Mengkritisi Iklan Partai Demokrat dan SBY

 

 

Partai Demokrat kini gencar beriklan. Baik di media cetak, khususnya surat kabar, maupun media elektronik – televisi dan radio. Iklannya di surat kabar Kompas, misalnya tampil sebagai sisipan di halaman terdepan. Cara tampil demikian cukup menarik perhatian, namun juga sekaligus merepotkan pembaca surat kabar. Isi iklan itu sendiri secara visual memfokuskan perhatian pembaca pada angka 31 sebagai nomor urut Partai. Berikutnya pandangan kita akan tertuju pada wajah Presiden Soesilo B. Yudhoyono dengan latar belakang bendera merah putih berkibar. Pada bagian bawah terpampang besar gambar logo Partai Demokrat yang berentuk bendera itu. Pada bagian paling atas, dengan latar belakang bendera merah putih, tertera “Empat Tahun Pemerintahan SBY 2004 – 2008. Kemudian pada bagian tengah tertera tulisan “Partai Demokrat terus Mendukung Presiden SBY Melanjutkan Pemerintahan Bersih yang Berjuang untuk Rakyat”. Pada bagian paling bawah tertera tagline “Berjuang untuk Rakyat.” Pada bagian belakang dari iklan ini terpampang testimoni dari 10 kader partai, baik yang terkenal maupun tidak, yang menyatakan berbagai pencapaian pemerintahan SBY selama empat tahun.

 

Interpretasi

Entah mengapa iklan partai Demokrat menggunakan latar belakang yang didominasi oleh foto langit berawan. Demikian pula, entah apa yang dipikirkan oleh penulis naskah iklan, dengan kata-kata sloganistik seperti “Berjuang Untuk Rakyat” yang berulang tiga kali dalam dua halaman iklan tersebut. Seringkali untuk menyampaikna sesuatu yang tidak nyata, atau sesuatu yang tidak diyakininya, seseorang merasa harus untuk mengucapkan atau menyatakannya berulang kali. Cobalah para juru kampanye Partai Demokrat menyatakan slogan “berjuang untuk rakyat” itu di hadapan ribuan warga korban lumpur Lapindo yang terpaksa mengungsi. Sementara SBY tidak sekalipun pernah menegur – apalagi memberhentikan sementara – Menko Kesra Aburizal Bakrie yang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan berbau conflict of interest, antara dirinya sebagai pejabat publik atau dirinya sebagai pemegang saham Lapindo Brantas Inc.

Dalam menafsir sebuah rangkaian tanda visual berbentuk iklan, akan muncul banyak makna. Makna pertama gambar langit berawan dapat menggambarkan bahwa bendera Indonesia akan berkibar tinggi dan jaya di langit. Namun makna lainnya adalah bahwa iklan ini menunjukkan sesuatu yang mengawang-awang dan tidak membumi. Atau bahkan SBY sebagai pemimpin adalah sosok yang eksklusif, tidak merakyat. Namun hal tersebut masih belum seberapa bermasalah dibandingkan halaman belakangnya yang berisi testimoni para kader Partai Demokrat.

Testimoni Kader

Pada halaman testimonial pernyataan para pendukung partai Demokrat yang mengungkap hal-hal yang meragukan serta bukan menjadi keahlian dirinya. Roy Suryo misalnya, publik yang terbiasa mendengar dia membahas masalah telematika, akan sulit memahami kaitan pakar telematika bergelar bangsawan Yogyakarta itu dengan masalah hutang luar negeri Indonesia. Sementara kita juga tahu bahwa pernyataan Angelina Sondakh tentang menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan adalah sesuatu yang meragukan, ketika kita tahu bahwa demikian banyak orang miskin dan pengangguran diberbagai pelosok negeri ini. Berapa besaran penghasilan seseorang sehingga dia dapat disebut berada di atas garis kemiskinan, adalah sesuatu yang sering diperdebatkan oleh para ahli ekonomi. Dalam iklan ini Angelina Sondakh menyatakannya secara ringan tanpa dukungan atau catatan data apapun. Sementara kita juga tahu bahwa keputusan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN harus melalui perdebatan sengit, dan bukan sesuatu yang direncanakan dari awal sebagai kebijakan SBY – JK. Masih banyak lagi permasalahan negeri ini yang tidak terungkap secara jujur dalam iklan ini.

