi satu. Isu pertama adalah Eros bukan Komunis. Dalam riil politik saat ini harus diakui mesin propaganda orde baru masih terus bekerja di masyarakat. sehingga menjadi tidak taktis bila Eros dapat label komunis. Sebaliknya dengan posisi dia sebagai seorang nasionalis yang bukan komunis, dia akan lebih bebas memperjuangkan hak hidup para komunis.
HarWieb // March 29, 2009 at 5:24 pm
Eros mungkin bukan komunis. Siasat mengelaknya PNBK mengandaikan preferensi dan isi kepala mereka: komunsto phobia dan enggan atau abai menghargai/ menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
Andaikan seorang meyakini komunisme di negeri ini, boleh dan sahkah ia dibungkam, dikebiri hak-hak perdatanya, dibatasi hak-hak politik, ekonominya, dipenjara semena-mena, dibuang ke laut, dibunuh, dieksekusi sumir, dibantai…?
Tak ada bukti dan jaminan, siasat menjadi ‘nasionalis’ mampu membebaskan pikiran sendiri dari irasionalitas dan ketertundukan pada hegemoni OrBa.