Beberapa waktu yang lalu di berbagai media, seperti harian Harian Kompas, atau Tempo Interaktif, dan sebagainya, tersiar kabar bahwa Eros Djarot, sutradara dan ketua umum Partai Nasionalis Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sedang membuat sebuah film dengan setting G30S. Namun hal yang memprihatinkan adalah bahwa film ini terhambat oleh ulah sekelompok warga yang tidak menyetujui pembuatan film itu. Sementara itu pihak Kepolisian RI dan Pemerintah Daerah setempat tidak dapat bertindak tegas terhadap aksi sepihak sekelompok warga terhadap warga lainnya. Fenomena ini menyiratkan dua hal: masih kuatnya kekhawatiran sebagian warga (dan juga pemerintah) terhadap berbagai hal yang membuka kasus PKI. Kedua, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dikaitkan dengan fokus perhatian Jurnal Grafisosial, maka fenomena pertama tersebut membuktikan bahwa mesin propaganda Orde Baru masih terus bekerja mereproduksi secara terus menerus ketakutan dan fobia terhadap PKI. Mesin propaganda ini bekerja pertama kalinya pada tahun 1965, ketika kontrol terhadap informasi diberlakukan sehingga rakyat Indonesia hanya disuguhi satu versi peristiwa G30S, yaitu versi Soeharto dan Angkatan Darat. Kasus film Lastri ini sesungguhnya merupakan bukti paling aktual akan kerja mesin propaganda itu.
Untuk melawan upaya menghentikan pembuatan film. dan bahkan memojokkan pembuatnya, maka partai PNBKI memasang spanduk panjang (kurang-lebih 20 meter) di muka kantor PNBKI jalan Penjernihan I, Pejompongan, Jakarta Pusat. Bunyi spanduk itu adalah: “Eros Djarot Bukan Komunis”. Kalimat yang ditulis dengan huruf besar itu berbunyi langsung dan jelas, melawan isu bahwa Eros Djarot adalah Komunis. Walaupun cukup informatif, namun sayangnya desainnya kaku dan tidak bersifat persuasif. Spanduk lainnya menyatakan bahwa “Tuduhan terhadap Eros Djarot adalah upaya memecah belah bangsa”.
Fobia terhadap komunisme memang masih menghinggapi sebagian rakyat Indonesia. Padahal kini keterlibatan, keterkaitan, serta peran PKI dan Soeharto, dalam peristiwa G30S terus dipertanyakan dalam berbagai publikasi kritis. Tampak sudah saatnya pemerintah segera meluruskan problem politik dan sejarah. Salah satu hal paling penting untuk dilakukan pemerintah SBY adalah dengan membentuk tim investigasi untuk penyusunan buku putih tentang G30S PKI versi SBY. Hanya dengan memahami sejarah secara seksama, menyenangkan atau tidak, maka Bangsa Indonesia dapat melangkah maju, tanpa terbebani sejarah dan tanpa melupakan sejarah.