 

Penutup

Demikian banyak biaya iklan dihamburkan oleh partai-partai politik. Mereka semua berbicara dengan bahasa sloganistik yang merdu di telinga: “memberantas kemiskinan”, “berjuang untuk (bukan “bersama” dan “untuk”) rakyat”, ataupun “hidup adalah perbuatan”. Kesemuanya adalah pernyataan propaganda yang seperti gelembung, sebuah bubble communication – merdu namun tanpa isi. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan mencapai hal tersebut, tidaklah pernah dapat dijelaskan secara terang benderang.

 

Sesungguhnya iklan partai Demokrat ini dapat tampil lebih jujur dan tulus. Seandainya saja iklan ini berbicara sangat sederhana serta terang-benderang bahwa demikian banyak problem negeri ini, namun salah satu problem terbesar yaitu korupsi, mulai dapat diatasi dengan baik oleh pemerintahan SBY. Nampaknya kita harus mengakui bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu pencapaian terbesar pemerintahan SBY. Artinya belajarlah untuk menghargai satu pencapaian dan manfaatkan itu seoptimal mungkin, daripada mengakui dan menyatakan banyak hal sebagai hasil kerja namun tidak didukung oleh kenyataan atau petanda yang sesungguhnya – sebuah kemasan atau penanda (signifier) tanpa isi atau petanda (signified).

 

Memang ada satu strategi komunikasi yang cukup tajam dilakukan oleh salah satu partai, yaitu partai Gerindra – terlepas dari tampilan logo partai yang menyedihkan – yang secara spesifik mengajak publik untuk membeli hasil bumi para petani Indonesia. Walaupun juga patut dipertanyakan, bagaimana strategi partai Gerindra dan Prabowo selain mengajak masyarakat untuk membeli hasil pertanian petani dalam negeri. Mengharap perubahan sikap konsumen tanpa memperbaiki sistem pertanian negeri ini, belum dapat menyelesaikan masalah besar negeri agraris ini. Demikian juga Partai Keadilan Sejahtera, yang menjelang Idul Fitri sempat menyebarkan spanduk bertema “gerakan peduli tetangga”. Kedua partai ini menyatakan sebuah pesan yang sederhana, spesifik dan kongkrit.

 

Rakyat Indonesia sudah bosan dengan bahasa-bahasa propaganda yang telah tiga dasawarsa diperkenalkan oleh Orde Baru. Pekerjaan rumah dari think tank SBY -sebagaimana juga think tank calon Presiden lainnya, untuk isi kampanye menjelang Pemilu 2009 adalah merumuskan dengan tepat dan jelas bagaimana strategi mereka mengatasi berbagai problem besar negeri ini, untuk dikomunikasikan melalui iklan-iklan partai dan berbagai media kampanye lainnya. Selain juga, yang terpenting, berbicara pada publik secara jujur dan akuntabel. Kampanye tanpa kecerdasan dan kejujuran hanyalah akan menjadi komunikasi yang berbuih, bubble communication, komunikasi gelembung kosong-melompong: menarik namun sulit dipercaya.

Memelihara Ketakutan Lama

 

Spanduk ini dipasang di sebuah pos militer. Ketika Komunisme di blok Timur sudah runtuh, dan RRC menjadi negara yang sangat terbuka terhadap kapitalisme. Tampaknya TNI masih senang membangun fobia terhadap komunisme, sebagaimana di jaman Soeharto dulu. Nampaknya TNI terinspirasi dengan idiom Kapitalisme baru atau Neo-Kapitalisme. Mungkin akan lebih tepat bila TNI memasang spanduk berbunyi “Waspadai Kemiskinan”.

Media Kampanye Partai: Pendidikan atau Sampah?

Menjelang Pemilu 2009 kita akan menghadapi hal-hal yang selalu kita temui pada Pemilu-Pemilu sebelum ini, setidaknya Pemilu pasca Reformasi. Hal-hal tersebut adalah propaganda partai-partai peserta Pemilu. Hari-hari ini kita mulai menemukan berbagai jenis media propaganda partai di tiap-tiap pelosok kota. Media-media itu misalnya, spanduk, bendera, billboard, poster, dan sebagainya. Propaganda tersebut bercampur baur dengan papan-papan iklan rokok yang dipasang di tiang-tiang listrik.

Ada tiga masalah yang muncul saat kita memasuki masa kampanye Pemilu. Pertama, media-media propaganda tersebut menjadi sampah dalam arti sesungguhnya. Kain bendera yang kadang berjatuhan, penempelan poster yang sembarangan, pada akhirnya mengotori dinding dan taman diberbagai pelosok kota. Selain itu bahan plastik yang kini sering digunakan sebagai bahan untuk spanduk, baliho, dan billboard, adalah bahan yang tidak dapat didaur-ulang. Kedua, media-media yang dipasang di ruang-ruang publik itu berdesakan dan berteriak berebut perhatian publik, sedemikian rupa sehingga menjadi polusi estetik atau sampah visual. Media propaganda partai-partai itu menjadi sampah visual karena media spanduk, bendera, dan sebagainya dipasang di tempat-tempat yang sangat menyolok, yang sebelum ditempati oleh media-media tersebut memberi kenyamanan visual pada publik. Kini, tiba-tiba kenyamanan visual itu terenggut oleh berbagai jenis kain bendera lusuh dengan teknik produksi murahan yang meluntur. Bahkan secara desain grafis, begitu banyak logo partai yang dibuat asal-asalan – mungkin sekedar mengejar deadline persyaratan administratif dari KPU. Lihat misalnya logo partai Gerindra, bergambar kepala burung Garuda yang tidak proporsional. Ketiga, yang paling krusial, media-media propaganda itu tidak mampu menjadi sebuah rangkaian tanda yang bermakna.

Pada umumnya media propaganda partai selalu menggunakan propaganda gaya pasfoto, dimuati wajah laki atau perempuan yang akan diusung menjadi pemimpin – entah itu walikota, anggota legislatif, bahkan Presiden. Wajah-wajah itu tak jauh banyak bedanya: berpeci, berjas dan dasi untuk pria. Menggunakan kebaya apabila perempuan. Pada umumnya mereka tidak berbicara banyak, kecuali hal hal besar yang terlalu umum. Sementara itu iklan-iklan partai politik itu selalu menggunakan simbol-simbol kenegaraan yang umum seperti bendera merah-putih, burung Garuda, segi lima Panca Sila, dan sebagainya. Iklan-iklan politik jenis demikian juga sulit untuk mengelaborasi program-program kerja mereka secara rinci, mengingat keterbatasan ruang dan waktu yang tersedia, selain sifatnya yang satu arah. Dalam hal ini, sekali lagi kita harus berbesar hati untuk mencontoh bagaimana Barrack Obama berhasil menjelaskan secara rinci tentang program kerjanya melalui media internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan-iklan politik di Indonesia masih belum bergerak dari iklan yang bersifat propaganda satu arah. Memang beberapa iklan TV dari partai-partai berkantong tebal tampak digarap secara fotografis digarap dengan apik. Namun tetap saja tidak memiliki penjelasan mengenai program yang dapat menimbulkan kepercayaan publik. Ada seorang prunawirawan yang pernah dipanggil pengadilan terkait dengan pelanggaran HAM, tiba-tiba tampil dengan tema kampanye menghapus kemiskinan. Secara implisit, penanda demikian menyiratkan suatu makna lain, yaitu kemungkinan adanya penurunan mutu kehidupan demokrasi, demi janji penghapusan kemiskinan. Ada mantan Presiden yang masih bersemangat ingin tampil kembali menjadi Presiden – walaupun saat menjabat tak banyak melakukan perbaikan. Ada pendatang baru yang menggembar-gemborkan “Hidup adalah Perbuatan” walaupun tak jelas perbuatan apa yang telah dilakukan dirinya. Dalam semiotika inilah yang disebut sebagai penanda tanpa petanda, kata tanpa makna, visual tanpa makna. Kampanye dari pendatang baru ini, Soetrisno Bachir (SB), memang dipuji dalam tulisan Wicaksono Adi : Gambar yang Terbelengu Kata (Kompas, Sabtu 27 September 2008). Menurutnya iklan-iklan SB lebih berhasil menciptakan citra baru dan segar dari tokoh yang sebelunya tak dikenal luas. Namun Wicaksono Adi nampaknya lupa bahwa citra yang diciptakan iklan-iklan politik itu harus berpijak di bumi. Dengan kata lain, simbol dan rangkaian tanda yang digunakan harus sesuai dengan kenyataan – Penanda (signifier) harus memiliki petanda (signified) yang tepat. Pertanyaan dari publik pembaca iklan SB adalah, perbuatan bermakna (dapat dinikmati publik luas) seperti apa yang pernah dilakukan oleh SB? Setidaknya Amien Rais, sebagai pemimpin dan tokoh reformasi serta seniornya di PAN, jauh lebih pantas mengusung kalimat “Hidup adalah Perbuatan”.

Partai-partai politik di atas bukannya tidak menggunakan jasa profesional. Begitu banyak biro iklan dan production house besar maupun kecil berebut kue Pemilu tersebut. Namun kelemahan nampaknya bukan pada saat produksi tetapi pada konsep berpolitik dari partai-partai tersebut. Ketidakjelasan program kampanye menyebabkan partai partai mudah terjebak pada slogan-slogan kosong yang berakhir menjadi sampah media. Sampah-sampah ini sesungguhnya bukan monopoli propaganda partai politik . Namun juga propaganda perusahaan swasta yang telah menjamur ke seluruh pojok kota. Sebagai contohnya adalah berbagai iklan rokok, khususnya iklan-iklan billboard dan spanduk rokok yang menyasar target audience menengah bawah dan target audience perokok pemula dan remaja. Sudah saatnya Pemerintah-Pemerintah Daerah lebih mempertimbangkan kepentingan publik daripada sekedar menghitung pendapatan daerah yang didapat dari pajak billboard dan iklan.

BANJIR LUMPUR BANJIR JANJI

 

BANJIR LUMPUR BANJIR JANJI

Gugatan Masyarakat dalam Kasus Lapindo

 

Editor: Aloysius Soni BL de Rosari

Desain Sampul: AN. Rahmawanta

Ilustrasi sampul: Jitet Koestana

Epilog: Emha Ainun Nadjib

 

Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007

462 halaman

 

Lumpur dan Masalah Hukum

Lumpur panas Lapindo menyembur pertama kali di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada hari Senin 29 Mei 2006 sekitar pukul 06.00. Titik semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas. Dalam sebuah tulisannya (dimuat di Kompas Rabu 6 September 2006) Eep Saefulloh Fatah menyatakan bahwa:mengutip peneliti dari Universitas Airlangga, Dr. Suparto Wijoyo, yang menyebut Lapindo Brantas telah melakukan pelanggaran atas selusin undang-undang perindustrian, konserasi, lingkungan hidup, jalan, lalu lintas, minyak dan gas, penataan ruang, pertambangan, agraria, kesehatan, sumber daya air, bahkan terorisme. Pada tulisan lain, Fredrik J. Pinakunary menyatakan bahwa penggunaan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) tidaklah tepat. Sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak yang telah menjadi korban lumpur. Menurut Pinakunary sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya membutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertangungjawaban pidana darinya: “Kongkretnya tidak perlu dibuktikan apakah Lapindo memiliki unsur sengaja atau alpa, tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya menyebabkan luapan lumpur yang merusak lingkungan sudah cukup untuk memidanakan perseroan tersebut” (hal.219). Dalam kasus ini, hakim berfungsi sebagai ‘living interpretator’ yang dapat menangkap semangat keadilan masyarakat. Pinakunary mengutip Thohari dalam tulisannya di Kompas beberapa waktu sebelumnya, menyatakan bahwa bukan sekedar law enforcement yang penting, namun justice enforcement (hal. 220).

 

Lumpur dan Pemerintahan yang Lemah

Pada awal-awal terjadinya bencana pemerintah bersikap sangat lamban. Tidak ada koordinasi pengendalian bencana yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Saefulloh Fatah menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah lumpur ini terlihat pemerintah sangat lemah, dan tidak mampu menanganinya dengan baik. “Selama hampir dua tahun bekerja, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Muhammad Jusuf Kalla (JK) berusaha sebagai pemerintah yang baik dan benar, tetapi gagal membuktikan mereka kuat.” (hal. 191). Menurut Saefulloh Fatah kasus lumpur ini selain melibatkan persilangan aneka kepentingan, juga mengidap pertumbukan kepentingan internal pemerintahan. Artinya, kepentingan untuk mengambil langkah secara layak, tegas, cepat dan menyeluruh berhadapan dengan kepentingan menyelamatkan diri dari kemungkinan dimintai tanggung jawab secara politik dan hukum. Bagaimanapun, dalam masalah ini kelompok Bakrie seharusnya bertanggung jawab secara finansial dalam skala amat besar. Namun banyak pihak yang meragukan Menko Kesra akan punya ketegasan dan kekuatan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Sungguh celaka jika keyakinan, ketegasan, dan keberanian Presiden dan Wakil Presiden pun diragukan (hal. 192).

Pada akhirnya tanggal 24 Juni 2007 SBY menerima utusan korban lumpur di Cikeas Bogor. Para korban menjelaskan macetnya pembayaran ganti rugi sesuai keputusan Pemerintah. Mendapati bahwa peraturan Presiden tidak dijalani dengan benar, akhirnya SBY memutuskan berkantor selama tiga hari di Sidoarjo. Tentu saja sikap Presiden ini harus diapresiasi sebagai sebuah kekuatan tekad Presiden untuk membela korban. Emha Ainun Najib menyatakan bahwa pada saat dia menulis epilog tersebut pada tanggal 18 September 2008, jumlah korban yang dibayar uang muka 20 persen sesuai dengan Perpres No. 14 sebanyak 9.463 berita acara luasan tanah dan bangunan. Artinya lebih dari 94 persen dari jumlah keluarga korban telah mendapat bayaran uang muka 20 persen – tidak jauh berbeda dari deadline Perpres yang disepakati. Adapun sisanya 80 persen dari jumlah yang harus dibayarkan Lapindo harus lunas paling lambat bulan Mei 2008. Saat ini setelah lebih dari 2 tahun bencana terjadi, dan setelah tepat setahun buku ini diterbitkan, kita berharap urusan pembayaran uang ganti rugi telah selesai tuntas.

 

Penutup: Akses Publik sebagai Kontrol

Namun sayangnya berdasarkan data dari situs resmi korban lapindo, Ketua Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM lumpur Lapindo, Syafrudin Ngulma Simeulue mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan berarti setelah penandatanganan surat kesepakatan korban Lapindo dengan pemerintah 29 Agustus lalu. Bahkan sebagaimana berita Jakarta Post yang dikutip situs tersebut, hingga saat Idul Fitri baru lalu, pengungsi korban lapindo masih belum mendapat kejelasan kapan sisa ganti rugi 80 persen akan dibayarkan. Salah seorang pengungsi, Muhayatin (38) yang diwawancara menyatakan bahwa memang dia telah menerima 20 persen uang muka sebesar 42 juta rupiah 2 tahun yang lalu. Namun uang itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu menurut Kepala Humas BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Ahmad Zulkarnain, pembayaran sisa 80 persen akan dituntaskan paling lambat hingga 2010 nanti. Dari gambaran perkembangan terakhir korban Lapindo diatas, terlihat bahwa skema pembayaran 20:80 persen yang ditetapkan pemerintah jelas tidak menguntungkan para korban Lumpur Lapindo untuk menata kehidupan mereka kembali.

Demikian pula dengan upaya penanggulangan luberan lumpur pun belum dapat dituntaskan. Membuang lumpur ke laut melalui sungai Porong atau dengan membuat saluran pipa pembuangan, memiliki berbagai masalah yang harus dituntaskan. Beberapa waktu yang lalu warga desa-desa yang dilalui sungai Porong menolak buangan lumpur yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan beresiko menyebabkan banjir ketika musim hujan.

Buku ini adalah sebuah kumpulan liputan, tulisan atau opini, dan Tajuk Rencana yang dimuat di harian Kompas antara tahun 2006 dan 2007 mengenai Lumpur Lapindo dan upaya-upaya penanggulangannya. Buku ini cukup lengkap dengan data-data hasil penulisan wartawan Kompas maupun pengamat. Membaca kembali buku ini setelah setahun penerbitannya, seakan mengajak kita untuk melakukan proses check and recheck atas penuntasan masalah bencana lumpur ini. Sayangnya pemerintah tidak menciptakan sistem dimana publik luas dapat memiliki akses untuk memantau tiap saat upaya penuntasan masalah bencana. Pemantauan oleh publik dapat menjamin dan melindungi korban agar diperlakukan dengan adil. Hal ini menjadi penting mengingat dalam sistem kapitalisme media mutakhir, korporasi besar lebih mudah mengendalikan opini publik. Seringkali kepentingan korporasi besar lebih mudah disuarakan oleh media massa, dibandingkan kepentingan rakyat kecil.

Penerbitan buku mengenai bencana lumpur dapat menjadi salah satu sarana pemantauan sistem penanggulangan bencana. Memang sistem pemantauan akan jauh lebih efektif dan efisien menggunakan media website. Namun bagaimanapun penerbitan buku ini tetap sangat bermanfaat. Buku ini juga dilengkapi grafis yang sangat menarik walaupun tampil hitam-putih, tidak sebagaimana aslinya di surat kabar. Karikatur karya Jitet Koestana yang digunakan pada sampul muka buku ini sangat menarik. Namun sampul muka buku ini dapat diolah lebih mendalam lagi agar dapat merepresentasikan betapa besarnya permasalahan bencana lumpur Lapindo ini.